Kondisi Ekonomi Indonesia saat PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Penjelasan Ekonom

Perpanjangan PPKM level 4 sampai 23 Agustus lalu membawa sejumlah perubahan aturan, salah satunya pelonggaran di pusat perbelanjaan. Sejak saat itu sejumlah mal di kota-kota besar mulai dibuka sebagai uji coba dengan syarat masuk mal harus dengan kartu vaksinasi COVID-19.

Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat PPKM level 4 kembali diperpanjang?

Bhima menilai pelonggaran pusat perbelanjaan dengan syarat vaksin tentu bukan jalan keluar bagi macetnya sektor retail. Antara pengunjung yang datang dan biaya operasional penyewa tenant tidak sebanding, yang membuat sebagian penyewa terpaksa masih menutup tokonya.

“Skenario terburuknya pada kuartal ke III Indonesia bisa masuk kembali dalam fase resesi atau pertumbuhan negatif. Ini dengan asumsi PPKM level 3 dan 4 di beberapa daerah sampai September masih berlangsung,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Senin (23/8/2021).

APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, jumlah kunjungan di mal selama masa pelonggaran PPKM berlevel saat ini masih bergerak secara bertahap dan cenderung lambat.

Secara presentasi, kondisi ekonomi Indonesia dengan pelonggaran PPKM Darurat terkait volume pengunjung di mal justru masih jauh di bawah kapasitas maksimal 50 persen yang ditetapkan.

"Tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan dan mal baru sekitar 15-20 persen saja," terang Alphon kepada Liputan6.com, Sabtu (21/8/2021) lalu.

Meski begitu, dilonggarkannya aturan PPKM diperpanjang pada 16-23 Agustus 2021 lalu turut membawa sedikit berkah bagi pengelola pusat perbelanjaan atau mal.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja bahkan mengatakan, sejauh ini restoran jadi tempat favorit para pengunjung saat datang ke mal.

"Terutama dikarenakan restoran dan kafe sudah diperbolehkan untuk melayani makan di tempat (dine in)," ujar Alphon.

Kondisi ekonomi Indonesia saat PPKM level 4 diperpanjang adalah masih membuat sektor usaha mengalami keterpurukan.

Ekonom Bhima menilai perpanjangan PPKM membuat sektor usaha semakin terpuruk dengan jumlah perusahaan yang mengajukan penundaan pembayaran kewajiban utang meningkat dan yang pailit juga melonjak.

“Perusahaan kalau melihat omset turun sementara sudah tidak ada lagi yang bisa diefisienkan maka opsinya cuma mem-PHK karyawan atau mengajukan proses pailit. Kondisi dipersulit dengan relaksasi kredit yang tidak bisa terus menerus diberikan kepada para debitur,” ujarnya.

Dampak PPKM level 4 diperpanjang akan berimbas pada menurunnya daya beli. Sebelum adanya PPKM, Bhima menjelaskan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja naik cukup tajam, ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen diatas 107,4.

“Saat PPKM berjalan, IKK langsung turun drastis ke 80. Ini artinya masyarakat pesimis terhadap pemulihan ekonomi khususnya pada makin terbatasnya kesempatan kerja. Pendapatan masyarakat yang turun tajam akibatnya adalah orang miskin terus bertambah,” tambah Bhima.  

Ekonom Bhima menyarankan agar Pemerintah tidak terlalu lama memperpanjang PPKM Darurat. Hal ini untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang diprediksi akan terus mengalami keterpurukan.

“Saya sarankan pemerintah jangan terlalu lama perpanjang PPKM, harusnya dengan waktu yang ada kasus harian Covid-19 bisa turun signifikan. Kalau perpanjangan PPKM-nya ditambah maka konsekuensinya pemerintah harus berikan anggaran tambahan untuk perlindungan sosial maupun stimulus kepada pelaku usaha terdampak,” jelasnya.

Bila PPKM level 4 diperpanjang, maka untuk pemulihan kondisi ekonomi Indonesia menurut Ekonom Bhima harus menerima konsekuensi dengan memberi anggaran tambahan bagi perlindungan sosial.

Saat ini anggaran perlindungan sosial hanya mencapai Rp 187 triliun yang setara 1,1 persen PDB, menurutnya ini sangat rendah. Minimum 3-4 persen dari PDB khusus untuk anggaran perlindungan sosial, secara paralel tingkat serapan dan akurasi data penerimanya diperbaiki.