Jelaskan Pembentukan BPUPKI dan Keanggotaannya

BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut sebagai Dokuritsu Junbi Cosakai. Ini sebuah badan yang pembentukannya dilakukan pada tahun 1945 oleh pemerintah Jepang dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Kemdikbud menjelaskan pembentukan BPUPKI adalah paling utama bertujuan untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan memberikan janji akan membantu proses terealisasikannya kemerdekaan Indonesia.

Jelaskan pembentukan BPUPKI juga ditujukan untuk melakukan penyelidikan dan memberikan saran kepada pemerintah Jepang mengenai tata cara pengaturan pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan.

Dalam buku berjudul Cara Mudah UAS 2007 SD (2006) oleh Matrix Media Literata, jawaban dari pembentukan BPUPKI adalah tugas utamanya untuk menyiapkan organisasi pemerintahan Indonesia yang akan diberikan oleh Jepang.

Menurut buku-buku dan jurnal yang membahas BPUPKI, jelaskan pembentukan BPUPKI adalah sebagai upaya dari pemerintah Jepang untuk menyelesaikan masalah politik di Indonesia, mengurangi ketegangan antara pihak Jepang dan pihak Indonesia, dan menyelesaikan konflik yang terjadi setelah Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda.

Selain itu, jelaskan pembentukan BPUPKI juga bertujuan untuk mempersiapkan dasar-dasar negara dan konstitusi Indonesia yang baru, dan membahas masalah-masalah penting seperti bahasa resmi, lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan. BPUPKI pun diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan antara berbagai kelompok politik di Indonesia untuk membentuk negara yang stabil dan kuat setelah kemerdekaan.

Dalam buku berjudul Pedoman Umum Pelajar RIPUL Rangkuman Ilmu Pengetahuan Umum Lengkap SMP Kelas 7, 8, 9: Panduan Terpadu Pelajar Sistem Bimbel yang disusun (2015) oleh Tri Astuty S.Pd.I, ditegaskan bahwa benar pembentukan BPUPKI adalah bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia.

Jika suatu saat kelak meneguhkan kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia sudah harus memilliki dasar negara. Oleh karena itu BPUPKI juga bertugas untuk merumuskan dasar negara.

Jelaskan pembentukan BPUPKI jika dirangkum adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan BPUPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

2. Pembentukan BPUPKI adalah menyatukan pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia.

3. Pembentukan BPUPKI adalah menyelesaikan konflik atau ketegangan antara Jepang dan Indonesia.

4. Pembentukan BPUPKI adalah menciptakan organisasi untuk pemerintah Indonesia.

5. Pembentukan BPUPKI adalah mempersiapkan dasar-dasar negara dan konstitusi Indonesia.

Peresmian BPUPKI dilakukan pada 28 Mei 1945. Kemdikbud menjelaskan upacara peresmian BPUPKI dilangsungkan di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon (Sekarang gedung Departemen Luar Negeri), Jakarta, pada tanggal 28 mei 1945.

Upacara peresmian pembentukan BPUPKI juga dihadiri oleh dua orang pejabat Jepang, yaitu Jendral Itagaki dan Letnan Jendral Nagano. Pada upacara itu bendera Jepang dikibarkan oleh Mr. A. G. Pringgodigdo, kemudian pengibaran bendera merah putih oleh Royohiko Masuda.

Dijelaskan bahwa keanggotaan atau anggota BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan anggota semula berjumlah 70 orang, terdiri atas 62 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang yang hanya bertugas mengamati, kemudian pada sidang kedua ditambah 6 orang anggota dari Indonesia.

Sidang I BPUPKI

Pembentukan BPUPKI bisa membuahkan hasil setelah melakukan dua sidang. Dalam buku berjudul Pendidikan Kewarganegaraan oleh Aim Abdulkarim, sidang pertama BPUPKI digelar pada 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas tentang:

- dasar filsafat negara Indonesia merdeka,

- pandangan hidup bangsa, dan

- pikiran yang sedalam-dalamnya untuk dapat mendirikan Indonesia merdeka.

Kemdikbud menceritakan bahwa hasil dari sidang pertama BPUPKI adalah sepakat menjadikan Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945 inilah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.

Sidang II BPUPKI

Sidang kedua BPUPKI digelar pada 10 – 16 Juli 1945. Pada sidang kedua dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan anggota yang berjumlah 20 orang. Begitu pula membahas tentang:

- bentuk negara,

- wilayah negara,

- kewarganegaraan,

- rancangan UUD,

- ekonomi dan keuangan,

- pembelaan negara, serta

- pendidikan pengajaran.

Kemdikbud menjelaskan keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (UUD) adalah terdiri dari Ir. Soekarno sebagai ketua, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan Abikoesno Tjokrosoejoso sebagai ketua, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Mohammad Hatta sebagai ketua.