Anak Berhak Bersuara tapi Budaya Patriarki Kadang Jadi Hambatan

Liputan6.com, Jakarta Suara anak adalah hak yang diakui dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional. Namun, budaya patriarki sering kali menjadi tembok penghalang yang membuat suara anak tidak dianggap penting.

Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Pribudiarta Nur Sitepu, menjelaskan bahwa anggapan ini berakar dari pandangan yang menempatkan orang dewasa terutama pria sebagai pihak yang lebih tahu segalanya termasuk soal anak. 

“Budaya patriarki menciptakan anggapan suara anak dianggap tidak penting sebab orang dewasa dianggap lebih memahami kondisi, padahal anak lebih tahu kondisinya saat ini,” ungkap Pribudiarta dalam edisi pertama Serial Dialog Perlindungan Anak bersama Wahana Visi Indonesia secara daring akhir November 2024. 

Padahal dalam mewujudkan sebuah kebijakan terkait anak, penting untuk melibatkan anak-anak. Termasuk soal kebijakan untuk melindungi anak dari kekerasan. 

"Sebagai wujud dari hak partisipasi, anak sebagai pemegang peran utama perlu dilibatkan dan didengar sebagai salah salah satu referensi kebijakan. Tiap anak memiliki hak yang perlu diperhatikan, dihargai, dan dipenuhi,” kata Technical Sectors Director Wahana Visi Indonesia, Yacobus Runtuwene di kesempatan sama. 

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah dan berbagai lembaga terus berupaya membuka ruang partisipasi anak. Termasuk lewat serial Dialog Perlindungan Anak dengan dukungan dari KemenPPPA, yang dilakukan secara bertahap hingga April 2025.

"Kegiatan ini telah menambah ruang bagi anak-anak Indonesia untuk menyampaikan aspirasi, sehingga semakin inklusif perencanaan yang dibuat oleh pemerintah,” kata Pribudiarta.