Pengertian Politik Menurut Para Ahli, Konsep, dan Contoh Perilakunya

Pengertian politik perlu disimak dari sejarahnya. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis. Polis berarti kota yang berstatus negara kota (city state). Pengertian politik yang berkembang di Yunani saat itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Pegertian politik juga dikenal sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

Politik merupakan cara orang yang hidup berkelompok membuat keputusan. Politik adalah tentang membuat kesepakatan antar manusia sehingga mereka dapat hidup bersama dalam kelompok seperti suku, kota, atau negara.

Sementara itu, ilmu politik adalah salah satu subjek yang bisa dimanfaatkan untuk memahami apa itu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mengkaji konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut dan segala konsekuensinya. Ilmu politik mempelajari pemerintahan dalam segala bentuk dan aspeknya, baik teoritis maupun praktis.

Dulunya merupakan cabang filsafat, ilmu politik saat ini biasanya dianggap sebagai ilmu sosial. Ilmu politik memiliki beragam cabang. Beberapa sangat teoritis, termasuk Filsafat Politik, Ekonomi Politik, atau Sejarah Pemerintahan; yang lainnya memiliki karakter campuran, seperti Hak Asasi Manusia, Politik Komparatif, Administrasi Publik, Komunikasi Politik, dan Proses Konflik.

Andrey Heywood. Pengertian politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.

Gabriel A. Almond. Pengertian politik adalah kegiatan yang berbuhungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.

Teori klasik Aristoteles. Menurut teori klasik Aristoteles, pengertian politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Miriam Budiardjo. Pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Ramlan Surbakti. Pengertian politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Klasik

Pada pandangan klasik, politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memilki nilai moral yang lebih tinggi. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebenaran dan kebahagiaan. Pandangan klasik dianggap kabur seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. kepentingan umum dapat diartikan pula sebagai general will, will of all atau kepentingan mayoritas.

Kelembagaan

Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Negara dianggap memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern yaitu negara yang sudah ada differensiasi dan spesialisasi peranan, negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidak nomaden.

Kekuasaan

Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik pikiran maupun perbuatan agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang mempengaruhi. Kelemahan dari konsep ini adalah tidak dapat dibedakannya konsep beraspek politik dan yang non politik dan juga kekuasaan hanya salah satu konsep dalam ilmu politik, masih ada konsep ideologi, legitimasi dan konflik.

Fungsionalisme

David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat. Sedangkan menurut Harold Lasswell, politik merupakan who gets, what gets, when gets dan how gets nilai. Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.

Kelemahan dari konsep ini adalah ditempatkannya pemerintah sebagai sarana dan wasit terhadap persaingan diantara pelbagai kekuatan politik untuk mendapatkan nilai-nilai terbanyak dari kebijakan umum tanpa memperhatikan kepentingan pemerintah itu sendiri.

Konflik

Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan untuk memengaruhi perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk memengaruhi, mendapatkan dan mempertahankan nilai. Oleh karena itu sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai. Kelemahan konsep ini adalah tidak semua konflik berdimensi politik.

Perilaku politik atau adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik.

Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah:

- Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat/ pemimpin.

- Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat.

- Ikut serta dalam pesta politik.

- Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas.

- Berhak untuk menjadi pimpinan politik.

- Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku.