Mengapa Jepang Membentuk BPUPKI? Begini Sejarahnya

Jepang sangat berambisi untuk menguasai seluruh wilayah Asia. Untuk mencapai tujuannya, Jepang kemudian memulai perang di kawasan Pasifik. Perang yang dikenal dengan nama Perang Dunia II ini dimulai oleh serangan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, pada tanggal 8 Desember 1941.

Setelah serangkaian kemenangan Jepang, pasukan Sekutu atau Angkatan Bersenjata Amerika Serikat berhasil memukul mundur pasukan Jepang dari Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall pada bulan Juni 1944. Situasi pun berbalik, pertahanan Jepang di kawasan Pasifik mulai bisa diatasi. Akibatnya, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundurkan diri dan digantikan oleh Kuniaki Koiso.

Salah satu alasan mengapa Jepang membentuk BPUPKI adalah agar Indonesia tidak memberontak melawan Jepang. Selain itu, BPUPKI juga bertujuan agar Indonesia mau membantu Jepang melawan Sekutu.

Menindaklanjuti Janji Kemerdekaan

Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda bahwa Jepang adalah saudara tua Indonesia. Tujuannya tentu saja untuk mendapat simpati dari rakyat Indonesia sehingga dapat diterima. Bahkan pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan bahwa Hindia Timur (Indonesia) akan diberi kemerdekaan depan sidang parlemen Jepang Teikoku Ginkai.

Dalam pengumumannya, Koiso menyatakan bahwa Kekaisaran Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Hindia Timur (Indonesia) dengan kata-kata "To Indo no jori dokuritsu," yang berarti "Indonesia mampu merdeka sekarang." Janji kemerdekaan ini diikuti dengan izin untuk mengibarkan bendera Merah Putih, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru.

Tujuan sebenarnya dari janji tersebut adalah agar rakyat Indonesia merasa simpati dan bersedia membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. sebagai bentuk “pembuktian” janji yang diucapkan oleh Perdana Menteri Koiso, pemerintah Jepang melanjutkannya dengan pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai pada tahun 1945.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, alasan mengapa Jepang membentuk BPUPKI adalah untuk menjadikannya alat mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan rencana Indonesia merdeka. Dari anggota BPUPKI yang berjumlah puluhan, terdapat beberapa anggota yang berasal dari Jepang.

BPUPKI terdiri dari 67 anggota, 60 orang diantaranya adalah tokoh pergerakan nasional dari berbagai daerah dan aliran. 7 anggota lainnya adalah orang Jepang yang bertindak sebagai pengamat. Organisasi ini diketuai oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat, dengan wakil ketua Hibangase Yosio dan R.P. Soeroso

Pelantikan anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Cuo Sangi In di Jalan Pejambon, Jakarta. Meskipun tujuan Jepang dalam pembentukan BPUPKI tidak benar-benar untuk membantu Indonesia mencapai kemerdekaan, para tokoh Indonesia tetap berusaha agar BPUPKI dapat berfungsi sebagai persiapan yang sebenar-benarnya untuk kemerdekaan Indonesia.

Sebagai suatu badan yang sengaja dibentuk untuk persiapan kemerdekaan, tentu BPUPKI memiliki tugas-tugas penting. Tugas utama BPUPKI adalah menyusun dasar negara Indonesia yang merdeka. Berikut rincian tugas BPUPKI

1. Merumuskan rancangan dasar negara Indonesia.
2. Membentuk Panitia Kecil untuk menampung saran dan usul para anggota.
3. Membentuk Panitia Sembilan untuk menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pandangan umum para anggota.
4. Menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.

Rangkaian Sidang BPUPKI

Untuk melaksanakan berbagai tugas yang diberikan, BPUPKI mengadakan serangkaian sidang. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, yang membahas rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Selain itu, sidang pertama juga menerima berbagai usulan dari anggota.

1. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Dalam sidang tersebut dibentuk beberapa panitia, seperti berikut.
2. Panitia Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan 18 anggota.
3. Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso dengan 22 anggota.
4. Panitia Keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta dengan 22 anggota.
5. Panitia Penghalus Bahasa untuk Undang-undang Dasar yang terdiri dari Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Prof Dr. Mr. Soepomo.

Dalam rapat pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar sepakat secara bulat untuk menyetujui isi Pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta.

Setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, BPUPKI akhirnya dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Untuk melanjutkan perjuangan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai.

PPKI menjadi kelanjutan dari peran BPUPKI dalam menyusun rencana dan persiapan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya. PPKI berfungsi sebagai badan yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembentukan pemerintahan.

Anggota PPKI terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang juga merupakan anggota BPUPKI, serta beberapa tambahan anggota baru. PPKI dipimpin oleh Soekarno sebagai Ketua dan Moh. Hatta sebagai Wakil Ketua. Mereka berdua merupakan tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.