6 Fakta Baju Dinas Anggota DPRD Kota Tangerang, Bahannya Disebut Louis Vuitton

Beredar kabar mengenai anggota DPRD yang memilih merek Louis Vuitton sebagai bahan dasar untuk membuat baju dinas tahun 2021, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo, membantah bila pihaknya memilih merek Louis Vuitton (LV) sebagai standar pembuatan baju dinas Tahun 2021 ke-50 anggota DPRD Kota Tangerang.

"Jadi langsung saya jawab, pertama kita tidak pernah unjuk merk, kita tidak pernah nyebut merk, proses merk itu lahir saya enggak tahu pasti. Tapi analisis saya itu bisa saja saat proses lelang," kata Gatot dikonfirmasi, Selasa (10/8).

Dia juga mengaku tidak pernah memakai pakaian berlabel produk pakaian dari Prancis tersebut dalam kesehariannya bertugas sebagai wakil rakyat Kota Tangerang. Gatot juga mengaku tidak mengetahui merk tersebut berasal dari mana.

"Kalau perkembangan soal merek saya enggak ngerti dari mana itu," katanya.

Politisi PDIP Kota Tangerang ini, mengira penentuan merk dari bahan seragam dinas anggota DPRD Kota Tangerang, yang baru itu, bermula dari penawaran spesifikasi yang ditentukan saat proses lelang.

"Kita DPRD tidak pernah menyebut merk, mungkin saja analisis saya ketika mengajukan penawaran spesifikasi, bisa aja dari situ. Makanya saya bilang dari kemarin LPSE dicek, sekretariat dicek, hal teknis kita nggak urusin, bukan lempar tanggung jawab, tapi kita nggak urusin hal teknis DPRD," ucap dia.

Pokja ULP Sekretariat DPRD Kota Tangerang, Hadi Sudibjo menerangkan, bahan seragam dinas harian (PDH) yang bakal dipakai para anggota DPRD Kota Tangerang itu menggunakan merek Louis Vuitton.

Tiga merek lain yakni Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil (PSL).

Menurut dia, dipilihnya empat merek ternama itu, berasal dari spesifikasi yang diserahkan oleh PPK ke Pokja ULP. "Kurang tahu, itu teknis pelaksanaannya," kata Hadi.

Hadi menerangkan, ULP Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Tangerang, dalam pengadaan barang dan jasa pada seragam dinas baru para anggota DPRD Kota Tangerang, hanya melakukan evaluasi hasil laboratorium yang diserahkan oleh tim PPK ke pihak ULP.

Hasil laboratorium tersebut, lanjut dia berisikan spesifikasi serta merk bahan pakaian yang akan digunakan para anggota DPRD Kota Tangerang.

"Hasilnya itu ada untuk kita evaluasi hasil lab sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan (PPK)," jelasnya.

Jika telah sesuai, Pokja ULP kemudian bertindak mencari penyedia bahan melalui proses lelang. Yang kemudian, didapat empat perusahaan yang mendaftar dalam tender tersebut, sebelum akhirnya ditentukan pemenangnya, yakni CV Adhi Prima Sentosa. Kemudian, lanjut Hadi, pihaknya menyerahkan hasil tender itu ke tim PPK.

"Kalau kami, tender sudah selesai tanggal 21 Juli. Kami kasih pengantar hasil tender lalu masuklah ke ranah PPK. Setelah ini PPK lah yang menindaklanjuti. Kami hanya mencari penyedia bahan saja," terang dia.

Anggaran baju anggota DPRD yang capai Rp 675 juta merupakan anggaran yang dua kali lipat lebih besar daripada anggaran tahun 2020. Dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta. Dari situs yang sama, anggaran pengadaan bahan pakaian itu sebesar Rp 312,5 juta pada tahun 2020.

Terkait hal itu, Hadi Sudibjo mengaku tidak banyak mengetahui besaran anggaran belanja seragam dinas para anggota DPRD Kota Tangerang di tahun anggaran 2021 ini.

Dia menyebutkan, bahwa PPK yang lebih mengetahui detail perihal anggaran belanja seragam dinas tersebut.

"Sebetulnya yang lebih tahu di sana (PPK). Itu (besaran anggaran) terkait volumenya. Dulu volumenya berapa, sekarang volumenya berapa. Jangan melihat totalnya saja," ucap dia dalam rekaman suara yang diterima.