Mekanisme Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Terus Dimatangkan, BGN: Sasar 82,9 Juta Jiwa

Dadan juga menyinggung terkait perubahan nama program dari Makan Siang Gratis menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Perubahan itu didasarkan atas uji coba yang selama ini digelar di berbagai daerah di Indonesia,” katanya.

Dari hasil uji coba diketahui bahwa anak PAUD hingga SD kelas II, sekolahnya hanya sampai pukul 10.00. Maka, makanan dikirim ke anak-anak pada pukul 08.00. 

Anak SD kelas III hingga VI bersekolah hingga pukul 12.00 dan makanan akan mereka terima sekitar pukul 09.00.

Sementara anak sekolah tingkat SMP-SMA, jam sekolah hingga pukul 14.00 atau 16.00, maka makanan diterima mereka sekitar 11.30.

“Karena diterima oleh anak-anak dengan berbagai jam itu, tidak cocok lagi kalau menggunakan nama Makan Siang Gratis, tetapi diubah menjadi Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, BGN berkolaborasi dengan semua pihak. Intervensi terkait gizi digarap oleh BGN, sementara pelaksanaan lainnya tetap berkolaborasi dengan pihak lain. Misalnya, terkait data kependudukan digarap oleh BKKBN.

Dadan juga menyampaikan, masa kritis dalam pertumbuhan dimulai saat anak berusia 9 hingga 17 tahun.

“Pada masa itu intervensi gizi sangat diperlukan. Karena itu, kami menetapkan sasaran program MBG mulai dari ibu hamil dan menyusui, anak balita, sampai anak SMA, baik kaya ataupun miskin,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKKBN, Sundoyo menyampaikan, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 dibutuhkan kolaborasi dengan setiap pihak, dan tidak bisa eksklusif atau berjalan sendiri. Termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Menurut Sundoyo, semua pihak diharapkan berkontribusi dalam kolaborasi, karena tujuan program MBG untuk menciptakan generasi sehat sehingga Indonesia Emas di 2045 dimungkinkan dicapai.

“Badan Gizi Nasional berperan dengan intervensi gizi, BKKBN berperan dalam hal informasi dan data ataupun lainnya, seperti lembaga atau kementerian yang lainnya juga,” ungkap Sundoyo.

Terkait penanganan stunting yang menjadi tanggung jawab BKKBN, Sundoyo menyampaikan saat ini sedang dilakukan kajian penurunan stunting selama 2024 untuk dijadikan dasar kebijakan intervensi stunting pada 2025.

"Tunggu saja hasilnya tiga bulan ke depan, akan dirilis. Dan nanti bisa dilihat terkait dengan penurunan angka stunting,” kata Sundoyo.