PDN Diretas Hacker, Data Keluarga Indonesia di BKKBN Aman Enggak Nih? Dokter Hasto Angkat Bicara

Liputan6.com, Semarang Pusat Data Nasional atau PDN diretas hacker sejak 20 Juni 2024. Hal ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat lantaran dampaknya yang luas.

Peretasan diduga menggunakan jenis ransomware atau jenis virus terbaru untuk menyerang server pemerintah yang mengelola secara nasional data kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Mendengar kabar peretasan PDN, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto Wardoyo mengatakan bahwa data keluarga Indonesia masih aman.

Menurutnya, data keluarga BKKBN memiliki mekanisme yang baik mulai dari pencatatan data, pengolahan sampai penyimpanan yang berlapis-lapis. Selain itu, untuk mengeluarkan data dimaksud harus melalui protap dengan adanya wali data untuk menjamin kerahasiaan data keluarga 'by name by address'.

“Kadang kita hanya memberi data agregat kependudukan. Inilah sistem yang berlapis yang diterapkan BKKBN supaya jangan sampai bocor. Alhamdulillah, sejauh ini data keluarga aman,” tambah dokter Hasto.

Terkait dengan data keluarga, salah satu apresiasi diberikan kepada Rumah Dataku di Kampung KB dengan kategori Rumah Dataku konvensional terbaik dan Rumah Dataku digital terbaik.

Menurut Hasto, Rumah Dataku memiliki peran besar dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting.

“Saya senang kalau ke Rumah Dataku karena datanya lengkap. Kalau ditanya, kepala kampung, kepala desa, kepala dinas tahu yang hamil berapa, rumahnya di mana. Rumah Dataku keren, detail, meringankan tugas karena ada data mikro di Rumah Dataku untuk mencegah stunting,” ujar Hasto usai menutup acara Seminar Nasional Peningkatan Kualitas Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan melalui Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 27 Juni 2024.

Ulah Bjorka bikin heboh, namun kasus peretasan hingga kebocoran data ini bukan yang pertama. Situs sejumlah instansi besar, seperti KPU, BSSN, hingga database Polri pernah diretas. Sebegitu lemahkah keamanan siber di Indonesia?

2 dari 4 halaman

Ransomware Paling Ditakuti Pengelola Data

Kasus peretasan PDN sebelumnya dilaporkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Telkom Sigma selaku pengelola.

Imbasnya, data-data yang ada di Pusat Data Nasional disandera dan layanan publik yang memanfaatkan data center ini tumbang, salah satu yang terparah adalah layanan imigrasi.

Melihat hal ini, Pengamat Keamanan Siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya menyebut, saat ini ransomware menjadi malware yang paling ditakuti oleh pengguna komputer dan pengelola data, seperti dikutip dari Tekno Liputan6.com.

3 dari 4 halaman

Mengenal Ransomware

Ransomware adalah kejahatan siber di mana si hacker berhasil menyusup sistem dan mendapatkan data milik pihak lain dan mengunci (mengenkripsinya). Selanjutnya, pelaku akan menyandera data tersebut dan meminta tebusan ke pemilik atau pengelola data.

Ransomware kini bisa menambahkan aksinya menjadi extortionware.

"Jika ransomware beraksi dengan mengenkripsi data dan sistem yang diserangnya, extortionware adalah ancaman yang menyebarkan data yang berhasil dicuri jika korbannya menolak membayar uang tebusan yang diminta," kata Alfons.

4 dari 4 halaman

Melumpuhkan Layanan Pemerintah

Data yang diserang adalah PDN Sementara 2, data ini diserang oleh ransomware BrainChipper yang merupakan turunan Lockbit.

Ransomware ini melumpuhkan layanan pemerintah yang memakai sistem dan data yang dikelola PDN.

Salah satu layanan yang terganggu adalah imigrasi, yang menjadi pintu gerbang Indonesia dan mencoreng muka Indonesia.

Pasalnya layanan keimigrasian yang tumbang membuat terjadinya antrean panjang karena sistem yang imigrasi yang harusnya dilakukan secara elektronik jadi harus dilakukan manual.