Pelanggan Listrik 450 VA Digratiskan Tiga Bulan Dampak Corona, Ini 4 Faktanya

Semakin meluasnya wabah Corona COVID-19 dinilai memberikan dampak yang cukup besar kepada masyarakat kurang mampu. Menurut pengamat energi, Mamit Setiawan, PLN seharusnya perlu memberikan keringanan tarif listrik di tengah pandemi virus Corona ini.

Masyarakat golongan kurang mampu terdampak cukup parah akibat wabah ini. Penghasilan mereka berkurang secara drastis. Maka berpengaruh pula pada kemampuan ekonomi.

"Saya kira itu suatu langkah yang bagus sekali, dan sangat membantu masyarakat. Sejauh ini yang 450 kwh masih di subsidi tapi untuk golongan 900 kwh juga perlu, karena mereka adalah masyarakat yang terdampak karena adanya covid-19 ini," ungkap Mamit.

Jokowi mengatakan bahwa kelonggaran pembayaran listrik akan diberikan selama 3 bulan ke depan, yakni April, Mei, dan Juni 2020.

 "Perlu saya sampaikan untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama 3 bulan ke depan yaitu untuk April, Mei, Juni 2020," ujar Jokowi, Selasa (31/3/2020).

Sedangkan untuk pelanggan dengan listrik tegangan 900 VA akan diberikan kelonggaran berupa potongan tagihan sebesar 50 persen. 

"Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlah pelanggannya 7 juta, akan didiskon 50 persen. Artinya akan membayar separuh saja dari April Mei Juni 2020," tutur Jokowi.

Pemerintah kini telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat menyusul merebaknya wabah corona COVID-19 di tengah masyarakat. Dengan penularannya yang cepat, penyakit ini dinilai memiliki faktor risiko tinggi.

"Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut saya telah memutuskan dalam rapat kabinet, opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB," kata Jokowi, Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Menurut dia, sesuai UU, PSBB Corona ditetapkan Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah.

"Dasar hukumnya, UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Kepres Kedaruratan Kesehatan," kata Jokowi.

Selain memberikan subsidi listrik kepada golongan masyarakat kurang mampu. Pemerintah juga akan menambah jumlah penerima bantuan sosial Program keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta menjadi 10 juta kepala keluarga. Selain itu, Jokowi juga menjelaskan bahwa akan menambah nominal bantuan uang untuk ibu hamil dari 2,4 juta menjadi 3 juta per tahun.

"Komponen anak usia dini Rp 3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp 2,4 juta per tahun. Kebijakan efektif mulai April 2020," ucap Jokowi.