Liputan6.com, Jakarta - Harga obat yang melambung tinggi menjadi salah satu isu penting di Indonesia, yang semakin mengkhawatirkan banyak kalangan, baik pasien, rumah sakit, hingga pemerintah.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI), Budi Gunadi Sadikin, baru-baru ini memberikan penjelasan terkait penyebab mahalnya harga obat di Tanah Air. Menurutnya, kenaikan harga obat bukanlah semata-mata karena faktor produksi, tapi juga dipengaruhi oleh sistem pemasaran dan distribusi yang tidak transparan.
Baca Juga
Menkes Budi menjelaskan bahwa harga obat yang sangat tinggi sering kali disebabkan oleh adanya biaya marketing dan distribusi yang berlapis.
Advertisement
"Misalnya, harga obat yang dibeli oleh BPJS sangat baik karena sudah dinegosiasikan. Namun, obat yang branded generic, yang tidak melalui sistem negosiasi BPJS, bisa dijual dengan harga yang jauh lebih mahal, bahkan bisa tiga sampai empat kali lipat lebih mahal dari harga luar negeri," katanya dalam sebuah kesempatan di Jakarta baru-baru ini.
Transparansi dalam Sistem Harga Obat
Menurut Menkes, untuk mengatasi masalah ini, transparansi dalam sistem harga obat harus segera dilakukan. "Harus ada transparansi sistem, sehingga orang bisa tahu kenapa harga obat bisa mahal. Misalnya, harga obat yang sama bisa sangat berbeda antara rumah sakit A dan rumah sakit B," tambah Budi.
Hal ini terjadi, lanjutnya, karena tidak adanya pemahaman yang jelas mengenai harga obat di pasar, serta adanya markup atau penambahan harga yang sangat besar di distribusi dan pemasaran.
Misalnya, harga obat yang diimpor bisa sangat murah, tapi ketika sampai ke apotek atau rumah sakit, harga bisa melonjak tajam. "Kenapa harga import-nya hanya 100, tapi bisa dijual dengan harga 500? Itu kan yang harus dibenahi," kata Menkes.
Â
Solusi yang Ditawarkan
Menkes Budi menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait harga obat agar masyarakat bisa memahami penyebab perbedaan harga tersebut. "Dengan transparansi, kita bisa mengetahui masalah yang ada dan mencari solusi untuk menurunkan biaya distribusi dan marketing yang berlebihan," ujarnya.
Selain itu, Budi juga menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pengawasan terhadap harga obat di rumah sakit dan apotek agar tidak ada penyalahgunaan yang merugikan pasien.
Sebagai contoh, Menkes mengatakan bahwa terkadang ada perbedaan harga yang sangat signifikan antara rumah sakit satu dengan yang lain, yang tentunya merugikan pasien yang membutuhkan pengobatan.
Advertisement