Tujuan Kebijakan Fiskal, Jenis, Instrumen, dan dan Fungsinya

Kebijakan fiskal adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan ekonomi, khususnya dengan menyesuaikan tingkat dan alokasi pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal berkaitan dengan keputusan yang menentukan apakah pemerintah akan membelanjakan lebih atau kurang dari yang diterimanya.

Menurut IMF, kebijakan fiskal adalah penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mempengaruhi perekonomian. Menurut Investopedia, kebijakan fiskal adalah cara pemerintah menyesuaikan tingkat pengeluaran dan tarif pajaknya. Ini dilakukan untuk memantau dan memengaruhi perekonomian suatu negara.

Melansir Investopedia, kebijakan fiskal didasarkan pada teori ekonom Inggris John Maynard Keynes. Teori ini juga dikenal sebagai ekonomi Keynesian. Keynes menyatakan pada dasarnya, pemerintah dapat memengaruhi tingkat produktivitas ekonomi makro dengan meningkatkan atau menurunkan tingkat pajak dan pengeluaran publik.

Aturan Keynes, secara singkat, adalah bahwa anggaran harus masukdefisit ketika perekonomian mengalami tingkat aktivitas yang rendah dan surplus ketika kondisi booming. Pengaruh ini dapat mengekang inflasi, meningkatkan lapangan kerja, dan mempertahankan nilai uang yang sehat. Kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat penting dalam mengelola perekonomian suatu negara.

Tujuan kebijakan fiskal yang paling utama adalah untuk mencapai dan mempertahankan kesempatan kerja penuh, mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan untuk menjaga harga dan upah tetap stabil. Kebijakan fiskal juga digunakan untuk mengurangi inflasi, meningkatkan permintaan agregat, dan masalah ekonomi makro lainnya.

Di dalam pajak dan pengeluaran, kebijakan fiskal memiliki bidang tindakan yang berada dalam kendali langsung pemerintah. Pemerintah biasanya menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan serta mengurangi kemiskinan.

Kebijakan fiskal harus berurusan dengan pendapatan dan pengeluaran uang pemerintah. Menurut John F. Due, tujuan kebijakan fiskal adalah:

- Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.

- Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.

- Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Kebijakan fiskal ekspansif

kKebijakan fiskal ekspansif adalah ebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Tujuan kebijakan fiskal ekspansif berusaha untuk merangsang ekonomi dengan mendorong permintaan melalui stimulus moneter dan fiskal. Kebijakan ekspansif dimaksudkan untuk mencegah atau memoderasi kemerosotan dan resesi ekonomi.Kebijakan fiskal ekspansif mencakup pemotongan pajak, pembayaran transfer, rabat dan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek seperti perbaikan infrastruktur.

Kebijakan fiskal kontraktif

Kebijakan fiskal kontraktif adalah jenis kebijakan fiskal di mana pemerintah mengumpulkan lebih banyak uang dalam pendapatan pajak daripada membelanjakannya. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio gini.

Untuk memberlakukan kebijakan fiskal kontraktif, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran, meningkatkan pajak, dan memberlakukan kombinasi antara penurunan pengeluaran dan peningkatan perpajakan.

Pendapatan pemerintah

Instrumen kebijakan fiskal yang pertama adalah pendapatan pemerintah. Di Indonesia, pendapatan pemerintah termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan ini biasanya berasl dari penerimaan pajak dan bukan pajak.

Penerimaan pajak meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, perdagangan, dan pajak lainnya. Untuk penerimaan bukan pajak meliputi penerimaan sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan pendapatan lainnya.

Pengeluaran pemerintah

Tak cuma pemasukan, instrumen kebijakan fiskal juga dapat berupa pengeluaran. Pengeluaran pemerintah dalam kebijakan fiskal berbentuk belanja negara. Ini meliputi anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana perimbangan.

Fungsi kebijakan fiskal dalam hal ini berbentuk APBN dan APBD, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3. Fungsi kebijakan fiskal adalah:

Fungsi otorisasi

Fungsi otorisasi dalam kebijakan fiskal mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan berarti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi

Fungsi alokasi dalam kebijakan fiskal berarti anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi

Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilitas

Dalam kebijakan fiskal, fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.