Sesuai mandat UU Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan No. 24/2011, PT Askes bakal berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2014.
Sesuai mandatnya, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh peduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat (enam bulan) di Indonesia
Di lantai III gedung kantor pusat PT Askes (Persero) di Jalan Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ada "operation room" yang berisi layar-layar monitor untuk memantau data yang datang dari 12 divisi regional di seluruh Tanah Air.
Rabu 11 Desember, Wapres Boediono berada di ruangan ini saat mengunjungi kantor ini didampingi Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Menggunakan layanan video conference, Wapres sempat berdialog dengan divisi regional Jayapura, Medan, Bali, dan Makassar, yang juga dihadiri ke-delapan divisi lainnya secara virtual, yakni Pakanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Manado, Balikpapan dan Jakarta.
Wapres juga mengunjungi dan melihat langsung simulasi pendaftaran peserta BPJS yang dibuat menyerupai loket yang ada di pusat kesehatan masyarakat.
"Saya bersama Ibu Menkes ini mencoba mengetahui kesiapan pelaksanaan BPJS mulai dari pendaftaran atau registrasi sampai ke pelayanan di Puskesmas. Saya cek tadi persiapannya bagus. Kita menyongsong 1 Januari 2014 ini dengan penuh harapan, moga-moga saja ini semua dapat berjalan dengan baik dan lancar di lapangan," kata Wapres.
Pelayanan menyeluruh
Dalam pengarahannya kepada karyawan PT Askes, Wapres mengatakan bahwa mulai 1 Januari 2014 Indonesia akan menerapkan pelayanan kesehatan menyeluruh yang dikukuhkan melalui UU BPJS No. 24/2011. Ini adalah perubahan besar dari sistem yang ada sekarang. "Ini langkah besar. Artinya mulai Januari 2014, semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa dibeda-bedakan," kata Wapres.
Boediono pun tampak optimististis dengan kesiapan PT Askes untuk menjalankan BPJS Kesehatan, setelah secara panjang lebar mendapat penjelasan dari Dirut PT Persero Fachmi Idris, serta melihat langsung persiapannya.
"Saya diberi jaminan oleh Dirut PT. Askes ini bahwa mereka sudah meyiapkan semuanya, mulai dari piranti lunak dan koneksi dengan pusat pelayanan sampai dengan kesiapan pelaksana di lapangan yang ada di kantor cabang, kata Boediono.
Wapres mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai PT Askes, yang mengubah diri menjadi BPJS Kesehatan, atas kerja kerasnya mengawal pergantian organisasi dan sistem layanan kesehatan masyarakat tersebut demi mengejar tenggat pelaksanaan pada 1 Januari 2014.
Salah satu tantangan di depan mata, kata Wapres, adalah terus meningkatkan sisi suplai dari layanan kesehatan ini secara bertahap. Untuk upaya ini pemerintah akan terus bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat agar bisa meningkatkan anggaran pendukungnya. Layanan kesehatan menyeluruh ini akan bertumpu pada sebuah sistem nasional yang akan terus berkembang sesuai dengan jumlah penerima layanan di masa mendatang.
"Sistem layanan kesehatan menyeluruh tersebut, kata Wapres, bisa disamakan dengan sistem yang ada di negara-negara maju. Kunci dari sistem tersebut sistem yang berkelanjutan," katanya.
Saat melihat persiapan yang dilakukan PT Askes, Wapres memuji upaya PT Askes yang mempersiapkan ruang kontrol informasi dan teknologi demi memantau perkembangan.
Menurutnya hal itu sudah sepantasnya dilakukan mengingat data peserta layanan kesehatan harus diproses dengan sistem informasi dan teknologi yang canggih, yang menjadi nyawa dari keseluruhan sistem. "Harus ada back-up dari sistem anda demi menjaga keamanan mengingat pentingnya data-data tersebut," kata Wapres.
Persiapan Askes
PT Askes (Persero) sendiri tampaknya sudah sangat lama mempersiapkan sistem layanan kesehatan ini dan segala upaya telah dan akan ditempuh untuk menjamin pelaksanaan BPJS Kesehatan bisa berjalan tepat waktu dan lancar tanpa ada hambatan dan keluhan dari masyarakat.
Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris mengemukakan, pada tanggal 10 Desember 2013, total peserta BPJS Kesehatan yang tercatat adalah sebesar 111 juta penduduk. Jumlah ini sudah termasuk mereka yang otomatis terdaftar seperti peserta Askes, peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat, anggota TNI/Polri serta Pegawai Negeri Sipil dan keluarga, dan Jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS.
"Sejumlah kegiatan dan upaya telah kita lakukan untuk kesuksesan dan keberhasilan BPJS yang sudah merupakan program nasional," kata Fachmi.
Upaya yang dilakukan di antaranya kerja sama Pengalihan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek pada Maret 2013, TNI-Polri pada Juli 2013, dan Program Jamkesmas dengan Kementerian Kesehatan pada September 2013.
Progres pengalihan data dari ketiga sumber tersebut sampai saat ini terus berproses hingga akhir 2013 dan diharapkan siap digunakan tahun 2014.
Selain itu untuk pemutahiran data kepesertaan yang ada, PT Askes (Persero) telah bekerjasama dengan kementerian Dalam Negeri untuk Pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Database Kependudukan Yang Berbasiskan Nomor Induk Kependudukan Dalam Layanan PT Askes (Persero) dan akan diteruskan pada saat perseroan berubah menjadi BPJS Kesehatan.
Untuk mempersiapkan layanan terbaik kepada peserta khususnya dalam hal kemudahan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional BPJS, PT Askes (Persero) sudah menggandeng tiga bank pemerintah, yaitu BRI, Mandiri dan BN untuk bekerjasama dalam pengembangan dan transaksi melalui "virtual account", "cash pooling", penerimaan iuran, dan pendaftaran peserta.
Langkah lain untuk mempersiapkan BPJS Kesehatan, katanya, perseroan juga sudah meluncurkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BPJS Kesehatan yang menjadi tulang punggungh dalam memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan.
Didalam SIM BPJS Kesehatan terdapat empat komponen diantaranya, Sistem Aplikasi, Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi Data, Manajemen database, Operasional/SDM.
"Kesiapan SIM BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk persiapan dari sekian banyak strategi dan aktivitas perseroan menuju BPJS Kesehatan," kata Fachmi.
(Abd)
Sesuai mandatnya, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh peduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat (enam bulan) di Indonesia
Di lantai III gedung kantor pusat PT Askes (Persero) di Jalan Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ada "operation room" yang berisi layar-layar monitor untuk memantau data yang datang dari 12 divisi regional di seluruh Tanah Air.
Rabu 11 Desember, Wapres Boediono berada di ruangan ini saat mengunjungi kantor ini didampingi Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Menggunakan layanan video conference, Wapres sempat berdialog dengan divisi regional Jayapura, Medan, Bali, dan Makassar, yang juga dihadiri ke-delapan divisi lainnya secara virtual, yakni Pakanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Manado, Balikpapan dan Jakarta.
Wapres juga mengunjungi dan melihat langsung simulasi pendaftaran peserta BPJS yang dibuat menyerupai loket yang ada di pusat kesehatan masyarakat.
"Saya bersama Ibu Menkes ini mencoba mengetahui kesiapan pelaksanaan BPJS mulai dari pendaftaran atau registrasi sampai ke pelayanan di Puskesmas. Saya cek tadi persiapannya bagus. Kita menyongsong 1 Januari 2014 ini dengan penuh harapan, moga-moga saja ini semua dapat berjalan dengan baik dan lancar di lapangan," kata Wapres.
Pelayanan menyeluruh
Dalam pengarahannya kepada karyawan PT Askes, Wapres mengatakan bahwa mulai 1 Januari 2014 Indonesia akan menerapkan pelayanan kesehatan menyeluruh yang dikukuhkan melalui UU BPJS No. 24/2011. Ini adalah perubahan besar dari sistem yang ada sekarang. "Ini langkah besar. Artinya mulai Januari 2014, semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa dibeda-bedakan," kata Wapres.
Boediono pun tampak optimististis dengan kesiapan PT Askes untuk menjalankan BPJS Kesehatan, setelah secara panjang lebar mendapat penjelasan dari Dirut PT Persero Fachmi Idris, serta melihat langsung persiapannya.
