Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Jadi Ibu Kota Baru, Ini 5 Fakta Pemindahannya

Jokowi mengumumkan lokasi Ibu Kota baru pada Senin (26/8/2019) di Istana Negara. Lokasi yang dipilih adalah di Pulau Kalimantan. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutainegara Provinsi Kalimantan Timur.

Selain mengumumkan bahwa Ibu Kota baru akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, Jokowi juga mengungkapkan alasan mengenai pilihan tersebut. Ternyata ada empat alasan mengenai dipilihnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi Ibu Kota yang baru.

"Pertama, risiko bencana minimal. Baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan longsor," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Senin (26/8/2019).

Pertimbangan lainnya karena lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Alasan yang ketiga, karena wilayah tersebut dekat dengan wilayah kota yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

"Empat, infrastruktur lengkap dan lima, telah tersedia lahan pemerintah 158 ribu hektare," imbuh Jokowi.

Membangun sebuah Ibu Kota baru tentu bukanlah hal yang mudah dan cepat. Dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Basuki Hadimoeldjono yang menjabat sebagai Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa biaya untuk pemindahan Ibu Kota ini berasal dari APBN sebesar 19 persen dari total perkiraan anggaran Rp 466 triliun.

"Tidak semua 19 persen anggaran itu untuk ini, tapi ini salah satunya," tegas Basuki.

Selain itu Kementrian PUPR memastikan bahwa butuh waktu sekitar 3-4 tahun dalam pembangunannya. Basuki Hadimoeldjono mengungkapkan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan raya dan bendungan untuk air bersih akan dibangun lebih awal.

"Mungkin desain and build kita selesaikan pertengahan 2020 dan untuk konstruksinya sendiri butuh waktu 3-4 tahun menyelesaikan konstruksi infrastruktur dasara itu tadi," tegas Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa Ibu Kota baru ini nantinya akan memerlukan lahan kurang lebih seluas 180 ribu hektare. Namun tidak semuanya langsung digunakan, akan tetapi yang diperlukan baru 40 ribu hektare.

"Sebagian besar lahan lahan dipegang oleh pemerintah. Ada pihak ketiga yang sedang membangun tetapi pemerintah ada hak menarik sesuai kebutuhan," jelas dia di Jakarta, Senin (26/8/2019). Hal ini pun nantinya bisa meminimalisir ganti rugi.

Pemerintah akan melakukan konservasi lahan yang saat ini penggunaannya tidak sesuai. Bambang Brodjonegoro juga mengatakan, separuh dari lahan tersebut merupakan hutan lindung.

"Pemerintah akan mengembalikan ke fungsi aslinya," tutur dia.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengusulkan lokasi pemindahan Ibu Kota baru di wilayahnya, karena lokasinya di wilayah Kalimantan Timur dianggap paling strategis. Diapit dua kota besar di Kaltim yakni Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, lokasinya berada di Kecamatan Samboja. Sedangkan kawasan yang masuk Kabupaten Penajam Paser Utara berada di Kecamatan Sepaku. Kawasan ini tidak berada di areal konservasi Taman Hutan Raya Bukit Suharto.

"Kawasan-kawasan yang tadi itu tidak ada tanah adat. Jadi mulai dari Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Samboja, sampai Kecamatan Sepaku itu tidak ada tanah adat,” kata Isran Noor kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Bupati Penajam paser Utara Abdul Ghofur Masud bersyukur atas keputusan Presiden Jokowi soal ibukota. Pemerintahannya mengaku siap bekerjasama mewujudkan ibukota baru.

“Kami siap. Penajam Paser Utara siap 100 persen. Ini kan bukan pekerjaan kabupaten saja, tapi pekerjaan negara. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pasti akan siap,” kata Ghofur.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara jauh-jauh hari juga sudah menyiapkan empat ribu hektare lahan. Wilayahnya di Kecamatan Penajam, Kuaro, Babulu, dan Sepaku.

"Kami siapkan lokasi ibu kota di empat kecamatan Penajam," ungkap Bupati PPU Abdul Gafur.

Dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bila tanah yang digunakan ternyata dimiliki oleh sipil tentu pihak pemerintah akan memberikan ganti rugi. Sama halnya dengan pemindahan lokasi Ibu Kota baru ini. Bila nanti ada tanah yang dimiliki sipil ternyata dibutuhkan untuk Ibu Kota baru, tentu pemerintah akan memberi ganti rugi.

Namun biasaya dalam setiap pembangunan, sedikit banyak terjadi sebuah sengketa harga ganti rugi. Saat diketahui akan ada sebuah pembangunan, biasanya harga tanah akan melambung karena ada oknuk-oknum spekulan tanah. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil menyebut tanah di Kalimantan Timur sudah banyak yang dikuasai pemerintah. Kementarian pun siap mengambil langkah khusus mencegah spekulan.

"Begitu nanti penetapan lokasi dilakukan maka kita akan lakukan land pricing supaya jangan jadi spekulasi tanah di tempat ibu kota baru tersebut," ujar Menteri Sofyan pada Senin (26/8/2019).