Politik Identitas adalah Konsep Baru Dalam Kajian Politik, Ketahui Penjelasannya

Sejak awal tahun 1970-an, politik identitas sebagai mode pengorganisasian dan serangkaian posisi filosofis politik telah mengalami banyak serangan oleh mereka yang termotivasi untuk menunjukkan kekurangannya, baik dengan pengecualian pragmatisnya atau lebih terprogram. Politik identitas, bagi para kritikus bersifat faksional dan depolitisasi, mengalihkan perhatian dari kehancuran kapitalisme akhir menuju akomodasi budaya suprastruktur, yang membiarkan struktur ekonomi tidak berubah. 

Penggunaan istilah "identitas" yang kontroversial menimbulkan sejumlah pertanyaan filosofis. Selain penggunaan logis, hal itu mungkin akrab bagi para filsuf dari literatur dalam metafisika tentang identitas pribadi, yang menyangkut perasaan diri seseorang dan kegigihannya. Melansir dari website Plato Stanford terkait perdebatan pragmatis manfaat politik identitas, merupakan pertanyaan filosofis tentang sifat subjektivitas dan diri (Taylor 1989). Charles Taylor berpendapat bahwa identitas modern dicirikan oleh penekanan pada suara batinnya dan kapasitas untuk keaslian—yaitu, kemampuan untuk menemukan cara hidup yang entah bagaimana benar untuk diri sendiri (Taylor 1994).

Bagi beberapa pendukung politik identitas, tuntutan akan keaslian ini mencakup himbauan pada masa sebelum penindasan, atau budaya atau cara hidup yang dirusak oleh kolonialisme, imperialisme, atau bahkan genosida. Sistem pemerintahan adat mewujudkan nilai-nilai politik yang khas, berbeda secara radikal dari arus utama. Gagasan dominasi Barat (manusia dan alam) jelas tidak ada di tempat mereka kita menemukan harmoni, otonomi, dan rasa hormat. 

Politik identitas bertumpu pada hubungan antara suatu pengalaman tertentu, dan posisi subjek yang dikaitkan dengannya, dan karenanya pada penyatuan klaim tentang makna pengalaman yang sarat politik kepada beragam individu. Terkadang makna yang diberikan pada pengalaman tertentu, akan berbeda dari subjeknya. Memahami kesenjangan penafsiran seperti itu, bergantung pada metode yang mengenali perbedaan antara akun epistemik dominan dan pengetahuan yang ditundukkan (Alcoff 2018). 

Sejumlah para Ahli kemudian memberikan definisi mengenai politik identitas, sebagai berikut:

Abdillah (2002)

Menurut Abdillah politik identitas adalah politik yang dasar utama kajiannya, dilakukan untuk merangkul kesamaan tas dasar persamaan-persamaan tertentu, baik persamaan agama, etnis, dan juga persamaan dalam jenis kelamin.

Cressida Heyes

Menurut pandangan Cressida, politik identitas dalam definisisna adalah suatu jenis aktivitas politik yang dapat dikaji secara teoritik, berdasarkan pada pengalaman-pengalaman persamaan da ketidakadilan yang dirasakan oleh golongan-golongan tertentu, sehingga menghimpun kesatuan untuk menaikan drajat dan martabatnya.

Stuart Hall

Politik identitas dimaknai sebagai suatu proses yang dibentuk melalui sistem bawah sadar manusia, sistem ini rejadi karena adanya ketidakpuasaan dalam menghadapi berbagai macam masalah-masalah sosial yang terjadi.

Demokrasi liberal yang terinstitusionalisasi adalah syarat kunci, dari kemungkinan politik identitas kontemporer. Dengan adanya mobilisasi warga negara yang mewujudkan demokrasi, juga membentuk dan menyatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan oleh politik, sementara perluasan hak-hak formal mengundang harapan akan kesetaraan material dan simbolik. Kurangnya imbalan yang dirasakan yang ditawarkan oleh kapitalisme liberal, bagaimanapun, mendorong bentuk-bentuk kritik radikal yang berusaha menjelaskan ketidaksetaraan yang terus-menerus.

Pada tingkat filosofis paling dasar, kritikus liberalisme menyatakan bahwa ontologi sosial liberal, di mana model sifat dan hubungan antara subjek dan kolektif menjadi salah arah. Ontologi sosial dari sebagian besar teori politik liberal terdiri dari warga negara, yang dikonsepkan sebagai individu yang pada dasarnya serupa, seperti misalnya dalam eksperimen pemikiran John Rawls yang terkenal dengan menggunakan "posisi asli", di mana perwakilan warga negara secara konseptual melepaskan semua identitas atau afiliasi tertentu.

Pada tingkat filosofis, pemahaman liberal tentang subjek politik dan hubungannya dengan kolektivitas tampak tidak memadai untuk memastikan keterwakilan perempuan, laki-laki gay dan lesbian, atau kelompok ras-etnis (M. Williams 1998). Diperlukan pemahaman yang lebih kaya tentang subjek politik, yang dibentuk melalui dan oleh lokasi sosial mereka. Secara khusus, sejarah dan pengalaman ketidakadilan, dapat membawa perspektif dan kebutuhan tertentu yang tidak dapat diasimilasi melalui institusi yang ada.