"Saya diberi jaminan oleh Dirut PT. Askes ini bahwa mereka sudah meyiapkan semuanya, mulai dari piranti lunak dan koneksi dengan pusat pelayanan sampai dengan kesiapan pelaksana di lapangan yang ada di kantor cabang, kata Boediono.
Wapres mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai PT Askes, yang mengubah diri menjadi BPJS Kesehatan, atas kerja kerasnya mengawal pergantian organisasi dan sistem layanan kesehatan masyarakat tersebut demi mengejar tenggat pelaksanaan pada 1 Januari 2014.
Salah satu tantangan di depan mata, kata Wapres, adalah terus meningkatkan sisi suplai dari layanan kesehatan ini secara bertahap. Untuk upaya ini pemerintah akan terus bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat agar bisa meningkatkan anggaran pendukungnya. Layanan kesehatan menyeluruh ini akan bertumpu pada sebuah sistem nasional yang akan terus berkembang sesuai dengan jumlah penerima layanan di masa mendatang.
"Sistem layanan kesehatan menyeluruh tersebut, kata Wapres, bisa disamakan dengan sistem yang ada di negara-negara maju. Kunci dari sistem tersebut sistem yang berkelanjutan," katanya.
Saat melihat persiapan yang dilakukan PT Askes, Wapres memuji upaya PT Askes yang mempersiapkan ruang kontrol informasi dan teknologi demi memantau perkembangan.
Menurutnya hal itu sudah sepantasnya dilakukan mengingat data peserta layanan kesehatan harus diproses dengan sistem informasi dan teknologi yang canggih, yang menjadi nyawa dari keseluruhan sistem. "Harus ada back-up dari sistem anda demi menjaga keamanan mengingat pentingnya data-data tersebut," kata Wapres.
Persiapan Askes
PT Askes (Persero) sendiri tampaknya sudah sangat lama mempersiapkan sistem layanan kesehatan ini dan segala upaya telah dan akan ditempuh untuk menjamin pelaksanaan BPJS Kesehatan bisa berjalan tepat waktu dan lancar tanpa ada hambatan dan keluhan dari masyarakat.
Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris mengemukakan, pada tanggal 10 Desember 2013, total peserta BPJS Kesehatan yang tercatat adalah sebesar 111 juta penduduk. Jumlah ini sudah termasuk mereka yang otomatis terdaftar seperti peserta Askes, peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat, anggota TNI/Polri serta Pegawai Negeri Sipil dan keluarga, dan Jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS.
"Sejumlah kegiatan dan upaya telah kita lakukan untuk kesuksesan dan keberhasilan BPJS yang sudah merupakan program nasional," kata Fachmi.
Upaya yang dilakukan di antaranya kerja sama Pengalihan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek pada Maret 2013, TNI-Polri pada Juli 2013, dan Program Jamkesmas dengan Kementerian Kesehatan pada September 2013.
Progres pengalihan data dari ketiga sumber tersebut sampai saat ini terus berproses hingga akhir 2013 dan diharapkan siap digunakan tahun 2014.
Selain itu untuk pemutahiran data kepesertaan yang ada, PT Askes (Persero) telah bekerjasama dengan kementerian Dalam Negeri untuk Pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Database Kependudukan Yang Berbasiskan Nomor Induk Kependudukan Dalam Layanan PT Askes (Persero) dan akan diteruskan pada saat perseroan berubah menjadi BPJS Kesehatan.
Untuk mempersiapkan layanan terbaik kepada peserta khususnya dalam hal kemudahan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional BPJS, PT Askes (Persero) sudah menggandeng tiga bank pemerintah, yaitu BRI, Mandiri dan BN untuk bekerjasama dalam pengembangan dan transaksi melalui "virtual account", "cash pooling", penerimaan iuran, dan pendaftaran peserta.
Langkah lain untuk mempersiapkan BPJS Kesehatan, katanya, perseroan juga sudah meluncurkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BPJS Kesehatan yang menjadi tulang punggungh dalam memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan.
Didalam SIM BPJS Kesehatan terdapat empat komponen diantaranya, Sistem Aplikasi, Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi Data, Manajemen database, Operasional/SDM.
"Kesiapan SIM BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk persiapan dari sekian banyak strategi dan aktivitas perseroan menuju BPJS Kesehatan," kata Fachmi.
(Abd)