Penyebab Krisis Ekonomi 1997, Serta Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia

Meskipun kawasan di Asia menunjukkan tanda-tanda yang cukup mengkhawatirkan, namun investor asing yang awalnya tetap percaya pada kemampuan teknokrat Indonesia dalam mengatasi badai keuangan yang telah dilakukan sebelumnya pada 1970-an dan 1980-an. Namun ketika terjadi krisis kali ini, Indonesia juga tidak bebas dari hukuman. Hal ini mengakibatkan negara terpukul karena krisis tidak hanya memiliki implikasi ekonomi akan tetapi juga politik dan sosial yang secara signifikan dapat berjangkauan dengan luas.

Ketika terjadi tekanan pada rupiah Indonesia yang terlalu kuat, mata uang itu ditetapkan untuk mengambang bebas mulai Agustus 1997. Setelah itu, mulai terdepresiasi secara signifikan dan pada tanggal 1 Januari 1998, nilai nominal rupiah hanya 30 persen dari nilai pada bulan Juni 1997. Pada tahun-tahun sebelum tahun 1997 terdapat banyak perusahaan swasta Indonesia yang telah memperoleh pinjaman luar negeri dengan jangka pendek tanpa adanya lindung nilai dalam dolar AS, dan swasta besar ini juga utang sektor, serta menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak.

Depresiasi secara rupiah juga terus berlanjut, dan hanya memperburuk situasi secara drastis. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga bergegas membeli dolar, sehingga memberikan tekanan yang lebih besar pada rupiah dan memperburuk situasi utang perusahaan. Melansir dari sumber yang sama, semua perusahaan-perusahaan Indonesia termasuk Bank akan menderita kerugian besar. Pasokan valuta asing yang baru langka serta langka karena pinjaman baru untuk perusahaan Indonesia tidak diberikan oleh kreditur asing. Karena pemerintah Indonesia tidak mampu untuk mengatasi krisis ini, maka memutuskan untuk mencari bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober 1997.

Ketika krisis yang terjadi, IMF tiba di Indonesia dengan paket bailout sebesar USD $43 miliar untuk mengembalikan kepercayaan pasar terhadap rupiah Indonesia. Langkah yang dilakukan sebagai imbalannya, IMF menuntut langkah reformasi keuangan mendasar, di antaranya 

Penutupan 16 bank milik swasta, pengurangan subsidi pangan dan energi, dan menyarankan Bank Sentral Indonesia (Bank Indonesia) untuk menaikkan suku bunga. Akan tetapi reformasi yang dilakukan ternyata gagal. Penutupan 16 bank (sebagian dikendalikan oleh kroni Suharto) memicu pelarian dari bank-bank lain. Miliaran rupiah yang ditarik dari rekening tabungan, membatasi kemampuan bank untuk meminjamkan dan memaksa Bank Sentral  memberikan kredit besar kepada bank-bank yang tersisa untuk menghindari krisis perbankan yang lengkap.

Kesepakatan kedua yang dilakukan dengan  IMF diperlukan karena ekonomi terus mengalami penurunan. Pada bulan Januari 1998 rupiah juga kehilangan separuh nilainya dalam rentang waktu lima hari, sehingga menyebabkan orang Indonesia menimbun makanan. Melansir dari sumber yang sama, dengan perjanjian IMF kedua ini memuat program reformasi 50 poin yang terperinci, termasuk ketentuan jaring pengaman sosial, serta penghapusan bertahap subsidi publik secara tertentu dan penanganan sistem patronase Soeharto dengan mengakhiri monopoli sejumlah kroninya.

Namun, keengganan Soeharto dalam menjalankan program reformasi secara struktural ini dengan setia, membuat situasi tidak membaik. Adanya kritik terhadap IMF menunjukkan bahwa lembaga tersebut mendorong terlalu banyak reformasi dalam waktu yang terlalu singkat, sehingga memperburuk perekonomian Indonesia.

Setelah kesepakatan yang dilakukan dengan IMF ketiga kalinya ditandatangani pada April 1998, indikator ekonomi juga sosial Indonesia masih menunjukkan tanda-tanda yang cukup mengkhawatirkan. Akan tetapi IMF lebih fleksibel dalam tuntutannya daripada pada kesempatan yang dilakukan sebelumnya.

