Jelaskan Mekanisme Pembagian Kekuasaan yang Dilaksanakan di Indonesia! Ini Penerapannya

Untuk dapat jelaskan mekanisme pembagian kekuasan yang dilaksanakan di Indonesia, penting bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan trias politica. Sebab, trias polica yang pertama kali dikemukakan oleh John Locke, yang menjadi dasar dari mekanisme pembagian kekuasaan. lalu apa yang dimaksud dengan trias politica?

Trias politika merupakan sebuah istilah yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu “Tri” artinya tiga,  “As” artinya poros/pusat dan  “Politika” yang artinya adalah kekuasaan. Berdasarkan asal katanya, trias politika dapat dipahami sebagai pusat tiga kekuasaan dalam suatu pemerintahan.

Secara istilah, trias politika adalah kajian secara teoritis yang membahas sekaligus menerapkan pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga bagian, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, serta kekuasaan yudikatif.

Dalam konsep inilah, trias politika dianggap pula sebagai bentuk mekanisme pembagian kekuasaan, antara kekuasaan kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif di suatu negara.

Mekanisme pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika pun juga diterapkan dalam pembagian kekuasaan dalam proses penyelenggaraan negara Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan terkait penerapan Trias Politica di Indonesia berdasarkan setiap pembagian kekuasaannya:

a. Kekuasaan Legislatif: Kekuasaan legislatif sendiri adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Terdapat 3 lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

b. Kekuasaan Eksekutif: Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Namun mengingat kegiatan menjalankan undang-undang tidak mungkin dijalankan seorang diri, oleh karenanya Presiden memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya yang turut membantu Presiden, yakni para menteri.

c. Kekuasaan Yudikatif: Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan cara koordinasinya, mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yakni mekanisme pembagian kekuasaan vertikal dan mekanisme pembagian kekuasaan horizontal.

Mekanisme pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan peran terstruktur dan bertingkat. Artinya, setiap pemegang peran ini memiliki kedudukan yang tidak sama. Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia secara horizontal ini dimulai dari urutan kabupaten/kota, provinsi, hingga di pusat. Jadi, Pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari provinsi maupun kota.

Kedudukan ini berjenjang dari atas dan bawah dan pembagian ini bertujuan untuk tugas yang lebih efektif. Pemerintah pusat akan diletakkan di Ibu Kota dan menjalankan peran yang sifatnya skala luas, termasuk membantu semua pemerintah daerah di seluruh wilayah.

Sementara itu, pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota, dan seterusnya, hanya akan mengurusi wilayahnya saja. Meski demikian, untuk dapat menjalankan perannya, penguasa yang ada di tingkat daerah memerlukan persetujuan dari pemegang kekuasaan yang di atasnya.

Selain pembagian kekuasaan vertikal, mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia juga ada yang bersifat horizontal. Disebut mekanisme pembagian kekuasaan horizontal karena sifat koordinasinya, yang mana setiap lembaga yang ada dalam mekanisme pembagian horizontal ini tidak memerlukan persetujuan dari lembaga lain untuk dapat menjalankan perannya. Meski demikian, setiap lembaga yang ada dalam mekanisme ini tetap harus berkoordinasi.

Seperti yang telah dibahas dalam bagian penerapan trias politika di Indonesia, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif merupakan contoh dari mekanisme pembagian kekuasaan secara horizontal.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang berperan dalam menyusun Undang-Undang atau kebijakan. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang memiliki kekuasaan yang memegang peran di pemerintahan pusat. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berperan dalam mengatur kehakiman untuk kegiatan yang berdasarkan lingkungan peradilan secara luas.

Selain itu, masih ada ada lembaga lain yang juga masuk dalam mekanisme pembagian kekuasaan horizontal, antara lain kekuasaan inspektif dan kekuasaan fiskal.

Kekuasaan Inspektif merupakan kekuasaan yang mengatur sekaligus memegang tanggung jawab keuangan negara. Adapun lembaga yang bertanggung jawab atas peran ini adalah BPK.

Sedangkan kekuasaan moneter adalah kekuasaan mengatur keuangan baik di pasar nasional maupun internasional. Kekuasaan moneter dipegang oleh BI dalam sistem pemerintahan di Indonesia saat ini.