10 Perubahan Isi UU Pemilu 2017 yang Diterbitkan Presiden Tahun 2023

Liputan6.com, Jakarta - Pada tanggal 4 Mei 2023, Presiden mengundangkan perubahan isi UU Pemilu tahun 2017 melalui penandatanganan Mensesneg Pratikno. Perubahan tersebut berakar dari Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang sebelumnya telah disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna di bawah pimpinan Ketua DPR, Puan Maharani.

Perubahan ini mencakup berbagai aspek krusial dalam UU Pemilu 2017, yang dirinci dengan jelas dalam dokumen hukum tersebut. Fokus utama pembahasan melibatkan poin-poin strategis seperti pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di provinsi-provinsi baru, penyesuaian usia untuk Badan Adhoc Pengawas Pemilu, serta syarat partai politik peserta pemilu.

Rapat paripurna DPR yang berlangsung sebelumnya menjadi landasan hukum untuk perubahan ini, Puan Maharani memimpin persetujuan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2022. Keputusan tersebut membuka jalan bagi transformasi UU Pemilu 2017. Tujuannya meningkatkan dan menyesuaikan regulasi terkait pemilu demi mengoptimalkan proses demokrasi di Indonesia.

Berikut Liputan6.com ulas perubahan isi UU Pemilu tahun 2017 atas Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diterbitkan presiden pada tahun 2023 beserta contoh implementasinya, Rabu (31/1/2024).