Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Berhati-Hati Menerapkan Kebijakan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar

Hetifah menambahkan, monitoring dan evaluasi berkala penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahartikan.

"Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk menilai efektivitas kebijakan ini dan memastikan program dilaksanakan dengan benar," ungkapnya.

"Kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi penting untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dengan pendekatan yang sesuai dengan norma dan nilai lokal," imbuhnya.

Diketahui PP Nomor 28 Tahun 2024 mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja. Dalam PP tersebut diatur bahwa upaya kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja harus mencakup komunikasi, informasi, edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Dengan demikian, Hetifah Sjaifudian berharap pemerintah dapat melaksanakan kebijakan ini dengan hati-hati dan memperhatikan semua aspek yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat, terutama pelajar, mengenai tujuan dan manfaat kebijakan tersebut.

Diketahui PP Nomor 28 Tahun 2024 mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja. Dalam PP tersebut diatur bahwa upaya kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja harus mencakup komunikasi, informasi, edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Dengan demikian, Hetifah Sjaifudian berharap pemerintah dapat melaksanakan kebijakan ini dengan hati-hati dan memperhatikan semua aspek yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat, terutama pelajar, mengenai tujuan dan manfaat kebijakan tersebut.