Epidemiolog UGM: Abai Prokes Jadi Faktor Kenaikan Tajam Covid-19

Selain itu, pemerintah dinilai masih kurang dalam melaksanakan upaya pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) atau dikenal dengan istilah 3T. Naiknya jumlah kasus Covid-19 akhir-akhir ini, menurut Bayu, menyebabkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlu dievaluasi apalagi masyarakat semakin abai akan protokol kesehatan.

“PPKM mikro harus dievaluasi. Jangan diperpanjang tanpa evaluasi apapun karena kita tidak tahu kendala apa yang menyebabkan gagalnya PPMKM mikro. Selain masalah 5M yang tidak dijalankan masyarakat, ada peran pemerintah yang kurang disana terutama soal lawan hoaks dan orang-orang yang suka menyebarkan informasi salah,” tegasnya.

Meski kenaikan kasus positif Covid-19 tidak hanya terjadi di tanah air, namun beberapa negara yang dulunya dianggap sukses menekan laju covid mengalami hal yang sama. Soal ini Bayu tidak sependapat bahwa kenaikan ini menjadi alasan, sebab kondisi Indonesia dan negara lain berbeda.

“Di Indonesia dari awal pemerintahnya tidak solid, 3T tidak merata dan cenderung kurang semua di banyak daerah. Lalu, masyarakat sering abai, kita lebih parah lagi,” ungkapnya.

Disamping itu, Bayu menilai varian baru bukan 100% penyebab utama dari naiknya kasus Covid-19 di tanah air. Ini melainkan merupakan kombinasi antara protokol kesehatan yang dilanggar terus menerus, disertai varian baru.

Baru-baru ini wacana lockdown santer terdengar lagi. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga sempat mewacanakan lockdown di wilayah DIY. Namun, akhirnya ide tersebut belum jadi dilaksanakan.

Soal munculnya wacana untuk melakukan lockdown untuk menekan laju kenaikan Covid-19, Bayu menyarankan pemerintah pusat dan daerah jangan terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan. Sebab, menurutnya apapun kebijakan yang diambil harus dilakukan dengan mempertimbangkan data yang jelas.

“Harus ada dasar yang jelas dari data maupun lainnya termasuk aspek epidemiologinya. Yang sering terjadi adalah kebijakan diambil tanpa pertimbangan yang jelas kemudian tidak pernah dievaluasi,” pungkasnya.