Akuntabilitas Adalah Sikap Pertanggungjawaban, Ketahui Fungsi dan Prinsipnya

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan Akuntabilitas menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Syahrudin Rasul

Pengertian akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

2. Menurut Turner and Hulme

Pengertian akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).

3. Menurut Mardiasmo

Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelasanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yabg dilaksanakan secara periodik.

4. Menurut Mahmudi

Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

5. Menurut Mursyidi

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

6. Menurut Sedarmayanti

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 

7. Menurut Sujarweni

Akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

8. Menurut Halim

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Akuntabilitas terdiri dari beberapa jenis tergantung konteks yang sedang dipakai. Berikut ada beberapa jenis-jenis akuntabilitas menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Mardiasmo

Akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah sebuah kondisi di mana seseorang mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada jabatan otoritas di atasnya. Misalnya saja akuntabilitas kepala dinas kepada walikota, kepala cabang kepada direktur, atau menteri kepada presiden.

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan eksternalnya yang tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan. Tanggung jawab di sini biasanya berhubungan erat dengan penyelesaian tugas pada pelayanan publik.

2. Menurut Wasistiono

Berdasarkan perspektifnya akuntabilitas dibagi menjadi lima jenis, yaitu:

a. Akuntabilitas Administratif Atau Organisasi

Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.

b. Akuntabilitas Legal

Akuntabilitas jenis ini merujuk pada dominan publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Akuntabilitas Politik

Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggung jawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.

d. Akuntabilitas Profesional

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

e. Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

3. Menurut Raba

Akuntabilitas dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

a. Akuntabilitas Hukum dan Peraturan

Akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Menurut Bowen, prinsip akuntabilitas memiliki 3 fungsi di antaranya:

1. Sebagai Alat Kontrol Tugas

Prinsip akuntabilitas adalah media kontrol berjalannya tugas dan program yang telah dilakukan dari pemimpin kepada anggotanya maupun kepada jabatan di atasnya. Akuntabilitas dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pemimpin dalam masa jabatan tertentu. Dewan pengawas maupun pihak yang berkepentingan dapat melakukan evaluasi kinerja yang sudah dilakukan.

2. Menekan Angka Penyalahgunaan Tugas

Penyalahgunaan tugas dan wewenang mengarah pada tindakan korupsi. Adanya cacat sistem dalam sebuah organisasi berpeluang besar terjadinya budaya korupsi. Hal ini berkaitan pada aktivitas yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara instan.  Seringkali, tindakan korupsi dapat terbongkar setelah adanya proses audit keuangan. Melalui laporan pertanggung jawaban, dewan direksi dapat mengetahui potensi dan indikasi adanya korupsi atau tidak dalam sebuah organisasi.

3. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja

Sebuah aktivitas dapat dikatakan efisien ketika memberikan keuntungan yang banyak bagi perusahaan. Misalnya ketika perusahaan mampu memproduksi 1000 barang secara cepat maka keuntungan yang didapatkan semakin banyak. Sistem yang efisien tidak bisa terjadi begitu saja. Ada proses dan evaluasi yang harus dilakukan secara terus menerus. Akuntabilitas dapat membantu pemimpin untuk mengevaluasi titik-titik mana saja yang belum efisien.  Konsep efektivitas berhubungan dengan tingkat kepuasan stakeholder maupun masyarakat. Di sinilah pentingnya sebuah organisasi memiliki proses yang efektif dalam menjalankan usahanya. Proses akuntabilitas membantu organisasi/ perusahaan untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan stakeholder dan masyarakat. Seperti laporan keuangan, laporan keuangan sebagai salah satu alat untuk menilai akuntabilitas bisnis Anda kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Ada beberapa prinsip-prinsip akuntabilitas yang perlu Anda ketahui, diantaranya:

1.    Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.

2.    Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.    Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4.    Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi.

5.    Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif.