Saran Ahli Kesehatan Soal Program Pembangunan Rumah Sakit di Daerah Terpencil yang Jadi Fokus Kemenkes RI

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan di bulan pertama dan kedua adalah memetakan alokasi pendanaan termasuk:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
• Dana Alokasi Khusus (DAK)
• Skema Public-Private Partnership (PPP) untuk percepatan pembangunan.

Tak lupa, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional yang fokus pada peningkatan akses layanan kesehatan di daerah terpencil.

Di bulan ketiga, pembangunan atau renovasi dimulai di 50 persen Lokasi prioritas.

“Pembangunan fisik dimulai di 50 persen dari 40 lokasi terpilih,” saran Dicky.

Pembangunan ini dapat fokus pada layanan kegawatdaruratan, bersalin, penyakit menular, dan tuberkulosis (TBC). Sambil menunggu pembangunan selesai, implementasi telemedicine sebagai solusi sementara.

Penempatan Tenaga Kesehatan

Penempatan tenaga kesehatan juga mulai dilakukan dengan mengalokasikan minimal 500 tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan esensial lainnya) ke daerah terpencil yang kekurangan layanan medis.

Ini dapat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kemenkes, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk beasiswa dan program penempatan dokter spesialis.

Sementara, Key Performance Indicators (KPI) dari program ini dapat mencakup:

Pembangunan Rumah Sakit

Sebanyak 50 persen dari 40 rumah sakit lokasi prioritas harus memulai konstruksi atau renovasi dalam 100 hari. Target ini didasarkan pada rencana prioritas infrastruktur di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan kapasitas kontraktor.

Akses Telemedicine

Sebanyak 40 persen dari populasi di daerah terpencil perlu mendapatkan akses telemedicine sebagai alternatif layanan kesehatan selama pembangunan berjalan.

Penempatan Tenaga Kesehatan

Minimal 80 persen dari 500 tenaga kesehatan yang dialokasikan harus terdistribusi ke 40 lokasi prioritas. Penempatan ini akan dipantau secara ketat dengan kolaborasi Pemda dan instansi kesehatan terkait.

Monitoring dan Pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran pembangunan rumah sakit dan alokasi tenaga kesehatan. Audit khusus dilakukan di lokasi dengan prioritas pembangunan untuk memastikan transparansi,” kata Dicky.