Soal Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS, Komisi IX DPR RI: Perlu Payung Hukum yang Lebih Jelas

Fungsi kolegium adalah mengontrol mutu pendidikan. Selain kolegium, lembaga lain yang harus dibentuk adalah konsil. Dua lembaga ini merupakan wujud pelibatan masyarakat profesi kesehatan.

“Selain itu, untuk menegaskan disiplin perlu dibentuk majelis disiplin. Semua lembaga ini merupakan bagian penting dari kontrol untuk pendidikan mahasiswa kesehatan yang harus segera dibentuk dan membutuhkan aturan turunan,” ucapnya.

Alasan Edy mendorong segera diterbitkan aturan turunan UU Kesehatan untuk mengatur pendidikan spesialis berbasis rumah sakit karena masa pemerintah era Joko Widodo (Jokowi) akan selesai Oktober nanti. Jika sudah ganti era, dia khawatir nanti yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan tidak merasa hospital based penting.

“Pedoman penyelenggaraan dokter berbasis hospital segera disosialisasikan agar masyarakat tidak bertanya-tanya ini program apa,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan agar tidak ada standar ganda antara hospital based dengan university based. Lulusannya pun harus memiliki kualitas yang sama.

Untuk itu, perlu kurikulum dan proses pendidikan yang sama pula. “University based harus mampu membuat lulusannya itu sinkron dengan rumah sakit,” ucapnya.

Hingga kini, sudah ada enam rumah sakit yang menjadi pilot project hospital based. Rekrutmen mahasiswa dokter spesialis berbasis rumah sakit juga telah dilakukan.

“SK penugasan enam rumah sakit dan SK panitia seleksi harus segera dikeluarkan agar memberikan payung hukum,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Lebih lanjut Edy mengatakan bahwa penataan pendidikan profesi kesehatan ini harus tuntas. Dia menyebut pendidikan spesialis harusnya ramah kantong. Namun, kenyataannya masih ada yang harus membayar ke rumah sakit dengan biaya tidak murah.

“Kemenkes harus benar-benar menginvestigasi, ada pendidikan profesi kesehatan, tidak hanya dokter, yang harus membayar ke rumah sakit,” ucapnya.

Menurut Edy, bahkan biaya tersebut bisa melebihi uang kuliah tunggal (UKT).

Edy menyebut, pendidikan spesialis ini harus mendapat dukungan pemerintah pusat dan daerah. Alasannya adalah sektor kesehatan merupakan investasi jangka panjang.

“Sehingga harus ada kemauan dan sinergi pusat dan daerah,” pungkasnya.