Meski 84 persen penduduk dari kelompok 20 persen terkaya memiliki akses ke air bersih, namun kenyataannya hanya 48 persen penduduk dari 20 persen penduduk termiskin tidak memiliki akses ke air bersih.
Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahab, Dr. Ir Wicaksono Sarosa saat diskusi MDGs di Kampus Unika Atma Jaya, dan ditulis Selasa (18/2/2014).
Menurut Wicaksono, jika saja masyarakat Indonesia berjumlah 250 juta jiwa, maka 20 persennya adalah 50 juta jiwa. Artinya ada 50 juta masyarakat teratas yang punya akses air bersih. Dan 50 juta lainnya yang masuk dalam kelompok termiskin sulit mendapatkan akses ke air bersih.
"Masalahnya keluarga miskin harus membayar lebih mahal daripada keluarga menengah atau kaya. Padahal ketersediaan air terkait dengan pengelolaan 'water catchment area' atau 'watershed area'," kata Wicak.
Maka itu Wicak mengatakan, perlu adanya berbagai terobosan tata kelola agar semua masyarakat memiliki akses ke air bersih dan sanitasi (water for all) lebih dari sekedar target MDGs.
"Terobosan tersebut umumnya kerjasama antar stakeholder, tanggung jawab sosial dan lingkungan, perlunya replikasi, peluasan atau up scalling hingga dukungan pemerintah pusat," jelasnya.
(Fit/Mel)
Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahab, Dr. Ir Wicaksono Sarosa saat diskusi MDGs di Kampus Unika Atma Jaya, dan ditulis Selasa (18/2/2014).
Menurut Wicaksono, jika saja masyarakat Indonesia berjumlah 250 juta jiwa, maka 20 persennya adalah 50 juta jiwa. Artinya ada 50 juta masyarakat teratas yang punya akses air bersih. Dan 50 juta lainnya yang masuk dalam kelompok termiskin sulit mendapatkan akses ke air bersih.
"Masalahnya keluarga miskin harus membayar lebih mahal daripada keluarga menengah atau kaya. Padahal ketersediaan air terkait dengan pengelolaan 'water catchment area' atau 'watershed area'," kata Wicak.
Maka itu Wicak mengatakan, perlu adanya berbagai terobosan tata kelola agar semua masyarakat memiliki akses ke air bersih dan sanitasi (water for all) lebih dari sekedar target MDGs.
"Terobosan tersebut umumnya kerjasama antar stakeholder, tanggung jawab sosial dan lingkungan, perlunya replikasi, peluasan atau up scalling hingga dukungan pemerintah pusat," jelasnya.
(Fit/Mel)