Pemilu Proporsional Tertutup adalah Kebalikan Pemilu Proporsional Terbuka, Simak Ulasannya

Pemilihan umum atau pemilu merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut dapat berupa presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya saat kampanye pada para pemilih yang disebut konstituen.

Kampanye merupakan upaya memengaruhi konstituen secara persuasif atau tidak memaksa dengan melakukan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Sistem pemilu yang diterapkan di dunia dapat dibedakan menjadi tiga macam sistem. Tiga macam sistem pemilu di dunia tersebut adalah sistem pemilu pluralitas/mayoritas/distrik, sistem pemilu proporsional, dan sistem pemilu campuran atau gabungan sistem pluralitas dan proporsional. Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional.

Sistem pemilu proporsional adalah sistem pemilihan umum di mana persentase kursi DPR yang dibagikan kepada masing-masing partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan. Sistem pemilu proporsional dibagi menjadi dua macam sistem, yakni sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem pemilu proporsional tertutup. 

Dalam sejarahnya, sistem proporsional terbuka dan tertutup pernah diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia. Indonesia telah melaksanakan beberapa kali Pemilu, dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. 

Pada pemilu 1955 sampai 1999 pemilu proporsional tertutup adalah sistem yang diterapkan kala itu. Sistem pemilu tertutup digantikan sistem pemilu terbuka karena pemilu proporsional tertutup adalah sistem yang memiliki potensi menguatnya oligarki di internal parpol. Hal ini menyebabkan berbagai masalah di pemerintahan kala itu.

Hingga pemilu 2019, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka yang berlaku berdasarkan Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Namun kabarnya di pemilu 2024 mendatang, sistem pemilu proporsional tertutup akan kembali diterapkan. Hal ini berkaitan dengan dilakukannya uji materi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem pemilihan umum di mana pemilih mencoblos partai politik ataupun calon bersangkutan. Dalam sistem ini pemilih dapat langsung memilih calon legislatif yang dikehendaki untuk dapat duduk menjadi anggota dewan. Secara singkat, sistem proporsional terbuka adalah sistem coblos caleg.

Sistem pemilu proporsional tertutup adalah sistem pemilihan umum di mana pemilih hanya mencoblos nama partai politik tertentu. Kemudian partai yang menentukan nama-nama yang duduk di menjadi anggota dewan. Secara singkat, sistem proporsional tertutup adalah sistem coblos gambar partai.

Pemilu Proporsional Terbuka

Kelebihan

1. Mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan.

2. Terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan kandidat.

3. Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada kandidat yang dikehendakinya.

4. Partisipasi dan kendali masyarakat meningkat sehingga mendorong peningkatan kinerja partai dan parlemen.

Kekurangan

1. Peluang terjadinya politik uang sangat tinggi karena membutuhkan modal politik yang cukup besar.

2. Penghitungan hasil suara rumit.

3. Sulit menegakkan kuota gender dan etnis.

4. Muncul potensi mereduksi peran parpol.

5. Persaingan antar-kandidat di internal partai.

Pemilu Proporsional Tertutup

Kelebihan 

1. Memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya.

2. Mampu meminimalisir praktik politik uang.

3. Meningkatkan peran parpol dalam kaderisasi sistem perwakilan dan mendorong institusionalisasi parpol.

Kekurangan

1. Pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa kandidat caleg yang dicalonkan dari partai politik.

2. Tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat.

3. Menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca-pemilu.

4. Potensi menguatnya oligarki di internal parpol.

5. Munculnya potensi ruang politik uang di internal parpol dalam hal jual beli nomor urut.