Presiden Terpilih Prabowo Subianto Diusulkan Bentuk Kementerian Kependudukan untuk Entaskan Kemiskinan

Presiden Terpilih Prabowo Subianto dapat Usulan Bentuk Kementerian Khusus Tangani Masalah Kependudukan dan Kemiskinan. Foto: BKKBN.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat usulan untuk membentuk kementerian yang menangani persoalan kependudukan dan kemiskinan.

Usulan ini datang dari Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan. Dengan alasan, masalah kependudukan dan kemiskinan perlu ditangani melalui satu pintu. Dengan begitu, penanganannya akan berjalan efektif, efisien, satu penanggung jawab, sehingga bisa dilakukan percepatan.

"Nama kementerian itu bisa saja Kementerian Kependudukan/BKKBN," ujar Drs. Lalu Sudarmadi, MPIA dari Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan dalam acara 'Ngobrol Bareng Media: Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan, Mencari Solusi untuk Pemimpin Baru', Jumat, 27 September 2024, di Jakarta.

Lalu Sudarmadi mengklaim bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok yang diketahuinya selalu memberikan perhatian sangat besar terhadap masalah kemiskinan.

"Beliau selalu bicara soal kemiskinan di sejumlah pertemuan. Termasuk ketika berada di Singapura dan Doha," ungkap Lalu.

Dia menambahkan, selama ini penanganan kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah yang berkuasa. Ditandai bertambahnya jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang menangani, termasuk alokasi anggarannya.

"Namun, setiap lima tahun (saat pemerintahan berganti) angka kemiskinan stagnan di angka 25-35 juta jiwa," ungkap mantan Sekretaris Utama BKKBN dan Pengamat Sosial Kemasyarakatan itu.

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengunggah sebuah video pendek yang berisikan janjinya kepada rakyat Indonesia. Dalam video tersebut Prabowo menegaskan tidak boleh ada lagi kemiskinan di Indonesia.

2 dari 4 halaman

Saran Penanganan Stunting Dilakukan Satu Pintu

Ia juga menyorot program percepatan penurunan stunting, dengan dukungan anggaran sebesar Rp30 triliun. Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk 18 K/L. Efektivitas intervensinya pun dipertanyakan mengingat ditangani begitu banyak K/L.

"Pengelolaan penanganan kemiskinan dan pencegahan stunting perlu ditata. Apalagi kementerian punya ego sektoral. Sebaiknya penanganannya melalui satu pintu," saran Lalu.

Ia juga mengingatkan agar penanganan kemiskinan yang ditargetkan turun menjadi 15 juta jiwa dilakukan secepat mungkin.

"Pak Prabowo mungkin ingin tidak usah belajar lagi, langsung gaspol. Kalau dibentuk lembaga baru butuh waktu untuk 'tune in', operasional," ujar Lalu.

3 dari 4 halaman

Transformasi Lembaga yang Ada

Untuk bisa satu bingkai pemikiran dengan calon Presiden Prabowo, Lalu Sudarmadi menekankan untuk tidak membuat lembaga baru, tapi mentransformasi lembaga yang ada.

“Jangan buat lembaga baru tapi lebih baik transformasi ke lembaga yang ada. Ditambah saja fungsinya. Jadi, satu lembaga saja yang bertanggung jawab. Lembaga yang dekat untuk itu adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)."

Menurut Lalu, BKKBN memiliki track record yang cukup baik, memiliki data mikro yang diakui paling bagus. Ada petugas penyuluh lapangan yang tersebar di pelosok tanah air. Sementara sumbernya tertuju pada satu target dan sasaran, yaitu keluarga.

4 dari 4 halaman

Pemerintah Harus Berani Out of The Box

Agar pengentasan kemiskinan berjalan optimal dan cepat, sambung Lalu, pemerintah harus berani out of the box. Ia juga meminta Presiden agar masalah kemiskinan dan kependudukan dipantau terus.

"Fasenya sekarang bahagia sejahtera, setelah Total Fertility Rate (TFR) 2.1 sudah dicapai," tambahnya.

Sementara Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, Informasi (Adpin) BKKBN, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd, mengatakan bahwa isu kemiskinan menjadi prioritas yang harus segera ditangani dan lebih fokus. BKKBN sendiri tengah mempersiapkan kebijakan strategis yang baru.

"Tinggal kesepakatan dan finalisasi," ujar Teguh.

Menurut Teguh, kependudukan dan kemiskinan sejak awal menjadi isu besar. “Apakah di periode 2025-2029 menjadi isu strategis? Itu tantangan tersendiri," ucap Teguh.

Dia berharap, negara dengan populasi penduduk 270 juta jiwa ini bisa hidup tentram dan sejahtera.

Untuk mewujudkan hal itu, Teguh mengatakan masih dibutuhkan political will dari pemerintah, meski sesungguhnya pemerintah sudah berusaha keras menurunkan kemiskinan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"BKKBN sendiri sebagai K/L patuh melaksanakan UU dan kebijakan yang disepakati oleh pemerintah saat ini. Apapun BKKBN akan menjalankan fungsi yang dimandatkan," pungkasnya.