Jokowi Teken Aturan Pelaksana UU Kesehatan No 17 Tahun 2023

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken aturan pelaksana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang ditetapkan Jokowi di Jakarta pada 26 Juli 2024.

Dengan penerbitan PP ini maka 26 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden tidak lagi berlaku. Diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

Menurut Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, pengesahan aturan pelaksana UU Kesehatan ini menjadi penguat bagi pemerintah untuk membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia.

“Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini. Ini yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok negeri,” ujar kata Budi pada Senin, 29 Juli 2024 dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com. 

Budi mengatakan bahwa dalam PP No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan itu menjabarkan ketentuan teknis yang diatur dalam 1.072 pasal. Mulai dari penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.

Soal penyelenggaraan upaya kesehatan itu meliputi 22 aspek layanan. Mulai dari kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas, kesehatan reproduksi, kesehatan gizi, kesehatan jiwa, penanggulangan penyakit menular, dan penanggulangan penyakit tidak menular.

Aspek lain meliputi upaya kesehatan penglihatan dan pendengaran, kesehatan keluarga, kesehatan sekolah, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan darah. 

Lalu soal transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, bedah plastik rekonstruksi dan estetika, pengamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT, pengamanan zat adiktif, pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, serta pelayanan kesehatan tradisional.