8 Tujuan APBN di Indonesia, Ketahui Fungsi dan Peran dalam Perekonomian Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelum diterima menjadi APBN oleh DPR, namanya disebut sebagai RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Apabila sudah sudah disetujui oleh DPR RI, APBN akan berlaku hingga satu tahun mendatang.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 menjelaskan bahwa, APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

APBN berkaitan dengan pedoman pengelolaan penerimaan dan belanja negara di level nasional (seluruh wilayah negara). Menurut Kusumawardani dalam Ekonomi Kelas 11 (2009:22), tujuan APBN disusun untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara.

Dalam penerapannya, APBN memiliki beberapa fungsi penting, meliputi fungsi pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Fungsi APBN tersebut sesuai yang tercantum dalam pasal 3 Ayat 4 UU No 17 Tahun 2003.

Setiap bentuk penerimaan akan menjadi hak dan pengeluaran akan menjadi kewajiban negara yang harus diinput ke dalam APBN. Berdasarkan penjelasan ini, maka APBN memiliki enam fungsi, yaitu:

1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan, kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilitasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi.

4. Fungsi Otoritas

Fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya.

5. Fungsi Perencanaan

Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya.

6. Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi APBN, digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara, dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Tujuan APBN memiliki ketetapan yang jelas di dalam UU yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai tujuan APBN antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara.
2. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatkan produksi dan kesempatan kerja agar kesejahteraan rakyat terpenuhi.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas.
5. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
6. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dalam mengatasi inflasi.
7. Menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses yang lebih prioritas.
8. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja.

Adanya krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan dunia usaha lumpuh. Di sinilah peran kebijakan anggaran negara sangat penting dalam mendorong kegiatan perekonomian.

Hadirnya peranan anggaran lewat kebijakan fiskal diharapkan akan mampu membantu meningkatkan upaya pemulihan ekonomi. Perencanaan APBN akan berdampak pada adanya peningkatan pembangunan serta peningkatan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan serta menghemat pengeluaran.

Berikut ini adalah peran APBN dalam perekonomian masyarakat luas, antara lain:

• Menjaga kestabilan keuangan negara dengan mengatur jumlah uang yang beredar.
• Membantu meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat yang diketahui dengan besaran nilai GNP dari tahun ke tahunnya.
• Membantu alur distribusi pendapatan dengan mengetahui sumber penerimaan dan juga pemanfaatan belanja pegawai dan belanja barang.
• Meningkatkan investasi pada masyarakat karena hal tersebut mampu mengembangkan berbagai industri yang ada di dalam negeri.
• Meningkatkan lapangan kerja dengan adanya pembangunan proyek negara dan investasi negara. Sehingga akan mampu membuka lapangan kerja yang baru dan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.