6 Hoaks Seputar Vaksin COVID-19 dan Faktanya, Waspadai Penyebarannya

Pada awal September 2021 muncul pesan berantai di WhatsApp berisi telepon dari Kemenkes RI yang bertanya soal vaksinasi covid-19. Dalam pesan berantai yang beredar disertai poster dari Kominfo tentang penipuan pesan singkat. Pesan berantai itu disertai narasi:

"Baru saja, teman saya menerima telepon untuk menanyakan apakah dia telah divaksinasi. Jika dia sudah divaksin, tekan 1. Jika dia belum divaksinasi, tekan 2. Akibatnya, dia menekan

1. Ponsel diblokir, dan informasi PayMe dan perbankan online yang sering digunakannya ditransfer.

Semua Orang Perhatian~ Cepat dan teruskan ke lebih banyak orang!

Penipuan gaya baru"

Faktanya, informasi ini tidak benar dan dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi.

"Itu hoaks ya. Pemerintah melalui Kemenkes tidak pernah menelepon masyarakat untuk menanyakan status vaksinasi," ujarnya saat dihubungi Cek Fakta Liputan6.com, Sabtu (4/9/2021).

Nadia menjelaskan sesudah vaksin masyarakat akan mendapat sertifikat vaksin yang bisa diakses melalui aplikasi PeduliLindungi atau di websitenya.

Pada 21 Agustus 2021 muncul sebuah unggahan di Facebook tentang pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut menolak vaksin akan masuk neraka.

Unggahan tersebut mendapatkan 3 komentar dan disukai sebanyak 8 warganet. Akun Facebook tersebut menuliskan narasi yang berbunyi:

“Yg gak vaksin

fix masuk neraka 😆😆"

Faktanya, berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Liputan6.com, pernyataan ini tidak benar alias hoaks. Unggahan foto yang beredar terkait Wapres, Ma’aruf Amin menyebutkan vaksin perintah agama dan hukumnya wajib, menolak masuk neraka adalah salah.

Faktanya, Ma'ruf tidak pernah menyampaikan bahwa orang yang menolak vaksin akan masuk neraka. Ma'ruf menyebut vaksinasi merupakan kewajiban agama untuk mengakhiri pandemi Covid-19.

Beberapa minggu terakhir, muncul informasi seputar undangan vaksinasi Moderna dosis ketiga melalui percakapan WhatsApp. Dalam pesan tersebut berisi undangan vaksinasi ketiga Moderna pada tanggal 8 September 2021. Faktanya informasi ini adalah palsu atau hoax.

Berdasarkan penelusuran Liputan6, juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pihaknya tidak tahu menahu soal hal tersebut.

"Ini kan undangan siapa? Jadi kita enggak tahu," ungkap Nadia heran saat dihubungi Liputan6.com.

Nadia pun menegaskan, booster saat ini hanya untuk kelompok tenaga kesehatan (nakes). Oleh karena itu, dia menyatakan pesan tersebut hoaks.

"Yang pasti tidak ada booster ketiga untuk non-nakes, sumbernya (pesan) tidak jelas bearti hoaks kan," dia menambahkan.

Pada 6 Agustus 2021, muncul informasi bahwa Suku Baduy tidak divaksin. Unggahan klaim Suku Baduy tidak divaksin berupa tangkapan layar kicauan akun Twitter @FKardun sebagai berikut:

"Bila Vaksin Dianggap Satu-Satunya Solusi Bahkan Untuk Semua Penyakit, Tolong Lihat dan Teliti Suku Baduy dan Sejenisnya Yang Mereka Tidak Pernak Divaksin Apapun Ratusan Tahun. Apakah Mereka Sekarang Musnah Diterjang Penyakit?, Padpa Cacat Fisik Gegara Polio Giruh? Ngga kan"

Unggahan tersebut diberi keterangan sebagai berikut:

"Ini contoh nyata looh...diujung kulon pulau Jawa."

Benarkah Suku Baduy tidak divaksin? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

Faktanya, informasi ini tidak benar dan merupakan berita hoaks. Pemerintah telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat suku Baduy pada 18-20 Juli 2021.

Pada 28 Juli 2021 ada informasi yang menyebutkan bahwa untuk bisa mengambil bantuan sosial tunai (BST) masyarakat harus menunjukkan bukti vaksinasi. Dalam surat tersebut terdapat logo PT Pos Indonesia dan tertulis narasi sebagai berikut, "PENGAMBILAN BST DENGAN SYARAT HARUS MENUNJUKKAN BUKTI SUDAH DIVAKSIN".

Konten yang disebarkan akun Facebook Jalu Jalaludin telah 3 kali direspons warganet dan mendapat 1 komentar warganet.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, kabar tentang bukti vaksin sebagai syarat pengambilan BST di kantor pos ternyata tidak benar. Faktanya, PT Pos Indonesia tidak menerapkan syarat tersebut kepada warga yang akan mengambil BST di kantor pos.

Beredar di media sosial postingan yang menyebut Turki akan memesan 5,2 juta dosis Vaksin Nusantara. Postingan ini ramai dibagikan sejak akhir pekan kemarin. Salah satunya ada akun yang membagikannya di Facebook. Dia mempostingnya pada 25 Agustus 2021.

Dalam postingannya terdapat potongan artikel berjudul "Turki Mau Pesan 5,2 Juta Dosis Vaksin Nusantara"

Selain itu ada juga akun lain yang mengunggah postingan berita serupa pada 25 Agustus 2021. Namun akun tersebut menambahkan narasi:

"Turki Pesan 5,2 Juta Vaksin Nusantara Gagasan dr. Terawan, Mantan Menkes RI.

Sementara Indonesia bekerjasama dgn China akan membangun Pabrik pembuatan Vaksin April 2022.

Yaa Allah...Ngenes amat punya presiden kek gini"

Faktanya, tidak benar Turki memesan vaksin Nusantara. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menegaskan vaksin Nusantara dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas. Nadia juga menegaskan bahwa vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran autologus atau bersifat individual.