Apa Arti Pemilu? Simak Prinsip Pelaksanaan di Indonesia, Tujuan dan Fungsinya

Apa arti pemilu? Pemilu adalah suatu proses demokratis di mana warga negara suatu negara, memilih para pemimpin mereka dan/atau mengesahkan kebijakan tertentu melalui pemilihan umum. Pemilu merupakan salah satu aspek utama dalam sistem demokrasi, di mana kekuasaan politik berasal dari rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pasal 1 menjelaskan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu, merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu juga bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh proses pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pemilu biasanya diatur oleh undang-undang, atau konstitusi suatu negara dan seringkali melibatkan beberapa tahap, seperti pendaftaran pemilih, kampanye pemilihan, pemungutan suara dan penghitungan suara. Hasil pemilu menentukan konfigurasi kekuasaan di pemerintahan, serta menciptakan representasi politik yang mencerminkan kehendak mayoritas warga negara. Pentingnya pemilu dalam sistem demokrasi tidak hanya terletak pada pemilihan pemimpin, tetapi juga pada konsep pemerintahan yang sah dan diberdayakan oleh rakyat.

Prinsip-prinsip Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, sebagaimana diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mencakup aspek-aspek penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan adil. Berikut adalah rincian prinsip-prinsip tersebut:

Mandiri

Pemilihan Umum harus diselenggarakan secara mandiri oleh penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan independensi dalam proses penyelenggaraan.

Proporsional

Pemilu harus mencerminkan berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat secara proporsional. Prinsip ini berlaku baik dalam hal perwakilan partai politik maupun masyarakat umum.

Jujur

Pelaksanaan Pemilu harus dilakukan secara jujur, bebas dari kecurangan, penipuan, atau manipulasi hasil Pemilihan Umum, untuk menjamin integritas seluruh proses pemilihan.

Profesional

Penyelenggara Pemilu, terutama KPU dan Bawaslu, diharapkan bertindak secara profesional, mematuhi kode etik dan menjalankan tugas serta fungsi mereka, sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan.

Adil

Pemilu harus dilaksanakan secara adil, tanpa adanya diskriminasi dan memastikan kesempatan yang setara bagi semua peserta Pemilihan Umum untuk berkompetisi secara adil.

Akuntabel

Penyelenggara Pemilu harus bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan, atas tindakan dan keputusan yang diambil selama penyelenggaraan pemilu.

Berkepastian Hukum

Pelaksanaan Pemilu harus berdasarkan hukum yang berlaku, dengan ketentuan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Efektif

Penyelenggaraan pemilihan umum harus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, termasuk partisipasi pemilih, keamanan dan integritas pemilu.

Tertib

Pemilihan Umum harus dilaksanakan dengan tertib, menjaga ketertiban dan keamanan selama proses berlangsung.

Efisien

Penyelenggaraan harus dilakukan secara efisien, dengan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia.

Terbuka

Pemilu harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan, memberikan kesempatan bagi partai politik, calon dan pemilih untuk memperoleh informasi yang diperlukan tentang seluruh proses Pemilihan Umum.

Dilansir dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi yang mencerminkan akumulasi kehendak masyarakat. Selain itu, pemilu juga menjadi proses demokrasi yang esensial dalam pemilihan pemimpin. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur penyelenggaraan pemilu dalam Bab 2 Pasal 4, pemilu memiliki beberapa tujuan yang penting untuk dipahami. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

1. Pemilu diarahkan untuk memperkuat landasan sistem ketatanegaraan yang bersifat demokratis, di mana kehendak rakyat menjadi dasar utama pengambilan keputusan.
2. Pemilu bertujuan untuk menciptakan proses yang adil dan berintegritas, di mana setiap pemilih memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pilihannya.
3. Tujuan selanjutnya menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam pengaturan sistem pemilu, untuk mencegah terjadinya perubahan yang mendistorsi esensi demokrasi.
4. Pemilu diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap aspek penyelenggaraannya, sambil mencegah duplikasi aturan yang dapat mengganggu kelancaran proses.
5. Pemilu harus mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan-tujuan pemilu dapat tercapai dengan maksimal.

Dari buku "Dasar-Dasar Ilmu Politik" karya Pito (2007), dapat dipahami bahwa pemilu memiliki fungsi-fungsi yang melibatkan aspek legitimasi politik, perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Salah satu fungsi utamanya adalah menghasilkan kepemimpinan yang sesuai dengan keinginan rakyat, menjadikan pemilu sebagai alat legitimasi kekuasaan yang aspiratif dan demokratis, selama memenuhi berbagai persyaratan. Pemilihan Umum yang demokratis, menjadi instrumen untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilihan Umum harus dijalankan dengan cermat, sehingga tidak merusak fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.