Oligarki adalah Bentuk Pemerintahan yang Dikuasai Kelompok Tertentu

Oligarki adalah sebuah kata yang dalam bahasa Yunani dikenal dengan Oligarkhía. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Oligarki adalah istilah yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani ntuk "sedikit" (óligon) dan "memerintah" (arkho).

Aristoteles memelopori penggunaan istilah oligarki sebagai aturan yang berarti “oleh orang kaya”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Pada awal abad ke-20 Robert Michels mengembangkan teori bahwa demokrasi, seperti semua organisasi besar, memiliki kecenderungan untuk berubah menjadi oligarki. Dalam "hukum besi oligarki" dia menyarankan bahwa pembagian kerja yang diperlukan dalam organisasi besar mengarah pada pembentukan kelas penguasa yang sebagian besar peduli dengan melindungi kekuasaan mereka sendiri.

Konsolidasi kekuasaan eksklusif oleh agama atau etnis minoritas yang dominan juga digambarkan sebagai bentuk oligarki. Contoh sistem oligarki adalah termasuk Afrika Selatan di bawah apartheid, Liberia di bawah Americo-Liberians, Kesultanan Zanzibar, dan Rhodesia. Di mana pemasangan pemerintahan oligarki oleh keturunan pemukim asing dianggap sebagai warisan berbagai bentuk kolonialisme.

Negara yang pernah menganut bentuk oligarki adalah Afrika Selatan seperti disebutkan pada contoh. Hal ini berakhir pada tahun 1994 ketika Nelson Mandela menjabat sebagai presiden. Selain oligarki, kamu juga perlu mengenali bentuk pemerintahan lainnya seperti monarki, tirani, aristokrasi, demokrasi, oklokrasi, dan lain sebagainya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk negara Indonesia dengan kesatuan yang berbentuk republik serta sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945). Di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan, oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada UUD 1945 pasal 1 ayat 1 dengan bunyi:

"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten, yang tiap-tiap kota, kabupaten dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang."

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Bila sudah paham bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan, sistem pemerintahannya harus dipahami juga. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah presidensial.

Sistem ini membuat Presiden sebagai pemimpin negara dan rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan presidensial berlangsung sejak ada amandemen UUD 1945 yang ketiga dan keempat.

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi menjadikan rakyat selalu dilibatkan dalam pembuatan hukum kenegaraan. Entah secara langsung, melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita juga mengenal istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln. Demokrasi dapat disebut seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan serta praktik dan prosedurnya.

1. Keputusan Pemerintah untuk Seluruh Rakyat

Segala keputusan yang akan diambil adalah berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat.

2. Menjalankan Konstitusi

Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat, harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan Undang-Undang, dimana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara.

3. Adanya Perwakilan Rakyat

Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum dan kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih.

4. Adanya Sistem Kepartaian

Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah.

Partai memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah apakah sesuai dengan aspirasi warga negara. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin daerah.