14 Penyebab Terjadinya Korupsi dalam Masyarakat dan Pemerintahan

1. Keserakahan Pribadi

Penyebab terjadinya korupsi yang pertama adalah karena keserakahan. Keserakahan pribadi yang mengarah pada keinginan tak terkekang akan uang atau kekuasaan, tanpa memperhatikan batasan moral apa pun.

Penyebab antropologis yang mendasarinya adalah dorongan bawaan manusia untuk memiliki barang-barang eksternal, ketika hal itu tidak tunduk pada integritas pribadi. Seperti apakah integritas pribadi kurang dihargai dari sebelumnya.

2. Penurunan Sensitivitas Etika Pribadi

Hal ini terjadi baik karena kurangnya pendidikan atau pengalaman belajar yang negatif, yang dikembangkan dengan menganggap remeh perilaku buruk di masa lalu. Untuk itu perlu adanya pendidikan etika dan ulang pribadi dengan penilaian tentang ketulusan dan pembelajaran positif.

3. Skala dan Upah Gaji Rendah

Penyebab terjadinya korupsi yang selanjutnya adalah skala gaji yang terlalu kecil. Sebagian besar karyawan di sektor pemerintah dibayar dengan upah dan gaji yang rendah. Oleh karena itu, beberapa karyawan kembali melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan finansial yang lebih banyak.

4. Kurangnya Hukuman yang Ketat dan Cepat

Bahkan jika seseorang dinyatakan bersalah atau bahkan tertangkap basah oleh pejabat atau media antikorupsi, para terpidana mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Sebagai contoh adalah koruptor yang ketahuan korupsi akan ditangguhkan selama beberapa bulan atau minggu dan kemudian dikirim kembali ke lokasi lain dengan tingkat pekerjaan dan gaji yang sama.

Atau yang bersalah akan membawa kasus korupsi dapat pergi ke pengadilan dan mendapatkan jaminan dan menunda hukuman. Jadi ini berarti pejabat yang melakukan praktik korupsi tersebut diberikan izin gratis untuk melanjutkan praktiknya.

5. Kesempatan Kerja Rendah.

Penyebab terjadinya korupsi yang berikutnya adalah kurangnya kesempatan kerja. Karena kurangnya kesempatan kerja, banyak orang memilih untuk menyuap pihak berwenang untuk mendapatkan tawaran pekerjaan. Mereka siap membayar sejumlah besar tawaran pekerjaan kepada pejabat tinggi atau politisi.

6. Kurangnya Rasa Takut Akan Reputasi Buruk

Jika seseorang korup atau telah melakukan beberapa perbuatan salah yang tidak dapat diterima, mereka harus dihindari dan tidak dihormati. Namun saat ini, mereka yang memiliki riwayat korupsi dan pelanggaran lainnya diberikan posisi penting seperti anggota kongres atau bahkan jabatan yang lebih tinggi. Alih-alih diremehkan, mereka justru dihormati. Hal ini mendorong orang lain untuk melakukan korupsi.

7. Kurangnya Kesatuan Publik

Publik secara terbuka mengkritik korupsi, namun menariknya tidak ada kesatuan di antara masyarakat untuk menghentikan korupsi. Jika seseorang ingin menyelesaikan pekerjaannya, ia menyelesaikannya dengan cara korupsi jika memungkinkan dan kemudian mengkritik pejabat yang korup itu.

Jika masyarakat bersatu melawan korupsi sehingga tidak ada yang siap menawarkan suap untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka pejabat yang korup tidak memiliki pilihan lain selain bekerja dengan cara yang bebas korupsi. Padahal jika para politisi ini menang dan mendapatkan kekuasaan, mereka mencoba untuk mendapatkan kembali 10 hingga 100 kali lipat dari jumlah yang dihabiskan dalam proses tersebut.

8. Kurangnya Akuntabilitas

Ada kecenderungan besar dalam korupsi di pemerintahan karena kurangnya akuntabilitas. Para pegawai di kantor-kantor pemerintah tidak bekerja dengan baik. Jika mereka memiliki 100 file untuk dibersihkan dalam seminggu, mereka mungkin bahkan tidak menghapus 50 file dalam minggu itu.

Mereka cenderung menunda pembersihan file. Jadi mereka yang mendesak izin harus menyelesaikannya dengan memberi penghargaan kepada pejabat yang terlibat di kantor izin. Kurangnya akuntabilitas di kantor-kantor pemerintah adalah penyebab utama korupsi.

