Peran PPL Pemilu, Begini Tugas dan Kewenangannya

Logo Bawaslu (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta PPL atau Pengawas Pemilu Lapangan dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan dengan tujuan utama mengawasi semua tahapan proses Pemilu di setiap desa atau kelurahan. PPL Pemilu termasuk dalam struktur Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang berperan sebagai mata dan telinga di lapangan.

PPS Pemilu Adalah Panitia Pemungutan Suara, Pahami Wewenang, Tugas, dan Cara Mendaftar
PPL adalah Praktik Pengalaman Lapangan, Ketahui Tujuan dan Manfaatnya
Coklit Pemilu Adalah Kegiatan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih, Simak Tata Caranya

Tugas utama PPL Pemilu mencakup pemantauan dan pengawasan terhadap segala aspek Pemilu, mulai dari tahap persiapan hingga penghitungan suara. Mereka harus memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. PPL juga berperan dalam menanggapi dan menyelesaikan potensi pelanggaran atau ketidakberesan yang mungkin terjadi di tingkat desa atau kelurahan.

PPL Pemilu tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator bagi masyarakat. Mereka harus memberikan informasi yang jelas terkait dengan proses Pemilu kepada warga desa atau kelurahan. Keterlibatan aktif PPL dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman publik terhadap pentingnya Pemilu. Berikut ulasan lebih lanjut tentang PPL Pemilu yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Kamis (4/1/2024).

PPATK akan melakukan pengawasan dana kampanye pemilu 2024

2 dari 5 halaman

Peran Pengawas Pemilu Lapangan

Peran PPL Pemilu yang krusial tercermin dari definisi dan tugas yang diamanatkan kepada mereka berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015. Sebagai Pengawas Pemilu Lapangan, PPL merupakan ujung tombak dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, yang memiliki tanggung jawab langsung dalam mengawasi setiap tahap penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau kelurahan.

PPL sendiri bukan sekadar penonton, melainkan memiliki peran yang sangat aktif dalam memastikan proses Pemilu berlangsung dengan integritas dan transparansi. Dengan hanya satu orang di setiap desa atau kelurahan, PPL menjadi perwakilan langsung dari otoritas pengawasan, sehingga tanggung jawabnya sangat besar.

Tugas PPL mencakup berbagai aspek, mulai dari persiapan hingga penghitungan suara. Mereka harus memastikan bahwa proses pendaftaran pemilih, distribusi logistik, dan penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPL juga memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran atau ketidakberesan selama proses Pemilu.

Pentingnya PPL tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga sebagai fasilitator informasi bagi masyarakat. Dengan menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa, PPL harus memberikan pemahaman kepada warga terkait proses Pemilu, menjelaskan hak dan kewajiban pemilih, serta memberikan informasi yang jelas terkait kandidat dan program yang diusung.

3 dari 5 halaman

Tugas dan Wewenang PPL Pemilu

Ilustrasi Gedung Bawaslu (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Tugas dan kewajiban PPL dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015. Berikut adalah ulasan tentang tugas dan wewenang PPL Pemilu.

1. Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

PPL Pemilu memiliki tanggung jawab mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Ini melibatkan pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan kampanye, pendistribusian perlengkapan Pemilu, proses pemungutan suara di TPS, pengumuman hasil penghitungan suara, dan pergerakan surat suara dari TPS hingga ke PPK. Mereka juga terlibat dalam penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

2. Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran

PPL harus menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu atau pihak terkait. Hal ini memperkuat peran mereka sebagai pengawas yang responsif terhadap potensi pelanggaran.

3. Meneruskan Temuan dan Laporan

Setelah menerima laporan atau menemukan pelanggaran, PPL memiliki kewajiban untuk meneruskan temuan dan laporan tersebut kepada instansi yang berwenang. Tindakan ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan potensi pelanggaran.

4. Memberikan Rekomendasi dan Menyampaikan Temuan

PPL memiliki tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang terkait temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menunjukkan peran PPL dalam mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu.

5. Mengawasi Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu

PPL juga terlibat dalam mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Hal ini mencakup edukasi kepada masyarakat terkait proses Pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta informasi terkait kandidat dan program yang diusung.

6. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Lain

Selain tugas-tugas utama yang dijelaskan di atas, PPL juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan. Ini menunjukkan fleksibilitas PPL untuk menanggapi kebutuhan dan dinamika di lapangan.

4 dari 5 halaman

Kewajiban PPL Pemilu

Ilustrasi alokasi kursi daerah pemilihan dalam pemilu 2024 (Istimewa)

Selain tugas dan kewenangan, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015 juga mengatur tentang Kewajiban PPL Pemilu, berikut diantaranya.

1. Bersikap Tidak Diskriminatif

PPL memiliki kewajiban untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam setiap aspek pengawasan Pemilu, tanpa adanya perlakuan diskriminatif terhadap pihak-pihak tertentu.

2. Menyampaikan Laporan Terkait Dugaan Tindakan yang Mengganggu Tahapan Pemilu

PPL harus menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan apabila terdapat dugaan tindakan yang dapat mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Tindakan ini mencerminkan tanggap dan proaktifnya PPL terhadap potensi gangguan dalam proses Pemilu.

3. Menyampaikan Temuan dan Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran oleh PPS dan KPPS

PPL memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS. Tindakan ini memperkuat peran PPL sebagai penjaga integritas dan penegak aturan dalam penyelenggaraan Pemilu.

4. Menyampaikan Laporan Pengawasan Tahapan Pemilu

PPL diharuskan untuk menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan. Melalui laporan ini, PPL memberikan informasi yang detail dan transparan terkait dengan pelaksanaan Pemilu di tingkat desa atau kelurahan.

5. Melaksanakan Kewajiban Lain yang Diberikan oleh Panwaslu

Selain kewajiban-kewajiban yang sudah diatur, PPL juga memiliki tugas untuk melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa PPL harus siap untuk merespons dinamika dan kebutuhan yang mungkin timbul selama proses Pemilu.

5 dari 5 halaman

Gaji PPL Pemilu 2024

Ilustrasi - Logistik Pemilu. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Sebagai bagian penting dari pelaksanaan pemilihan umum, PPL akan mendapat penghargaan terhadap tanggung jawab dan kuasa yang mereka emban selama pelaksanaan pemilu berupa gaji. Besaran gaji PPL dapat berubah setiap penyelenggaraan pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang, besaran gaji PPL ditentukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: 5/5715/MK.302/2022.

Dana yang digunakan untuk membayar gaji Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilu 2024 berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain gaji, Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa juga mendapatkan asuransi jiwa melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap kecelakaan kerja. Berikut besaran gaji PPL Pemilu 2024.

1. Ketua Panwaslu Kecamatan

Gaji Ketua Panwaslu Kecamatan pada Pemilu 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp2.200.000 per bulan, naik dari Pemilu 2019 yang sebelumnya sebesar Rp1.850.000.