Apa Tugas BPUPKI? Ketahui Sejarah dan Tujuan Pembentukannya

Awalnya, BPUPKI ini pertama kali dibentuk pada 1 Maret 1946 tetapi baru diresmikan pada 29 April 1945. BPUPKI didirikan dengan tujuan mempelajari dan menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan, seperti ekonomi, politik, dan tata pemerintahan Indonesia.

Pihak yang membentuk lembaga ini justru pemerintah Jepang. Anggota yang mengemban tugas BPUPKI tetap tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Kala itu, Jepang sedang menghimpun dukungan untuk melawan sekutu. Termasuk dengan cara memikat hati rakyat Indonesia melalui BPUPKI.

Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut Dokuritsu Junbi Cosakai yang beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Lembaga ini dipimpin oleh KRT Radjiman Wedyodiningrat, Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio bertugas sebagai wakil.

Di luar anggota inti BPUPKI, juga dibentuk sebuah Badan Tata Usaha yang beranggotakan 60 orang. Badan tersebut dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso dengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko ( dari pihak Jepang). 

Selama BPUPKI berdiri, secara resmi melakukan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945. Sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli-17 Juli 1945. BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada 29 Mei 1945 yang membahas asas negara. Dengan Mohammad Yamin yang menyampaikan 5 asas yakni, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat.

Sementara, pada sidang selanjutnya yang dilaksanakan tanggal 31 Mei 1945, Dr Soepomo mengemukakan 5 asas yakni, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat. 

Kemudian, pada sidang 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 asas yang kini disebut Pancasila. Untuk itulah, pada tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelahnya, pada 10 Juli-17 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang kedua untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan Indonesia

Kurang lebih empat bulan berdiri, BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Hal itu dikarenakan tugas-tugasnya sudah selesai dilaksanakan. Kemudian membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dalam bahasa Jepang dipanggil dengan nama Dokuritsu Junbi inkai. PPKI memiliki anggota berjumlah 21 orang yang diketuai oleh Soekarno. Sejak saat itulah, upaya untuk memproklamasikan kemerdekaan menjadi semakin gencar.

Sebelum membahas tentang apa tugas BPUPKI, perlu diketahui tujuan utama dibentuknya organisasi tersebit. Tujuan utama dibentuknya BPUPKI ialah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi, BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia.

Sedangkan bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Saat itu, Jepang terlibat dalam Perang Dunia II melawan tentara Sekutu sehingga pihak Jepang membutuhkan banyak dukungan. Oleh karena itu, dibentuknya BPUPKI oleh Jepang tidak 100 persen tulus untuk memberi kemerdekaan Indonesia, tetapi juga untuk mendapat dukungan dan melaksanakan politik kolonialnya.

Setelah dijelaskan diatas mengenai sejarah dan tujuan dibentuknya BPUPKI, anda perlu mengetahui apa tugas BPUPKI. Berikut ini apa tugas BPUPKI, yaitu:

1. Membahas dan menyusun rancangan dasar negara Indonesia.
2. Sesudah sidang pertama, BPUPKI bertugas membentuk reses selama satu bulan.
3. Membentuk panitia sembilan yang bertugas untuk menampung saran-saran dan konsepsi dasar negara dari para anggota.
4. Membantu panitia sembilan bersama panita kecil.
5. Panita sembilan menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.

Setelah mengetahui apa tugas BPUPKI, maka penting untuk mengetahui anggota BPUPKI. Berikut ini beberapa nama-nama anggota BPUPKI, diantaranya:

1. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (ketua)
2. R.P. Soeroso (wakil ketua)
3. Ichibangse Yoshio (wakil ketua)
4. Soekarno
5. Mohammad Hatta
6. Ki Hajar Dewantara
7. Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja
8. Samsi Sastrawidagda
9. Sukiman Wiryosanjoyo
10. Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat
11. KH A Ahmad Sanusi
12. KH Wahid Hasyim
13. H Agus Salim
14. Raden Ashar Sutejo Munandar
15. Abdul Kahar Muzakir
16. Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo
17. Raden Ruseno Suryohadikusumo
18. KH Abdul Halim Majalengka (Muhammad Syatari)
19. KRMT Ario Wuryaningrat
20. Ki Bagus Hadikusumo
21. KH Mas Mansoer
22. KH Masjkur
23. Agus Muhsin Dasaad
24. Liem Koen Hian
25. Mas Aris
26. Mas Sutarjo Kartohadikusumo
27. AA Maramis
28. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro
29. Mas Susanto Tirtoprojo
30. Mohammad Yamin
31. Raden Ahmad Subarjo
32. Raden Hindromartono
33. AR Baswedan
34. Raden Mas Sartono
35. Raden Panji Singgih
36. Raden Syamsudin
37. Raden Suwandi
38. Raden Sastromulyono
39. Yohanes Latuharhary
40. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso
41. Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito
42. Oey Tiang Tjoei
43. Oey Tjong Hauw
44. Bandoro Pangeran Hario Purubojo
45. PF Dahler
46. Parada Harahap
47. Soepomo
48. Pangeran Ario Husein Jayadiningrat
49. Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma
50. Raden Abdul Kadir
51. Raden Abdulrahim Pratalykrama
52. Raden Abikusno Cokrosuyoso
53. RAA Purbonegoro Sumitro Kolopaking
54. Raden Adipati Wiranatakoesoema V
55. Raden Mas Margono Joyohadikusumo
56. RMTA Suryo
57. R Otto Iskandardinata
58. Raden Panji Suroso
59. Raden Ruslan Wongsokusumo
60. Raden Sudirman
61. Raden Sukarjo Wiryopranoto
62. Raden Buntaran Martoatmojo
63. Bendoro Pangeran Hario Bintoro
64. KRT Rajiman Wedyodiningrat
65. Tan Eng Hoa
66. Matuura Mitukiyo
67. Miyano Syoozoo
68. Tanaka Minoru
69. Tokonami Tokuzi
70. Itagaki Masumitu
71. Masuda Toyohiko
72. Ide Teitiroo