Maldives yang Toleran, Hukum Islam dan Peraturan Berbikini

Ya, agama Islam memang mengakar sangat kuat di negara kepulauan terkecil di dunia ini. Dengan jumlah penduduk sekitar 400.000 jiwa, pemerintah Maldives mewajibkan warga negaranya untuk menganut agama Islam. Islam mulai tumbuh di Maldives sekitar abad ke-12, tepatnya pada tahun 1152 dan seluruh penduduknya merupakan penganut Islam Sunni.

Pemerintah menyebutkan bahwa warga negara nonmuslim tidak memiliki hak pilih dalam pemilu setempat. Hal ini terangkum dalam undang-undang tahun 1997 tentang aturan pelaksanaan pemilu di Maldives yang menyebutkan bahwa hanya warga beragama Islam saja yang memiliki hak pilih. Hal ini bertujuan untuk melestarikan sistem pemerintahan yang bercirikan Islam di Maldives.

“Bahkan cara berpakaian untuk wanita pun diatur, wanita dewasa diharuskan memakai hijab. Seperti aku, walaupun aku bukan WN Maldives namun karena aku sudah menikah dengan pria Maldives maka aku harus berhijab,” ujar Vita, wanita asal Indonesia yang pernah bekerja sebagai pegawai floating resort di Maldives.

Wanita yang kini bekerja sebagai staf di salah satu hotel di Jogja ini juga menceritakan budaya di sana sangat berbeda dengan Indonesia, walaupun sama-sama negara dengan penduduk mayoritas muslim. Setelah menikah, dirinya tidak diperbolehkan untuk bekerja. Sebagai wanita yang terbiasa mandiri, dia tidak terbiasa dengan aturan yang menurutnya mengekang. Vita memilih untuk menjalani LDM (long distance marriage) dengan suaminya dan kembali ke Indonesia.

Negara yang dikenal dengan nama lain Maladewa ini mendeklarasikan diri sebagai satu-satunya negara di dunia yang berpenduduk 100 persen muslim setelah mendapat kemerdekaannya dari kerajaan Inggris pada 26 Juli 1965.

Pelaksanaan syariah atau hukum Islam di negara ini juga sangat kental bahkan sampai ke pulau wisatanya. Pada saat waktu salat tiba, toko-toko akan tutup selama 15 menit sebelum kemudian dibuka kembali.

Pemerintah Maldives sangat menjaga secara ketat keutuhan paham Islam dan mencegah adanya paham radikal yang masuk ke sana. Oleh karenanya, jika terdapat tokoh muslim yang ingin mengadakan pengajian harus mendapat persetujuan resmi dari pemerintah.

Lalu bagaimana dengan sektor pariwisatanya? Seperti yang sudah diketahui, daya tarik utama Maldives adalah wisata pantai dan lautnya. Dengan wisatawan yang datang dari berbagai negara tentu penerapan aturan berpakaian tertutup tidak bisa diaplikasikan seutuhnya untuk wisatawan mancanegara.

Meski ketat dengan peraturannya, namun pariwisata menjadi pendapatan utama bagi Maldives. Sehingga Maldives memutar otak untuk tetap taat kepada agama namun juga mendatangkan wisatawan. Akhirnya dibuatlah tempat khusus berbikini terkait dengan penggarapan wisata. Maldives memberikan kebebasan berbikini di pantai-pantai tertentu dan dalam resor. Ini mengapa pembangunan resor dilakukan di pulau-pulau, terpisah dari penduduk. Bahkan Pemda setempat di Pulau Maafushi membangun pagar kelapa setinggi 1,5 meter yang menjadi pembatas antara pantai berbikini dan jalan utama.

Menariknya, walaupun 100 persen beragama Islam namun penduduk Maldives memiliki toleransi yang tinggi terhadap wisatawan mancanegara. Penduduk lokal juga mengaku menghormati para turis wanita. Mereka berkata bahwa turis wanita tidak perlu merasa khawatir saat berjalan sendirian saat malam hari. Pria-pria di Maldives tidak akan melakukan pelecehan verbal terhadap turis.

“Sexual assault never happened in Maldives, so don’t you worry. (pelecehan seksual tidak pernah terjadi di Maldives. Jadi kamu tidak usah khawatir)” Ujar Sharuna, pria asli Maafushi penjual souvenir sambil tersenyum.