Tirani adalah Bentuk Pemerintahan Mirip Monarki, Pahami Perbedaannya

Tirani adalah salah satu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin yang menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. The Open Science Framework (OSF) menjelaskan bentuk pemerintahan merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakkan kekuasaannya atas komunitas politik.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan terdapat dua pengertian yang perlu dipahami mengenai tirani. Pertama, tirani adalah penerapan kekuasaan secara sewenang-wenang. Kedua, tirani adalah negara yang diperintah oleh seorang raja atau penguasa yang bertindak sekehendak hatinya.

Sejarah mengenai tirani mencerminkannya sebagai bentuk pemerintahan yang merugikan. Universitas STEKOM Semarang menjelaskan bahwa pada awalnya, kata "tirani" memiliki konotasi netral. Namun, seiring berjalannya waktu, kata ini mendapatkan konotasi negatif. Perubahan ini terjadi karena penguasa tiran sering digambarkan dalam tulisan-tulisan di Athena, sebuah kota yang menganut sistem demokrasi.

Athena menjadi penting dalam perubahan persepsi terhadap tirani. Di kota ini, kata "tirani" mulai mendapatkan konotasi negatif terutama sejak pemerintahan Hippias. Saat ini, kata ini dikaitkan dengan penguasa tunggal yang menggunakan kekuasaannya secara brutal, menempatkan diri dan kelompoknya di atas kepentingan rakyat.

Tirani adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya terpusat pada satu individu, tetapi yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan kesejahteraan umum. Bentuk pemerintahan ini dijalankan dengan otoriter dan absolut.

Bentuk pemerintahan tirani tampak serupa dengan monarki mutlak, karena keduanya memiliki satu individu yang memegang kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, tirani cenderung mengekang kebebasan rakyat lebih jauh.

Contoh nyata dari bentuk pemerintahan tirani adalah Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin dari Uni Soviet. Keduanya memerintah dengan tangan besi, mengabaikan hak asasi manusia, dan menggunakan kekuasaan mereka untuk tujuan pribadi tanpa mempedulikan dampak negatif bagi masyarakat luas. Tirani menggambarkan dominasi penguasa yang sewenang-wenang, sering kali menghasilkan penderitaan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat yang diperintahnya.

Bentuk pemerintahan tirani membawa dampak buruk yang merusak tatanan sosial dan politik suatu negara. Salah satu dampaknya adalah terbatasnya kebebasan dan hak asasi manusia. Dalam sistem tirani, kekuasaan yang terpusat pada satu individu atau kelompok kecil membatasi hak-hak warga negara, menghambat kebebasan berbicara, berpendapat, dan berorganisasi. Ini mengakibatkan masyarakat terkekang dan takut untuk menyuarakan pandangan yang berbeda atau menuntut perubahan yang lebih baik.

2. Terdapat Penyalahgunaan Kekuasaan

Selain itu, bentuk pemerintahan tirani sering kali berujung pada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Adanya kendali yang tak terbatas, penguasa tiran dapat menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Keadilan dan transparansi dalam pengambilan keputusan sering kali diabaikan, menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakpuasan rakyat.

Kekerasan dan represi juga sering menjadi ciri khas pemerintahan tirani. Penguasa menggunakan aparat keamanan untuk menindas oposisi dan menghentikan protes. Semua ini mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang merugikan seluruh masyarakat, serta menghambat perkembangan dan kemajuan negara secara keseluruhan.

3. Menghambat Perkembangan Ekonomi dan Inovasi

Bentuk pemerintahan tirani juga sering kali menghambat perkembangan ekonomi dan inovasi. Karena kekuasaan tertinggi berpusat pada satu individu atau kelompok kecil, keputusan ekonomi yang diambil mungkin tidak berdasarkan pertimbangan rasional atau kepentingan umum, tetapi lebih pada kepentingan pribadi.

Hal ini dapat menghambat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peluang ekonomi bagi warga negara. Juga, ketidakpastian politik yang sering menyertai pemerintahan tirani dapat mengecilkan minat investor dalam berbisnis di negara tersebut, menyebabkan penurunan investasi asing dan kerugian ekonomi yang signifikan.

4. Menimbulkan Keterbatasan Akses Pendidikan dan Informasi

Terakhir, tirani seringkali membatasi akses pendidikan dan informasi. Penguasa tiran mungkin mencoba untuk mengendalikan aliran informasi dan pendidikan agar masyarakat tetap dalam kebingungan atau terisolasi dari pandangan yang berbeda. Ini menghasilkan masyarakat yang kurang terdidik, kurang akses terhadap sumber daya intelektual, dan akhirnya kurang mampu mengatasi masalah kompleks dalam masyarakat.

Ketidakmampuan untuk mengakses informasi dan pendidikan yang berkualitas juga dapat membatasi pertumbuhan dan kemajuan individu serta negara secara keseluruhan.

Perbedaan mendasar antara bentuk pemerintahan tirani dan Monarki terletak pada sifat dan penggunaan kekuasaan. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya terpusat pada satu individu atau kelompok kecil yang cenderung menjalankan pemerintahan secara sewenang-wenang dan otoriter. Penguasa dalam tirani tidak bertanggung jawab pada hukum atau aturan yang mengatur kekuasaan mereka.

Apa perbedaannya dengan bentuk pemerintahan monarki dan tirani?

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya diturunkan secara turun-temurun dalam keluarga kerajaan. Meskipun dalam beberapa kasus monarki mutlak penguasa memiliki kekuasaan luas, banyak monarki modern beroperasi dalam kerangka konstitusional.

Universitas Medan Sumatra Utara (UMSU) menjelaskan Monarki adalah suatu bentuk sistem pemerintahan yang memiliki ciri khas kekuasaan tertinggi di negara dipegang oleh seorang penguasa tunggal yang dikenal sebagai raja jika laki-laki atau ratu jika perempuan. Posisi raja dan ratu seringkali ditentukan berdasarkan garis keturunan atau pewarisan gelar kerajaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.