OPM Adalah Organisasi Papua Merdeka, Pelajari Sejarah Terbentuknya

OPM adalah singkatan dari Organisasi Papua Merdeka. OPM adalah sebuah gerakan separatis bersenjata yang didirikan di Papua, wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai Papua, Irian Jaya, dan Irian Barat. Gerakan ini terdiri dari tiga elemen utama:

1. Kelompok Unit Bersenjata: Terdiri dari beberapa kelompok yang berbeda dengan kontrol teritorial terbatas, tanpa komandan tunggal. Kelompok-kelompok ini menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan kemerdekaan Papua.

2. Kelompok yang melakukan Demonstrasi dan Protes: Beberapa kelompok di wilayah Papua melakukan aksi demonstrasi dan protes guna menyuarakan tuntutan mereka terhadap kemerdekaan.

3. Pemimpin yang Berbasis di Luar Negeri: Terdapat sekelompok kecil pemimpin OPM yang berbasis di luar negeri, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu di wilayah Papua serta berupaya mendapatkan dukungan internasional untuk perjuangan kemerdekaan.

Gerakan OPM seringkali disebut dengan beberapa istilah yang berbeda oleh berbagai pihak. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

2. Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB)

3. Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP)

OPM telah menempuh berbagai cara untuk mencapai tujuan kemerdekaan, termasuk melalui jalur diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora (simbol kemerdekaan Papua), dan aksi terorisme sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung OPM secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol-simbol lainnya untuk menyuarakan tuntutan kemerdekaan Papua.

Namun, OPM dianggap sebagai organisasi separatis di Indonesia, dan aktivitasnya sering kali menimbulkan tuduhan makar terhadap anggotanya.

Sejarah OPM (Organisasi Papua Merdeka) didasarkan pada peristiwa dan konteks sejarah yang kompleks di wilayah Papua. Dilansir dari stekom.ac.id, berikut adalah penjelasan lengkap mengenai sejarah OPM berdasarkan informasi yang diberikan:

Perang Dunia II dan Deklarasi Kemerdekaan Indonesia

Selama Perang Dunia II, Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dipandu oleh tokoh seperti Soekarno untuk menyuplai minyak demi upaya perang Jepang dan menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Di wilayah Nugini Belanda (Nugini Barat), yang dikuasai oleh Belanda, dan Nugini Britania, yang dikuasai oleh Australia, kedua wilayah ini menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia selama Perang Pasifik.

Hubungan Belanda dan Nugini Belanda

Sebelum perang berakhir, terdapat hubungan antara Belanda dan Nugini Belanda yang mengakibatkan pengangkatan warga sipil Papua ke dalam pemerintahan. Namun, setelah pemerintahan Indonesia diaktifkan pada tahun 1963, teritori Papua dan Nugini Barat berada di bawah pemerintahan Indonesia. Meski telah ada perjanjian pada tahun 1957 antara Australia dan Belanda yang menyatakan bahwa teritori tersebut akan bersatu dan merdeka, hal ini tidak terjadi karena alasan kepentingan politik dan strategis Amerika Serikat.

Pembentukan OPM

OPM didirikan pada bulan Desember 1963 dengan pengumuman yang menolak kehidupan modern dan segala bentuk pembangunan. Pada awalnya, OPM merupakan gerakan spiritual kargoisme yang menggabungkan kepercayaan adat dan kristiani. Organisasi ini dibentuk oleh kepala distrik Demta, Aser Demotekay, yang kooperatif dengan pemerintah Indonesia dan melarang kekerasan. Namun, tokoh OPM seperti Jacob Prai kemudian melanjutkan gerakan tersebut dengan cara-cara kekerasan.

Pemisahan dan Tuntutan Kemerdekaan

Kelompok kedua dari Manokwari pada tahun 1964, dipimpin oleh Terianus Aronggear, mendirikan 'Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat', yang kemudian dikenal sebagai OPM. OPM mengirim dokumen ke PBB untuk meminta peninjauan kembali persetujuan New York, dengan menyusun rancangan susunan kabinet Papua Barat dan menyuarakan tuntutan kemerdekaan.

Perjanjian New York dan Kontroversi

Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962. Meskipun Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB dan Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB dengan nama "Act of Free Choice" (Penentuan Pendapat Rakyat), Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut. Hal ini menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan di kalangan beberapa kelompok di wilayah tersebut, termasuk OPM.

Gerakan Separatis dan Tanda-tanda Kemerdekaan Papua

Sejak itu, OPM terus menjadi gerakan separatis bersenjata yang menyuarakan tuntutan kemerdekaan bagi Papua. Setiap tanggal 1 Desember, mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai simbol kemerdekaan Papua. Namun, aktivitas OPM juga telah menimbulkan tuduhan makar dari pemerintah Indonesia.