Maritim adalah Berkenaan dengan Laut, Ini Upaya Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia

Secara umum, maritim adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan laut, seperti wilayah yang didominasi laut, jalur perdagangan, sumber daya alam, dan sebagainya. Menurut KBBI, maritim adalah berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.

Sedangkan negara maritim adalah negara yang memanfaatkan secara optimal wilayah lautnya dalam konteks pelayaran secara umum. Selain itu, bisa dipahami pula bahwa negara maritim adalah negara yang juga memiliki kekuatan maritim sebagai tulang punggung eksistensi, pengembangan dan kejayaan suatu bangsa dan negara.

Kekuatan maritim suatu negara adalah seluruh kekuatan nasional (ipoleksosbudkum, hankamneg, iptek dan pendidikan) yang dimiliki oleh suatu negara sebagai hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang didasarkan kepada kondisi geografis teritorial sebagai negara kepulauan atau suatu negara yang berbatasan dengan laut. Negara yang terkenal sebagai negara maritim adalah di antaranya Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Cina, Indonesia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, dan Panama.

Negara maritim bisa dipahami sebagai negara yang dianggap peduli dan mampu dalam mengelola sumber daya kekayaan alam dari dasar hingga permukaan lautnya dan bahkan hingga lautan samudera, dalam berbagai aspek di antaranya aspek ekonomi, geopolitik serta aspek militer yang tercermin dalam kebijkana negara tersebut terkait dengan laut.

Salah satu ciri negara maritim adalah memiliki wilayah laut. Namun itu bukan satu-satunya ciri dari sebuah negara maritim. Adapun ciri-ciri dari negara maritim adalah sebagai berikut:

1. Ciri pertama dari negara maritim adalah memiliki daerah atau wilayah dalam bentuk laut dan perairan yang luasnya lebih lebar daripada luas daratan yang ada di negara tersebut.

2. Selain itu, ciri negara maritim adalah memiliki sumber daya alam laut yang sangat melimpah, seperti ikan, energi, ataupun mineral dan hal lainnya.

3. Kemudian, ciri negara maritim adalah mempunyai cukup banyak daerah pulau yang dikelilingi oleh daerah perairan ataupun lautan.

4. Ciri lain dari negara maritim adalah banyak di antara penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, karena wilayahnya melimpah dengan sumber daya alam laut.

Tidak setiap negara bisa menjadi negara maritim. Ini karena tidak setiap negara memiliki wilayah berupa lautan, apalagi negara-negara yang berada di tengah benua. Di bandingkan dengan negara yang tidak punya wilayah laut, tentunya negara maritim memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki negara lain. Adapun kelebihan negara maritim adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Lebih Luas

Hal pertama yang menjadi keuntungan dari negara maritim adalah wilayahnya yang lebih luas. Hal ini dikarenakan dari batas terdalam wilayah perairan akan ditarik garis lurus menuju wilayah batas terluar sejauh kurang lebih 200 meter. Garis terluar itu kemudian akan menjadi wilayah tambahan bagi negara tersebut.

2. Penambahan Sumber Daya

Kawasan laut di sini tak hanya sekedar menjadi kawasan mati yang tak dapat dimanfaatkan. Namun, kawasan laut tersebut adalah sebuah cadangan sumber daya tambahan yang bisa dikatakan cukup menjanjikan. Berbagai macam jenis sumber daya alam dapat ditemukan di dalam kawasan laut. Dari beberapa relief dasar laut terkadang menyimpan sumber daya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui.

3. Sumber Cadangan Ekonomi

Lautan juga merupakan sebuah kawasan cadangan ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan. Kawasan laut yang luas akan memiliki berbagai macam jenis potensi yang dapat dikembangkan. Pemanfaatan dalam kawasan laut tak hanya dapat diambil ikannya saja. Namun, dapat juga memanfaatkan dari segi wisata dan jasa yang ada di dalamnya.

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki negara maritim tentunya tidak akan bisa dirasakan manfaatnya jika tidak disertai kebjikan-kebijakan pembangunan yang dapat membangun dan menjadi pilar sebagai negara maritim.

Negara maritim berdiri di atas landasan alam dan budaya maritim terbentuk dari sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berikut ini penjelasannya:

1. Sistem politik diperlukan untuk menjamin keutuhan seluruh kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah negara, termasuk daerah perbatasan, daerah pedalaman, pulau terluar dan terpencil berdasar Pancasila dan UUD 1945.

2. Sistem ekonomi yang mampu meningkatkan perdagangan melalui laut baik ke dalam atau ke luar negeri. Serta mendorong tumbuhnya usaha-usaha industri dan jasa maritim.

3. Sistem sosial dan budaya yang menjunjung tinggi harkat manusia, kemajemukan etnik, budaya dan agama, serta mampu menumbuhkan semangat cinta laut.

4. Sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum seluruh wilayah laut kedaulatan dan laut juridiksi nasional. Meliputi wilayah darat, laut, serta udara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.

Pada tahun 2014 dalam KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, di mana upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim guna terciptanya kesejahteraan.

Joko Widodo menyampaikan lima pilar utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kelima pilar tersebut adalah:

1. Indonesia akan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana mengelola samudera.

2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

4. Melalui diplomasi maritim, mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini untuk bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan.

5. Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim, bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.