9. Kurangnya Transparansi

Tidak ada budaya transparansi di sektor infrastruktur. Ada sedikit atau tidak ada persyaratan bagi penyandang dana, pemilik proyek atau peserta proyek untuk mempublikasikan rincian pendanaan, proyek yang mendasari dan identitas peserta proyek, termasuk identitas kontraktor, mitra usaha patungan, subkontraktor, konsultan dan agen.

Biaya sedapat mungkin tidak diungkapkan, bahkan ketika uang publik dibelanjakan. Kerahasiaan komersial secara historis lebih diutamakan daripada kepentingan publik. Oleh karena itu, mungkin ada pemeriksaan pembukuan dan catatan yang tidak memadai yang dapat mengungkap malpraktik.

10. Ketidakstabilan Politik

Stabilitas politik dikaitkan dengan tingkat korupsi yang rendah, sedangkan kemungkinan korupsi lebih tinggi di lingkungan politik yang tidak stabil. Kurangnya stabilitas dalam transisi ke pemerintahan yang baru terpilih terutama terkait dengan korupsi sektor publik. Khususnya, pemerintahan partisan dapat menjadi penyebab korupsi di negara-negara tertentu.

11. Kegagalan Pemerintahan

Penyebab terjadinya korupsi yang selanjutnya adalah karena adanya kegagalan pemerintah dalam tata kelola negara. Tata kelola yang buruk dapat muncul dari manajemen sektor publik yang berkualitas rendah dan kurangnya akuntabilitas.

Kemudian juga menimbulkan hubungan yang buruk antara pemerintah dan warga negara, kerangka hukum yang lemah dan kurangnya transparansi mengenai proses sektor publik.  Kurangnya kompetensi dan kapasitas karena pelatihan yang tidak memadai juga berkontribusi pada kegagalan tata kelola.

12. Tidak Adanya Langkah-langkah Anti Korupsi

Banyak proyek infrastruktur memiliki sedikit atau tidak ada tindakan efektif yang dengannya korupsi selama fase proyek dapat dicegah, dihalangi, atau dideteksi. Pada beberapa proyek, beberapa tindakan pencegahan mungkin dilakukan, tetapi ini mungkin berfokus pada satu aspek dan membiarkan sisa proyek tanpa pengamanan yang memadai.

Tindakan anti korupsi yang tepat yang dikenakan pada proyek oleh departemen pemerintah, dilaksanakan oleh pemilik proyek, dan diperlukan sebagai syarat pendanaan oleh penyandang dana, sangat penting untuk pengurangan korupsi.

13. Persaingan Tidak Sehat

Persaingan dalam bisnis merupakan pertanda baik bagi kualitas pelayanan yang akan diberikan. Tapi di negara berkembang, ada dorongan persaingan tidak sehat. Ketika ada tender, anda dapat melihat bahwa hanya beberapa perusahaan yang menawarnya.

Ini karena perusahaan yang memiliki hubungan politik memiliki peluang menang yang lebih tinggi sementara yang lain tidak. Jadi, perusahaan yang tidak memiliki pengaruh politik tidak akan mengikuti tender meskipun merupakan perusahaan yang baik. Di situlah jumlah penawar tender akan berkurang karena campur tangan politik dan terjadi tindak kriminal korupsi.

14. Kurangnya Badan Pengawasan Independen

Penyebab terjadinya korupsi yang selanjutnya adalah kurangnya Badan Pengawasan independen. Kurangnya Badan Pengawasan independen untuk menyelidiki dengan kekuatan penuh dan kebebasan untuk mengekspos individu-individu yang korup.

Badan-badan yang ada berada di bawah kendali pemerintah atau tentara mayoritas tidak bebas bekerja. Oleh karena itu siapa pun yang melakukan pelanggaran tidak akan takut dengan penyelidikan karena mereka dapat melarikan diri darinya dengan bantuan orang yang mengendalikannya.

Dilansir dari laman resmi kpk.go.id, terdapat beberapa peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) .

Yang mana menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan ini juga kemudian menjadi pedoman agar peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan bertanggung jawab dan memegang teguh prinsip kebenaran.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini diwujudkan dalam bentuk hak untuk:

1. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi atas dugaan terjadinya korupsi

2. Mendapatkan pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi terkait dugaan terjadinya korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi

3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi

4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum

5. Memperoleh perlindungan hukum

6. Penghargaan tanda jasa atas upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam dan atau premi.