4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Lengkap dengan Kiprahnya di Pemerintahan

Dikutip dari laman Kemdikbud, Pada tahun 1950an Indonesia sedang mencari bentuk pemerintahannya yang cocok dalam berdemokrasi yang membuat berbagai ancaman dari dalam negeri seperti DI/TII di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan yang menentang pemerintahan yang sah saat itu. Kemudian muncul juga gerakan RMS di Maluku yang dibentuk oleh mantan anggota KNIL yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Dalam suasana seperti itu pada bulan September 1955 Pemilu pertama kalinya diadakan di Indonesia untuk memilih anggota parlemen. Pada bulan Desember 1955 diadakan juga pemilihan anggota Dewan Konstituante yang akan membuat UUD baru. Pemilu 1955 menghasilkan 4 partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, NU, dan Partai Komunis Indonesia.

1. Partai Nasional Indonesia (PNI) - 8.434.653 suara, 22,32%, 57 kursi
2. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) - 7.903.886 suara, 20,92%, 57 kursi
3. Nahdlatul Ulama (NU) - 6.955.141 suara, 18,41%, 45 kursi
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) - 6.179.914 suara, 16,36%, 39 kursi
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) - 1.091.160 suara, 2,89%, 8 kursi
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) - 1.003.326 suara, 2,66%, 8 kursi
7. Partai Katolik - 770.740 suara, 2,04%, 6 kursi
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) - 753.191 suara, 1,99%, 5 kursi
9. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) - 541.306 suara, 1,43%, 4 kursi
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) - 483.014 suara, 1,28%, 4 kursi
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) - 242.125 suara, 0,64%, 2 kursi
12. Partai Buruh Indonesia - 224.167 suara, 0,59%, 2 kursi
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) - 219.985 suara, 0,58%, 2 kursi
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) - 206.161 suara, 0,55%, 2 kursi
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) - 200.419 suara, 0,53%, 2 kursi
16. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) - 199.588 suara, 0,53%, 2 kursi
17. Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) - 178.887 suara, 0,47%, 1 kursi
18. Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) - 178.481 suara, 0,47%, 1 kursi
19. Grinda - 154.792 suara, 0,41%, 1 kursi
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) - 149.287 suara, 0,40%, 1 kursi
21. Partai Persatuan Dayak (PPD) - 146.054 suara, 0,39%, 1 kursi
22. PIR Hazairin - 114.644 suara, 0,30%, 1 kursi
23. Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) - 85.131 suara, 0,22%, 1 kursi
24. Angkatan Kemenangan Umat Islam (AKUI) - 81.454 suara, 0,21%, 1 kursi
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) - 77.919 suara, 0,21%, 1 kursi
26. Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) - 72.523 suara, 0,19%, 1 kursi
27. Partai Acoma - 64.514 suara, 0,17%, 1 kursi
28. Soedjono Prawirosoedarso - 53.306 suara, 0,14%, 1 kursi
29. Lain-lain - 1.022.433 suara, 2,71%, -

4 partai pemenang pemilu 1955 yang terlibat dalam pemerintahan adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah memenangkan pemilu tersebut, keempat partai tersebut kemudian terlibat dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Partai Nasional Indonesia (PNI) dipimpin oleh Sukarno, yang pada saat itu menjadi Wakil Perdana Menteri. Partai ini berperan dalam pemerintahan dengan fokus pada nasionalisme dan politik ekonomi yang bersifat nasionalis. Masyumi, yang merupakan partai Islam konservatif, ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dengan tujuan memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Nahdlatul Ulama (NU) juga merupakan partai Islam yang berperan dalam pembentukan kabinet pemerintahan. Partai ini fokus pada kesejahteraan umat Islam dalam pemerintahan. Sedangkan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang pada awalnya mendukung pemerintahan, kemudian mulai berseteru dengan pemerintah, sehingga terjadi konflik dengan partai lain dan pemecatan anggota PKI dari kabinet.

Keempat partai tersebut memiliki peran yang berbeda dalam pemerintahan, dengan fokus pada masing-masing agenda politik dan ideologi. Namun, konflik antar partai dan ketegangan politik akhirnya menyebabkan runtuhnya pemerintahan tersebut pada tahun 1959.

Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 merupakan pemilu pertama setelah kemerdekaan dari Belanda. Sebelum pemilu yang bersifat nasional tersebut, Indonesia pernah melaksanakan pemilu yang bersifat lokal. Pemilu yang bersifat lokal tersebut pernah dilaksanakan di dua daerah di Indonesia, yaitu daerah Minahasa dan Yogyakarta pada tahun 1951. Pemilu di Minahasa memilih secara langsung 25 anggota DPRD, sedangkan pemilu di Yogyakarta memilih secara tidak langsung anggota DPRD. Pemilih memilih 7.268 elektor yang bertemu lima pecan kemudian untuk memilih 40 anggota DPRD.

Jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, pemilu dalam skala terbatas juga pernah dilakukan. Pemilu dilakukan untuk memilih anggota Volksraad, di mana sebagian anggotanya dipilih secara tidak langsungdan sebagaian yang lain diangkat oleh Gubernur Jenderal. Anggota Volksraad terdiri dari orang Eropa, Indo-Arab, Indo-Cina dan Pribumi.

Pemilu pada tahun 1955 ini merupakan pemilu yang disiapkan dan diselenggarakan oleh tiga cabinet yang berbeda. Persiapannya dilakukan oleh Kabinet Wilopo, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu ini diikuti oleh 29 partai politik dan merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Partisipasi politik sangat tinggi, dengan tingkat kehadiran pemilih mencapai 97%.

Selama beberapa dekade berikutnya, terjadi perubahan signifikan dalam aturan dan partisipasi politik di Indonesia. Pada tahun 1965, terjadi Pembubaran Partai Politik di Indonesia yang menyebabkan perubahan dramatis dalam struktur politik. Pemilu tahun 1971 merupakan pemilu yang diwarnai oleh dominasi Partai Golkar yang dianggap sebagai partai tunggal. Kemudian, pada tahun 1999, setelah masa Orde Baru, terjadi perubahan besar dalam sistem politik Indonesia dengan diperkenalkannya sistem multi-partai dan pemilihan presiden secara langsung.

Peristiwa penting lainnya termasuk pemilu tahun 2004 yang merupakan pemilu pertama setelah reformasi, pemilu tahun 2014 yang berhasil melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan pemilu tahun 2019 yang menandai pemilihan presiden kedua setelah reformasi. Secara keseluruhan, sejarah pemilu di Indonesia menunjukkan evolusi yang signifikan dalam aturan dan partisipasi politik dari tahun 1955 hingga sekarang, menandai kemajuan demokrasi di negara ini.