Indonesia Darurat Perokok Anak, Mayoritas Mulai Merokok di Umur 15 – 19 Tahun

Survei ini menyoroti sembilan kementerian yang dianggap memiliki kewenangan untuk mengupayakan perlindungan anak dari bahaya rokok.

Sebanyak 115 responden dari 15 provinsi telah mengikuti survei daring yang dilakukan pada 22-29 Mei lalu.

Hasilnya, mayoritas responden menganggap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebagai lembaga negara yang paling melindungi kesehatan anak dari bahaya rokok.

Disusul di tempat kedua adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

KemenPPPA mendapatkan skor tertinggi karena dinilai cukup berkomitmen dalam memenuhi hak kesehatan anak. Kementerian ini memasukkan indikator kawasan tanpa rokok (KTR) dan pembatasan iklan, promosi, dan sponsor sebagai kriteria Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak adalah program yang diatur di Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022.

“Kami terus berkomitmen memerangi adiksi nikotin, terutama untuk melindungi anak-anak, karena dampaknya panjang dan tidak langsung dirasakan sekarang. Apalagi, cost untuk membiayai penyakit akibat merokok lebih tinggi,” ujar Amurwani Dwi Lestariningsih, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak dan Pendidikan KPPPA, menanggapi survei CISDI.

Berada di posisi buntut dalam hasil survei, Kementerian Perindustrian dinilai masih jauh dari komitmen melindungi anak dari bahaya rokok.

Kementerian ini dianggap kerap memberi ruang kepada industri rokok lewat dukungan iklim investasi produk olahan tembakau yang berorientasi ekonomi. Sehingga abai pada perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak.

Menindaklanjuti hasil survei, perwakilan CISDI menyambangi kantor KemenPPPA, Bappenas, dan Kementerian Perindustrian pada Jumat, 31 Mei 2024.

“Kami menyerahkan karangan bunga beserta rekomendasi penilaian dari publik terhadap kinerja ketiga kementerian tersebut dalam melindungi anak dari bahaya rokok,” kata Beladenta.

CISDI menilai, penurunan prevalensi perokok anak merupakan upaya yang harus terus diperjuangkan. Riset CISDI tahun 2023 menemukan 7 dari 10 peserta diskusi terarah yang merupakan pelajar SMP dan SMA mencoba rokok untuk pertama kalinya dengan rokok batangan.

Promosi yang masif dan harga terjangkau membuat pelajar terus membeli rokok batangan. Mereka merogoh kocek sebesar Rp 30 ribu hingga Rp 200 ribu setiap minggu hanya untuk membeli produk tembakau yang membahayakan kesehatan.

“Kepuasan publik terhadap kinerja kementerian secara umum dalam melindungi anak-anak kita ternyata masih relatif rendah. Pemerintah perlu memerhatikan penilaian publik ini sebagai bahan evaluasi serta memperkuat kembali komitmen perlindungan anak dari bahaya rokok.”

“Jangan sampai momen Hari Tanpa Tembakau Sedunia hanya menjadi ajang selebrasi yang melupakan esensi perlindungan hak atas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak,” ujar Beladenta.