Liputan6.com, Jakarta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto telah dimulai pada Senin, 6 Januari 2025.
Meski baru dimulai tahun ini, program MBG sebetulnya sudah dirancang sejak lama. Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, MBG telah digagas oleh Prabowo sejak 18 tahun lalu.
Baca Juga
“MBG adalah janji Pak Prabowo, ini adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun yang lalu. Itu gagasan dilahirkan bulan enam, bulan Juni saya dipanggil beliau ke kantornya, beliau, saya dan kawan-kawan belum menjadi pimpinan partai Gerindra, ini 2006,” kata Hashim dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).
Advertisement
Adik Prabowo Subianto itu pun mengatakan bahwa pada tahun tersebut, program ini belum disebut MBG, tapi tujuannya sama, salah satunya untuk memerangi stunting.
“Gagasan beliau (Prabowo) untuk melawan stunting, kita harus bikin program baharu, waktu namanya belum Makan Bergizi Gratis. Itu wujud dari janji Prabowo, dan Alhamdulillah, Puji Tuhan, kita bisa memiliki kekuasaan untuk berbuat baik untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia,” jelas pria yang dikenal sebagai pengusaha itu.
Sambutan Baik untuk Program MBG
Dimulainya program MBG mendapat sambutan baik dari berbagai pihak. Salah satunya dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin.
Menurutnya, Kemenkes memiliki peran tersendiri dalam pelaksanaan program ini.
“Kita perannya bekerja sama dengan teman-teman di gizi di Badan Gizi Nasional menentukan standar gizinya seperti apa. BGN sempat datang ke kita untuk meminta bantuan akses terhadap ahli-ahli gizi di Puskesmas kita juga sudah memberikan akses tersebut,” kata Budi di Ditjen Tenaga Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2024).
Budi menambahkan, pihaknya juga sedang menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk membahas soal penyediaan makanan bagi para ibu dan balita yang kekurangan gizi.
“Kita juga sekarang sedang menjajaki kerja sama (dengan BGN) untuk ibu-ibu dan balita-balita yang kurang gizi. Kalau bisa standar makanannya juga dibuat oleh mereka karena mereka kan membuat makanan untuk yang sehat, kita butuhnya makanan untuk yang sakit, kurang gizi,” jelas Budi.
Dia berharap, dengan bantuan ini masyarakat bisa hidup lebih sehat.
“Muda-mudahan dengan demikian masyarakat Indonesia bisa lebih sehat,” ucapnya.
Advertisement
Makan Bergizi Gratis Momen Sadarkan Anak Soal Makanan Sehat
Dalam keterangan lain, pakar kesehatan global Dicky Budiman mengatakan bahwa ini momen yang baik untuk menyadarkan anak-anak tentang gaya hidup sehat.
“Ini adalah momentum di mana kita ingin menyadarkan anak-anak termasuk orangtua bahkan perangkat sekolah tentang perilaku hidup bersih sehat di segala aspek. Termasuk mereka mengetahui makanan sehat itu seperti ini, bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah,” kata Dicky melalui keterangan video yang diterima Health Liputan6.com, Senin (6/1/2025).
Oleh karena itu, lanjut Dicky, untuk mencapai hal tersebut maka perencanaan menjadi sangat penting. Pasalnya, jika program ini dilakukan tanpa adanya kesiapan dalam pengadaan dan distribusi yang matang maka sebagian masyarakat bisa antipati atau ragu-ragu.
Dukungan DPR
Dukungan juga datang dari Komisi IX DPR RI yang telah melakukan rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 6 Januari 2025.
Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa legislatif memberikan dukungan penuh terhadap program ini.
“Komisi IX menyetujui pagu BGN sebanyak Rp71 triliun di 2025. Ini adalah wujud dukungan kami untuk MBG,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto dalam rapat tersebut.
Dia menambahkan, dengan adanya rapat ini, maka anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bisa segera dicairkan untuk menjalankan program MBG.
Saat ini, memang belum semua satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) beroperasi. Ada 190 SPPG yang sudah berjalan. Edy menyatakan, yang sudah beroperasi ini bisa menjadi tempat untuk evaluasi sebelum seluruh SPPG berjalan. Dia menyebut BGN sebagai lembaga baru membutuhkan masukan dari sistem yang dibuat.
“Yang lebih penting adalah adanya aturan dan petunjuk teknis untuk menjalankan MBG. BGN ini akan melibatkan banyak stakeholder sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya,” ucap Politisi PDI perjuangan ini.
Tujuannya, sambung Edy, agar informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur. Potensi penyimpangan bisa saja terjadi sehingga membuat program ini terhambat.
“Sayang sekali kalau program Pak Prabowo untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan,” imbuhnya.
Advertisement