Ciri Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer Serta Kelebihan dan Kekurangannya

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan dimana parlemen mempunyai peranan yang sangat penting. Parlemen mempunyai wewenang yang begitu vital dalam menentukan sistem negara.

Sistem pemerintahan parlementer jauh berbeda dengan sistem presidensil dimana di negara dengan sistem pemerintahan parlementer dapat mempunyai presiden dan perdana dimana presiden hanya sebagai simbol pemimpin negara, yang melakukan dan memimpin segala kegiatan pemerintahan tetap perdana menteri.

Parlemen adalah badan legislatif yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pada sistem parlementer, terdapat dua pemimpin yakni perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden atau raja sebagai kepala negara. Parlemen mempunyai kekuasaan untuk mengangkat atau menurunkan perdana menteri.

Sistem parlementer fungsinya lebih kepada sistem negara, tetapi tidak banyak ikut campur terkait dengan sistem pemerintahan. Walaupun memiliki wewenang yang begitu vital bagi sistem sebuah negara, parlemen tidak bisa semena-mena dalam menurunkan pemimpin negara.

Di bawah ini adalah beberapa ciri ciri sistem pemerintahan parlementer:

Presiden Sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan

Ciri ciri sistem pemerintahan parlementer yang pertama adalah presiden sebagai kepala negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini, presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengawasi tanpa memiliki kewenangan apapun atas tindakan pemerintah.

Jadi Tindakan dan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Hak Prerogatif Dimiliki Perdana Menteri

Ciri ciri sistem pemerintahan parlementer selanjutnya adalah hak prerogatif dimiliki oleh perdana menteri. Hak prerogatif perdana menteri adalah hak istimewa yang dimiliki seorang perdana menteri mengenai hukum dan undang-undang diluar kekuasaan badan perwakilan.

Pada sistem parlementer, perdana menteri memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat atau menteri yang memimpin departemen dan non departemen.

Menteri Bertanggung jawab pada Legislatif

Menteri bertanggung jawab pada legislatif merupakan salah satu ciri ciri sistem pemerintahan parlementer. Kebijakan seorang menteri selain harus melalui izin dari lembaga legislatif juga harus dipertanggung jawabkan kepada pihak legislatif. Hal inilah terkadang menimbulkan semacam kesenjangan kekuasaan dimana berkurangnya penghargaan kinerja dari kedua lembaga tersebut.

Bahkan dapat terjadi silang pendapat dan saling melempar tanggung jawab. Akibatnya, rakyat yang menanggung risikonya dengan berlama-lama menunggu keputusan keduanya.

Ciri ciri sistem pemerintahan parlementer berikutnya adalah Eksekutif bertanggung jawab pada legislatif. Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya kepada legislatif atau parlemen. Pelaporan dan semua kewenangan atas keputusan harus melalui legislatif terlebih dulu. Jika hal yang hendak dijalankan tidak mendapatkan izin dari legislatif maka mutlak harus dijalankan sesuai perintah parlemen.

Kekuasaan Eksekutif dapat Diturunkan Legislatif

Pejabat dan menteri maupun presiden dalam sistem pemerintahan parlementer tidak memiliki kewenangan apapun dalam hal jabatan. Salah satu ciri ciri sistem pemerintahan parlementer ini dapat diartikan bahwa jabatan-jabatan tersebut dapat dengan mudah digeser atau dijatuhkan hanya dengan keputusan rapat parlemen yang bertindak sebagai lembaga legislatif.

Eksekutif Ditunjuk oleh Legislatif

Ciri ciri sitem pemerintahan parlementer selanjutnya adalah eksekutif ditunjuk oleh legislatif. Tampak jelas peran legislatif dalam sistem pemerintahan parlementer sangatlah besar. Eksekutif yang bertindak membantu kerja presiden dalam tata pemerintahan ditunjuk berdasarkan keputusan legislatif. Parlemen yang berwenang menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan di lembaga eksekutif presiden. Presiden sendiri dipilih berdasarkan seleksi menurut undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

- Pembuat kebijakan dapat ditangani secara tepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal itu disebabkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.

- Tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas

- Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen kepada kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan

- Pembuatan keputusan memerlukan waktu yang cepat.

- Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat bergantung dari mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet bisa dijatuhkan oleh parlemen.

- Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak dapat ditentukan selesainya sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet bisa bubar.

- Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet merupakan anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet bisa menguasai parlemen.

- Parlemen menjadi tempat kaderisasi untuk para jabatan eksekutif. Pengalaman merka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

- Parlemen bisa buar dalam satu waktu, dibubarkan presiden atas permintaan perdana menteri sehingga harus dilakukan pemilihan umum ulang secara keseluruhan.Parlemendi dipengaruhi oleh kekuasaasn dari luar, yakni dari partai politik mayoritas, yang mempunyai banyak perwakilan dalam parlemen.

- Kebijakan politiknya dapat menjadi labil apabila sering terjadi pergantian anggota parlemen.