Misalnya, subsidi pangan yang besar untuk rumah tangga yang berpenghasilan rendah, dan diberikan defisit anggaran yang dibiarkan melebar. Akan tetapi IMF juga menyerukan privatisasi perusahaan milik negara, dengan tindakan lebih cepat pada restrukturisasi bank, serta undang-undang kepailitan baru serta pengadilan baru untuk menangani kasus kepailitan. IMF juga menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap adanya pelaksanaan, karena pengalaman baru-baru ini yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya berkomitmen terhadap agenda reformasi yang telah dibuat.

Melansir dari sumber yang sama, demonstrasi dan kritik yang ditujukan kepada pemerintah Suharto semakin intensif setelah ia terpilih kembali dan membentuk kabinet baru pada Maret 1998. Kabinet baru yang dibentuk secara provokatif ini berisi sejumlah anggota dari kelompok kroninya. Oleh karena itu tidak banyak membantu memulihkan kepercayaan yang dilakukan pada pemerintah di pasar Indonesia. Setelah pemerintah mengambil keputusan untuk mengurangi subsidi bahan bakar pada awal Mei, kerusuhan besar-besaran terjadi di Medan, Jakarta dan Solo. Meskipun IMF telah memberi Soeharto waktu hingga Oktober untuk mengurangi subsidi secara bertahap, namun Soeharto memutuskan untuk melakukannya sekaligus, mungkin meremehkan dampaknya atau melebih-lebihkan posisi dirinya sendiri.

Suasana tegang yang mencapai klimaks ini terjadi, ketika empat mahasiswa Indonesia tewas dalam aksi protes yang dilakukan di sebuah universitas lokal di Jakarta. Tewasnya mahasiswa ini diduga karena adanya satuan tentara dari pasukan khusus yang berada di balik penembakan ini ('penembakan Trisakti'). Beberapa hari berikutnya Jakarta juga dilanda kerusuhan terburuk yang pernah ada. 

Seperti yang telah terjadi sebelumnya, etnis Tionghoa - yang tidak disukai karena dianggap kaya raya sering menjadi sasaran dalam aksi kerusuhan yang dilakukan dengan kekerasan ini. Toko-toko dan rumah-rumah Cina dibakar habis, serta perempuan-perempuan Cina diperkosa secara brutal. Ketika kerusuhan mereda, lebih dari seribu orang kehilangan nyawa dan ribuan bangunan hancur. Pada 14 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan ketika semua politisi menolak untuk bergabung dengan kabinet baru yang direorganisasi. Krisis keuangan telah sepenuhnya berkembang menjadi krisis sosial bahkan krisis politik.

Bacharuddin Jusuf Habibie, wakil presiden di kabinet terakhir Soeharto secara hukum menggantikan Soeharto sebagai presiden Indonesia berikutnya, beralih ke teknokrat ekonomi untuk menangani krisis keuangan yang sedang berlangsung. Melansir dari Indonesia Investment, hal ini menghasilkan kesepakatan keempat dengan IMF yang ditandatangani pada bulan Juni 1998 dan memungkinkan defisit anggaran melebar lebih jauh sementara dana baru dipompa ke dalam perekonomian.

Dalam rentang waktu beberapa bulan terjadi beberapa tanda pemulihan. Rupiah mulai menguat dari pertengahan Juni 1998 (ketika sempat jatuh ke Rp 16.000 per dolar) menjadi Rp 8.000 per dolar pada Oktober 1998, inflasi secara langsung dapat mereda secara drastis, bursa saham Jakarta mulai naik dan ekspor nonmigas mulai bangkit menuju akhir tahun. Sektor perbankan (pusat krisis) yang masih rapuh karena jumlah kredit bermasalah yang tinggi dan bank sangat ragu untuk meminjamkan uang. Selain itu, adanya sektor perbankan yang telah menyebabkan peningkatan secara tajam dalam utang pemerintah yang disebabkan oleh penerbitan obligasi penyehatan perbankan. Namun, meskipun rapuh, ekonomi Indonesia membaik secara bertahap hingga tahun 1999, sebagian karena membaiknya lingkungan internasional yang menyebabkan peningkatan pendapatan ekspor.