Ciri-ciri Kemerdekaan Beragama dan Penjelasannya Sebagai Hak Asasi Manusia

Beraneka ragam agama yang ada di Indonesia. Ada enam agama atau kepercayaan yang telah diakui keberadannya. Sebagai warga Indonesia, bebas memiliih agamanya merupakan salah satu dari ciri-ciri kemerdekaan beragama dan penjelasannya yang bisa dipahami.

Hal ini telah terjamin dalam UUD 1945. Lebih jelasnya lagi, hak memilih agama ini telah dilindungi dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan keagamaan seperti pasal 28E, pasal 28I, dan pasal 29.

Pasal-pasal mengenai agama tersebut bisa dijadikan sebagai dasar lahirnya peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang kebebasan seorang penduduk untuk memilih agama yang sesuai dengan hati nuraninya.

Ketika sudah banyaknya peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan seseorang untuk memilih agamanya ini, sudah seharusnya setiap orang berani untuk menentukan agama yang menjadi kehendaknya tanpa takut terhadap adanya ancaman. Kemerdekaan ini sendiri menjadikan adanya satu kewajiban lain, yaitu harus memilih untuk memeluk salah satu dari keenam agama resmi di Indonesia.

Ciri-ciri kemerdekaan beragama dan penjelasannya yang kedua adalah kamu dibebaskan untuk memeluk agama tertentu. Kebebasan memeluk agama telah dijamin oleh Undang-undang Dasar pasal 28E ayat (1) yang di dalamnya disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memluk agama.

Selain itu, pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga menjamin kebebasan beragama. Pasal ini mengatur bahwa hak beragama menjadi salah satu dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Oleh karena itu, kebebasan memeluk agama ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

Setelah kedua ciri-ciri tersebut, yang mengizinkan seseorang berhak dan memilih agamanya sendiri sesuai dengan tuntunan hati nuraninya. Ciri-ciri tersebut pun diikuti dengan adanya ciri-ciri kemerdekaan beragama dan penjelasannya, yaitu tidak boleh ada paksaan dalam kehidupan beragama.

Paksaan dalam urusan keagamaan tidak dianjurkan, Ketika terjadi pemaksaan dalam urusan keagamaan, maka kamu berhak untuk menolaknya dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Pelarangan paksaan dalam beragama ini telah diatur dalam UU Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 18 ayat (2) yang di dalamnya disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipaksa hingga terganggu kebebasannya dalam menganut atau menentukan kepercayaan atau agamanya sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Pancasila menjadi sila yang terkait dengan hal agama, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa di sila pertama. Tujuan sila pertama berisikan tersebut karena Tuhan dan agama merupakan dasar dari segala bidang kehidupan.

Oleh karena itu, kebebasan untuk beragama, termasuk di dalamnya memilih agama dan menjalankan kegiatan peribadatan menjadi sesuatu yang diatur dengan seksama dan keberadaannya dijamin dan dilindungi.

Namun, kebebasan dalam hal beragama bukanlah suatu kebebasan yang mutlak. Kebebasan ini tetap memerlukan aturan yang menyertainya. Hal ini berguna agar setiap kebebasan dapat dilakukan dengan tetap bertanggung jawab dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan hak dan kebebasan orang lain.

Oleh karena itu, UU No. 12 tahun 2005 sebagai bentuk pengesahan dari peraturan internaisonal mengenai hak sipil dan pilitik memberikan batasan dalam urusan keagamanaan dalam pasal 18 ayat (3). Pada pasal ini dijelaskan bahwa ketentuan hukum merupakan hal yang dapat digunakan untuk membtasi seseorang atau sekelompok orang dalam urusan kebebasan menjalankan dan menentukan kepercayaan atau agama yang dianutnya.

Ketentuan hukum juga digunakan untuk membatasi pelaksaan agama terkait hal yang diperlukan untuk melindungi ketertiban, keamanan, kesehatan, atau moral masyarakat atau juga hak-hak dan kebebasan mendasar yang dimiliki oleh orang lain.

Ciri-ciri kemerdekaan beragama dan penjelasannya lain adanya akomodasi kegiatan keagamaan khususnya yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan. Sebab itu, UU Pengesahan Internaisonal tentang Hak-hak Sipil dan Poliyik memaksa pemerintah di suatu negara berjanji untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keagamaan tersebut.

UU No. 12 tahun 2005 pasal 18 ayat (4) mengatur bahwa pemerintah Indonesia berjanji untuk senantiasa menghormati kemerdekaan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Di pasal ini lebih mengatur mengenai penghormatan pemerintah terhadap kebebasan orang tua untuk mendidik anaknya, namun bukan berarti pemerintah lepas tanggung jawab terhadap pendidikan keagamaan generasi penerus bangsanya. Bukti dari tanggung jawab pemerintah dalam hal pendidikan agama yaitu diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 

Di dalam pasal 4 ayat (1) PP ini disebutkan bahwa pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah keagamaan.

Melanjutkan dari ciri-ciri kemerdekaan beragama dan penjelasannya di atas, pemerintah harus menyediakan anggaran tersendiri untuk terlaksananya pendidikan agama di setiap wilayahnya bahkan hingga wilayah terkecilnya.

Hal ini terdapat dalam UUD pasal 31 ayat (4) yang disebutkan bahwa negate memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh lima persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dengan adanya anggaran pendidikan ini, akan mengakomodasi jalannya pendidikan agama guna membawa kelancaran dalam pembangunan mental generasi penerus bangsa yang berdasarkan iman dan taqwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi.