RUU KIA Sudah Disahkan DPR RI, Kemen PPPA Imbau Ibu Pekerja Tak Takut PHK Jika Ambil Hak Cuti

Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) meliputi ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, komplikasi pasca persalinan, dan keguguran.

Kondisi khusus juga termasuk jika anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan gangguan kesehatan atau komplikasi.

“Jadi cuti tambahan atau khusus bisa diberikan bukan hanya apabila ada kondisi khusus pada ibu, tapi juga jika anak yang dilahirkan mengalami masalah atau gangguan kesehatan,” terang Lenny.

Lenny menambahkan, ada pasal-pasal progresif dalam RUU KIA, di antaranya pengaturan terkait ibu bekerja yang mengalami keguguran yang belum pernah diatur dalam perundang-undangan sebelumnya. “Setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan waktu istirahat satu setengah bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran,” jelas Lenny.

Meski begitu, ada kekhawatiran soal potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK pada perempuan yang telah menyelesaikan masa cutinya. Menjawab hal ini, Indra menerangkan bahwa para pekerja dilindungi dengan Pasal 5 RUU KIA.

“Setiap Ibu yang melaksanakan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya. Dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.”

RUU KIA juga mengatur soal bantuan hukum bagi orang yang kena PHK karena telah mengambil hak cuti.

“Jika seseorang yang apabila mengambil hak cuti melahirkan lalu dipecat, maka dapat memperoleh bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.”

Kementerian Hukum dan HAM telah menyediakan organisasi seperti advokat yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, ada sanksi administratif bagi pemberi kerja yang cukup berat, termasuk mencabut izin usaha.

“Sanksi administratif akan diterapkan jika mereka tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini,” jelas Indra Gunawan.

Dia menekankan bahwa saran dan suara masyarakat akan ditampung untuk menjadi masukan dalam pembahasan dan penyusunan terkait aturan pelaksanaanya. 

RUU KIA Pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan terdiri atas 9 (Sembilan) bab dan 46 pasal yang di antaranya mengatur:

• Hak dan kewajiban
• Tugas dan wewenang
• Penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak
• Data dan informasi
• Pendanaan serta partisipasi masyarakat.

RUU ini mengamanatkan penyusunan tiga Peraturan Pemerintah dan satu Peraturan Presiden.