Isi Pasal 28I Ayat 1 UUD 1945, Jelaskan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Ilustrasi HAM/ Hak Asasi Manusia (Photo by Lara Jameson: https://www.pexels.com/photo/man-in-a-gray-shirt-holding-a-human-rights-sign-8898590/)

Liputan6.com, Jakarta Pasal 28 UUD 1945 telah mengalami perubahan yang signifikan melalui amandemen Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Melalui amandemen, Pasal 28 UUD 1945 mengalami perluasan dan perinciannya menjadi Pasal 28A hingga 28J, yang memberikan bentuk konkret implementasi hak asasi manusia dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945, yang penting untuk diketahui oleh masyarakat.

Salah satu aspek penting yang perlu dicermati adalah isi Pasal 28I Ayat 1 yang mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia terhadap hak kebebasan beragama. Pasal ini memberikan jaminan atas hak setiap warga negara untuk memeluk, menjalankan ibadah, dan meyakini agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal inilah yang membuat pemahaman tentang isi Pasal 28I Ayat 1 menjadi hal yang penting.

Penegasan hak kebebasan beragama dalam Pasal 28I Ayat 1 menjadi salah satu tonggak penting dalam menunjukkan kesiapan negara untuk menghormati dan melindungi keragaman keyakinan agama yang ada di masyarakat. Seiring dengan perubahan ini, Indonesia berupaya menciptakan ruang yang inklusif dan menghargai keberagaman sebagai kekayaan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk bisa lebih memahaminya, berikut ini telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber pada Rabu (22/11/2023). Isi Pasal 28I Ayat 1 dan pasal-pasal lain yang berkaitan.

Guru besar Universitas Sumatera Utara, Prof. Yusuf Leonard Henuk dituding melakukan aksi rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang merupakan orang Papua, dengan mengunggah ilustrasi foto monyet di media sosial.

2 dari 3 halaman

Isi Pasal 28I Ayat 1 - 5

Ilustrasi UU ITE. Kredit: Arek Socha via Pixabay

Pasal 28I Ayat 1

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28I Ayat 2

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28I Ayat 3

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 28I Ayat 4

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28I Ayat 5

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan Perundang - undangan.

3 dari 3 halaman

Isi Lengkap Pasal 28 UUD 1945 yang masih berhubungan

Pengesahan UU TPKS — Ilustrasi pengesahan UU TPKS oleh DPR. /pexels.com Sora Shimazaki

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.