Apa Hasil Sidang PPKI Pertama? Simak Ulasannya

Apa hasil sidang PPKI pertama memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena memberikan landasan hukum bagi pembentukan pemerintahan Indonesia yang baru setelah proklamasi kemerdekaan. PPKI juga memastikan bahwa pembentukan pemerintahan baru didasarkan pada keragaman dan kesatuan masyarakat Indonesia dan memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam pembangunan negara.

PPKI menjalankan sidang sebanyak tiga kali, yang pertama berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945, lalu sidang kedua pada 19 Agustus 1945, dan sidang ketiga pada 22 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI bertujuan dari sidang ini adalah untuk mempersiapkan pemerintahan yang baru dan membantu pembentukan pemerintah Indonesia yang baru. Berikut apa hasil sidang PPKI pertama.

1. Pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta Sebagai Presiden Dan Wakilnya

Hasil dari sidang PPKI pertama adalah penetapan bahwa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia adalah Soekarno dan Mohammad Hatta. Usulan ini diajukan oleh Otto Iskandardinata yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Usulan tersebut diajukan secara aklamasi. Setelah itu terjadi pelantikan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden secara sah.

Selama menjabat Ir. Soekarno telah melakukan banyak hal bagi bangsa Indonesia. Buku berjudul The Remarkable Story Of Soekarno yang ditulis oleh Adimitra Nursalim menceritakan perjalanan Soekarno semasa hidup dan kepemimpinannya.

2. Penetapan UUD Sebagai Konstitusi Dasar Negara

Sidang PPKI pertama ini merupakan langkah penting dalam pembentukan pemerintahan Indonesia yang baru setelah proklamasi kemerdekaan. Hasil dari sidang ini menjadi dasar dalam pembentukan pemerintahan Indonesia yang baru dan menetapkan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia serta konstitusi negara yang akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah Indonesia. 

Apa hasil sidang PPKI pertama menetapkan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi dasar negara Republik Indonesia. Ini berarti bahwa UUD 1945 menjadi dasar hukum bagi pemerintah Indonesia dan memuat prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. UUD 1945 memuat informasi tentang pemerintah, hak-hak asasi manusia, sistem ekonomi, dan banyak hal lain yang sangat penting bagi pembentukan pemerintah Indonesia yang baru.

3. Revisi Piagam Jakarta

Piagam Jakarta merupakan cikal bakal Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Piagam Jakarta adalah dokumen yang berisi pokok-pokok ajaran dan dasar negara yang diterima dan disepakati oleh para tokoh bangsa Indonesia pada saat itu.

Piagam Jakarta diterbitkan pada 22 Juni 1945 dan menjadi landasan bagi pembentukan pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Revisi Piagam Jakarta termasuk dalam hasil sidang PPKI pertama. 

Revisi Piagam Jakarta memuat beberapa perubahan penting terkait dengan kedudukan dan tugas presiden dan wakil presiden serta tugas dan fungsi PPKI. Revisi Piagam Jakarta ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan pemerintahan Indonesia yang baru dan merupakan bagian integral dari hasil sidang PPKI pertama. Berikut adalah beberapa perubahan penting dalam Revisi Piagam Jakarta.

- Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden: Dalam Piagam Jakarta asli, presiden dan wakil presiden memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada pimpinan PPKI. Namun, dalam Revisi Piagam Jakarta, presiden dan wakil presiden memiliki kedudukan yang sama dengan pimpinan PPKI.

- Tugas Presiden dan Wakil Presiden: Dalam Piagam Jakarta asli, tugas presiden dan wakil presiden hanya bersifat pelaksana. Namun, dalam Revisi Piagam Jakarta, tugas presiden dan wakil presiden juga memiliki peran yang aktif dalam pembentukan pemerintahan yang baru.

- Tugas dan Fungsi PPKI: Dalam Piagam Jakarta asli, tugas dan fungsi PPKI hanya bersifat sementara. Namun, dalam Revisi Piagam Jakarta, tugas dan fungsi PPKI ditetapkan sebagai lembaga yang permanen.

- Kedudukan Pimpinan PPKI: Dalam Piagam Jakarta asli, pimpinan PPKI memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada presiden dan wakil presiden. Namun, dalam Revisi Piagam Jakarta, pimpinan PPKI memiliki kedudukan yang sama dengan presiden dan wakil presiden.

Dengan Revisi Piagam Jakarta ini, PPKI memberikan landasan hukum bagi pembentukan pemerintahan Indonesia yang baru dan memastikan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki peran yang aktif dan kedudukan yang sama dengan pimpinan PPKI. 

4. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat 

Apa hasil sidang PPKI pertama juga termasuk pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP bertugas sebagai lembaga sementara untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sampai terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

KNIP merupakan lembaga yang dibentuk oleh Presiden Soekarno dan beranggotakan tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai latar belakang politik, agama, dan etnis. Tujuan dibentuknya KNIP adalah untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sampai terbentuknya lembaga-lembaga pemerintahan yang stabil dan berfungsi dengan baik.