Membangun Masa Depan Bebas Stunting Melalui AKS dan TPPS di Lapangan

Pada kesempatan yang sama, Nopian mengingatkan pentingnya percepatan realisasi anggaran dan tahapan pelaksanaan AKS Siklus II. Berdasarkan data aplikasi Morena per 19 November 2024, realisasi anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk AKS masih berada di angka 45,48 persen, atau Rp 18,84 miliar dari total Rp 41,43 miliar.

Dia menegaskan bahwa AKS adalah implementasi nyata konvergensi layanan tingkat keluarga, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, hingga balita.

Kemendukbangga/BKKBN juga mendorong Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkat, mulai dari desa hingga kabupaten/kota, untuk memperkuat mekanisme operasional pendampingan keluarga berisiko stunting.

"Identifikasi kasus sejak dini menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya stunting baru," ujar Nopian.

Pendekatan Inovatif dan Berbasis DataPendekatan AKS yang diterapkan tidak hanya bertujuan untuk diagnosis kasus, tetapi juga memperkuat manajemen pendampingan keluarga.

Tim teknis, termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), dibekali kemampuan literasi data dan pemahaman tata laksana intervensi berbasis rekomendasi pakar. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas data dan memperbaiki strategi pendampingan sesuai kebutuhan spesifik keluarga.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, diharapkan AKS dapat memberikan dampak nyata bagi penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Sasaran pada keluarga berisiko stunting menjadi prioritas utama untuk memastikan keberhasilan intervensi dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.