Berlaku hingga 1 November, Ini Daftar Lengkap Daerah PPKM Level 2 di Jawa-Bali

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada 54 daerah yang telah menerapkan PPKM Level 2 di Jawa-Bali. Berikut daftar lengkap daerah PPKM Level 2 di Jawa-Bali:

Banten

- Kota Tangerang,

- Kota Tangerang Selatan

DKI Jakarta

- Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

- Kota Administrasi Jakarta Barat,

- Kota Administrasi Jakarta Timur,

- Kota Administrasi Jakarta Selatan,

- Kota Administrasi Jakarta Utara, dan

- Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jawa Barat

- Kota Sukabumi,

- Kota Cirebon,

- Kota Bogor,

- Kota Bekasi,

- Kota Bandung,

- Kota Depok,

- Kota Cimahi,

- Kabupaten Karawang,

- Kabupaten Bekasi,

- Kabupaten Bandung Barat,

- Kabupaten Sumedang.

Jawa Tengah

- Kabupaten Wonogiri,

- Kabupaten Sukoharjo,

- Kabupaten Sragen,

- Kota Surakarta,

- Kota Salatiga,

- Kota Magelang,

- Kabupaten Klaten,

- Kabupaten Kendal,

- Kabupaten Karanganyar,

- Kabupaten Banyumas,

- Kabupaten Semarang,

- Kabupaten Boyolali,

- Kabupaten Demak

Daerah Istimewa Yogyakarta

- Kabupaten Sleman,

- Kabupaten Bantul,

- Kota Yogyakarta,

- Kabupaten Kulonprogo, dan

- Kabupaten Gunungkidul

Jawa Timur

- Kabupaten Sidoarjo,

- Kabupaten Madiun,

- Kota Malang,

- Kota Madiun,

- Kota Batu,

- Kabupaten Jombang,

- Kabupaten Banyuwangi,

- Kabupaten Lamongan,

- Kabupaten Gresik

Bali

- Kabupaten Jembrana,

- Kabupaten Bangli,

- Kabupaten Karangasem,

- Kabupaten Badung,

- Kabupaten Gianyar,

- Kabupaten Klungkung,

- Kabupaten Tabanan,

- Kabupaten Buleleng, dan

- Kota Denpasar.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan syarat vaksinasi bagi wilayah aglomerasi di Jawa-Bali akan diubah berdasarkan capaian kota atau kabupaten masing-masing.

“Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi, mulai besok akan ada 54 kabupaten kota di level dua dan 9 kabupaten kota di level 1,” katanya dalam Evaluasi PPKM, Senin (18/10/2021).

Ia mengatakan, sejak evaluasi selama satu bulan terakhir, termasuk penentuan level kabupaten kota, penurunan level di wilayah aglomerasi tertahan beberapa kabupaten kota yang belum mampu mencapai target vaksinasi.

“Sebagai contoh, sebagian besar kabupaten kota di wilayah jabodetabek yang seharusnya bisa turun ke level 2 tidak bisa turun level karena cakupan vaksinasi di kabupaten Bogor dan Tangerang belum mencapai target,” katanya.

Hal tersebut jadi landasan dalam mengubah syarat vaksinasi bagi wilayah aglomerasi sehingga mengacu pada capaian masing-masing kabupaten atau kota tersebut. Jadi, tak lagi dihitung secara kolektif atau keseluruhan.

“Berkaca dari kondisi tersebut dan atas persetujuan dari Presiden, syarat vaksinasi kab/kota di aglomerasi diubah berdasarkan pencapaian kab/kota itu sendiri, selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level,” katanya.