Konsumsi Rokok Kian Meningkat, Masyarakat Sipil Dorong Pemerintah Segera Implementasikan PP Nomor 28 Tahun 2024

Di sisi lain, survei kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa 7,4 persen perokok berumur 10 hingga 18 tahun berisiko mengalami gangguan perkembangan otak akibat adiksi nikotin.

Sementara itu, penyakit tidak menular yang mematikan, seperti stroke, penyakit jantung, dan kanker paru-paru, yang terkait dengan faktor risiko utama merokok, terus meningkat. Penyakit-penyakit ini menduduki posisi teratas dalam klaim jaminan kesehatan yang diajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Selain itu, dampak lain dari konsumsi rokok termasuk kesulitan dalam mengentaskan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting, yang salah satunya juga dipengaruhi oleh kebiasaan merokok.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan pengaturan Pengamanan Zat Adiktif yang kuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan yang baru disahkan.

Dalam PP Kesehatan tersebut, pengaturan mengenai Pengamanan Zat Adiktif tercantum pada pasal 429 hingga 463, dan mencakup beberapa poin utama, yaitu:

• Peraturan tentang rokok elektronik
• Larangan zat tambahan
• Peraturan pengemasan
• Peraturan peredaran/penjualan
• Desain dan informasi pada kemasan
• Peringatan kesehatan untuk rokok elektronik dan produk tembakau
• Kawasan Tanpa Rokok
• Pengaturan iklan, promosi, dan sponsor.

Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Prof Hasbullah Thabrany, menyatakan bahwa regulasi ini belum ideal. "Walaupun regulasi ini belum sempurna, kami mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah menandatangani PP Kesehatan ini," kata Hasbullah dalam keterangan pers yang diterima Health Liputan6.com pada Kamis (1/8/2024).

Hasbullah menyadari tantangan besar dalam memperketat pengendalian produk zat adiktif tembakau di dalam PP ini, mengingat adanya intervensi dan tekanan signifikan dari industri rokok dan pendukungnya.

"Meski demikian, kami mendorong Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Pak Prabowo beserta jajarannya untuk segera melaksanakan PP Nomor 28 Tahun 2024. Kami siap mendukung proses sosialisasi agar masyarakat memahami hak mereka atas perlindungan kesehatan," tambahnya.

Hasbullah juga menanggapi kritik dari pendukung industri hasil tembakau yang mengaitkan isu kesehatan dengan ekonomi. Menurutnya, kepentingan ekonomi sangat bergantung pada kualitas kesehatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Dengan adanya PP Kesehatan yang mengatur pengamanan zat adiktif dengan lebih baik, diharapkan angka kesakitan dan kematian dapat menurun, kualitas kesehatan membaik, BPJS tidak mengalami defisit, serta prevalensi stunting dan TB juga menurun," kata Hasbullah.

"SDM yang sehat dan tidak menggunakan uangnya untuk membeli produk yang tidak produktif bahkan berbahaya akan turut berkontribusi dalam pembangunan negara. Akhirnya, kita benar-benar dapat mewujudkan Generasi Emas Indonesia," pungkasnya.