Pengertian Desentralisasi, Jenis, Serta Kelebihan dan Kekurangannya

Secara etimologis, kata desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum" yang berarti pusat. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014, pengertian desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Sementara itu, menurut Redefining Diversity & Dynamics of Natural Resources Management in Asia, Volume 1, 2017, pengertian desentralisasi adalah penyerahan sebagian kekuasaan dan tanggung jawab manajemen dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemimpin daerah, atau lembaga masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Konsep desentralisasi telah diterapkan pada dinamika kelompok mulai dari bisnis, organisasi, ilmu politik, hukum dan administrasi publik, ekonomi, dan teknologi.

Pengertian desentralisasi pemerintahan memiliki aspek politik dan administratif. Desentralisasi ini mungkin bersifat teritorial, memindahkan kekuasaan dari pusat kota ke daerah lain, dan mungkin berfungsi memindahkan pengambilan keputusan dari administrator puncak cabang pemerintahan mana pun ke pejabat tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengertian desentralisasi bisa juga dimaknai sebagai penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang dan sebagainya).

- Rondinelli (1983). Pengertian desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

- PBB. Pengertian desentralisasi adalah suatu hal yang merujuk kepada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat baik itu melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah ataupun melalui devolusi pada badan-badan suatu otonom daerah.

- Henry Maddick (1963). Pengertian desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom.

- Rondinelli, Nellis, dan Chema (1983). Pengertian desentralisasi adalah penciptaan atau penguatan, baik itu dari segi keuangan maupun hukum, kepada unit-unit pemerintahan sub nasional yang penyelenggaraannya secara bersifat substansial berada di luar kontrol langsung dari pemerintah pusat.

Setelah memahami pengertian desentralisasi, kamu juga perlu mengenali jenis-jenisnya. Berikut jenis desentralisasi dalam pemerintahan:

- Desentralisasi politik

Desentralisasi politik bertujuan untuk memberi warga negara atau perwakilan terpilih mereka lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada warga negara, atau perwakilan mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan rencana.

- Desentralisasi administrasi

Desentralisasi administratif melibatkan pendistribusian kembali wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan publik dari pemerintah pusat ke unit lokal instansi pemerintah, pemerintah daerah atau badan publik semi-otonom atau perusahaan.

- Desentralisasi fiskal

Tanggung jawab keuangan adalah komponen inti dari desentralisasi. Jika pemerintah daerah dan organisasi swasta ingin menjalankan fungsi desentralisasi secara efektif, mereka harus memiliki tingkat pendapatan yang memadai baik yang diperoleh secara lokal atau ditransfer dari pemerintah pusat– serta kewenangan untuk membuat keputusan tentang pengeluaran.

- Desentralisasi pasar

Desentralisasi pasar melibatkan pengalihan tanggung jawab terhadap pasar dari publik ke sektor swasta termasuk bisnis dan organisasi non-pemerintah. Desentralisasi pasar mungkin melibatkan reformasi hukum konstitusional serta pengesahan undang-undang baru.

- Desentralisasi lingkungan

Dengan desentralisasi, pemerintah bisa lebih mengontrol hutan, air, mineral, satwa liar dan sumber daya lain yang dimiliki. Pelimpahan kendali kepada pemerintah daerah atau lokal terbukti merupakan cara yang efektif untuk menangani masalah seperti penggunaan lahan ilegal, zonasi, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi.

Penerapan sistem pemerintahan desentralisasi ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini patut juga dipahami di samping pengertian desentralisasi. Berikut beberapa kelebihannya:

- Lebih efektif. Kelebihan desentralisasi yang paling utama adalah meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua daerah. Dengan desentralisasi, penyelenggaraan pemerintah jadi lebih efektif karena tidak perlu menunggu arahan langsung dari pusat. Pemerintah daerah tentunya tidak lagi harus menunggu adanya intruksi dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah tertentu.

- Meringankan pekerjaan pemerintah pusat. Dengan tiap daerah melaksanakan kegiatan pemerintahannya sendiri, pekerjaan pemerintah pusat jadi lebih ringan. Desentralisasi merupakan alternatif sebagai upaya mengurangi penumpukan pekerjaan yang dimiliki pemerintah pusat.

- Birokrasi tidak terlalu panjang. Dengan desentralisasi, proses birokrasi untuk menjalankan pemerintahan daerah tidak terlalu panjang. Memangkas tahapan-tahapan prosedural dalam birokrasi dapat membuat sistem pemerintahan lebih efisien. Birokrasi yang panjang dan berbelit seringkali menjadi tempat terjadinya tindak pidana korupsi.

- Lebih efisien biaya. Salah satu kelebihan desentralisasi adalah lebih efisien dalam segi biaya. Tanpa adanya birokrasi yang panjang dan wewenang pasar dan finansial turut dipegang oleh pemerintah daerah, pengeluaran daerah jadi lebih terkontrol. Pelayanan masyarakat akan menjadi lebih cepat dan efisien.

- Kemajuan daerah terukur. Dengan desentralisasi, daerah-daerah yang tertinggal akan lebih diperhatikan oleh pemerintah setempat. Pemerintah daerah jadi lebih fokus membangun daerahnya. Pengembangan beserta perencanaan dari beragam lembaga pemerintahan akan lebih terintegrasi.

- Meningkatkan hubungan pusat dan daerah. Meski desentralisasi memungkinkan daerah mengatur pemerintahannya sendiri, pemerintah pusat tetap ikut andil dalam berbagai keputusan. Ini yang bisa membuat hubungan pusat dan daerah akan tetap terjalin dengan baik.

- Perbedaan kebijakan antar daerah. Adanya desentralisasi di tiap pemerintahan daerah bisa menyebabkan perbedaan kebijakan antar daerah. Pemerintah daerah yang bisa membuat kebijakannya sendiri bisa membuat tiap daerah memiliki banyak perbedaan dalam sistem otonomi daerahnya.

- Mendorong timbulnya paham kedaerahan. Desentralisasi juga memicu paham kedaerahan yang kuat. Jika berlebihan, sikap ini dapat memicu perpecahan antar daerah. Paham kedaerahan dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional.

- Mengikis peran pemerintah pusat. Berkurangnya peran pemerintah pusat bisa mengikis keterlibatan pusat dalam daearah. Sebagai pemegang arahan tertinggi, pemerintah pusat tetap harus memiliki peran utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

- Penyelenggaraan lebih kompleks. Dengan desentralisasi, struktur dari pemerintahan menjadi kian kompleks. Kebijakan pemerintah daerah bisa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memutuskan sesuatu perkara. Keseimbangan nasional bisa terganggu karena beragamnya kepentingan pemerintah daerah.

- Rawan eksploitasi kekayaan daerah. Desentralisasi juga bisa memicu eksploitasi kekayaan daerah. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah bisa bebas menggunakan kekayaan daerahnya. Jika pemerintahan tidak berjalan dengan baik, ini bisa memicu eksploitasi dan korupsi.

- Tidak efektif jika pemerintah daerah tidak kompeten. Desentralisasi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang benar-benar kompeten. Jika pemerintah tidak berjalan dengan baik, desentralisasi bisa menambah beban inefektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.