LKPP Adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pahami Tugas dan Fungsinya

LKPP adalah kepanjangan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang awal mula berdirinya dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II. Lembaga ini memiliki tujuan untuk menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Melansir dari sumber resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk mewujudkan Indonesia kearah yang lebih baik , maka LKPP adalah lembaga ini, melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Kegiatan ini dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

LKPP adalah lembaga ini, dapat mengembangkan suatu sistem yang terorganisir, dalam melakukan pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, juga kelembagaan yang lebih baik. Selain itu, perlu juga sumber daya manusia yang mumpuni, dengan proses bisnis yang transparan serta akuntabel, dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang mengedepankan asas keadilan.

LKPP adalah lembaga ini, tentu memiliki tugas serta fungsi dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan. 

Tugas 

- Adapun tugas yang harus dilakukan oleh lembaga LKPP adalah melaksanakan pengembangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Tugas selanjutnya dari LKPP adalah melakukan perumusan, terkait dengan barang/jasa milik pemerintah.

- Tugas LKPP berikutnya adalah, melakukan penetapan terhadap kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Fungsi LKPP

Selain tugas yang dimiliki oleh LKPP, adapun fungsi dari lembaga miliki pemerintah ini adalah:

- Melakukan penyusunan dan perumusan strategi, dalam penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal ini juga termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

- Fungsi LKPP selanjutnya adalah, melakukan penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah

- Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Adanya pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. 

- Melakukan pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum, serta pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP.

- Fungsi yang terakhir adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Sebagai sebuah subsistem dari sistem birokrasi yang lebih besar,  LKPP adalah suatu lembaga yang dituntut untuk mengikuti proses reformasi birokrasi di mana menjadi agenda penting Pemerintah. Adapun proses yang dilakukan ini, untuk menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi LKPP agar menjadi lebih baik, yaitu menjadi lebih profesional, efisien, efektif dan produktif.

Melansir dari sumber yang sama, pelaksanaan reformasi birokrasi di LKPP menjadi sangat penting dan relevan bukan hanya karena reformasi birokrasi telah menjadi kebijakan dan program nasional yang harus diikuti oleh seluruh komponen atau institusi birokrasi di Indonesia. Dalam hal ini LKPP juga mengambil peran untuk mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja Pemerintah sehingga diperoleh barang/jasa publik yang bermutu dan sesuai dengan standar yang ditentukan.  

Sebagai lembaga yang masih relatif baru, praktek birokrasi yang ada di LKPP masih dalam tahap pembentukan landasan sistem birokrasi sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsinya, yang tidak terlepas dari reformasi birokrasi yang sedang diterapka di Indonesia. Keberhasilan penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik di LKPP terlihat dari hasil penilaian atas laporan  keuangan LKPP. Terdapat fokus reformasi birokrasi di LKPP dalam hal ini lebih mengacu pada upaya untuk memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi LKPP agar menjadi lebih profesional, efisien, efektif dan produktif.